PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1951

Menemukan 239 peraturan dalam 0,004 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 57 Tahun 1951
Pembebasan Dr. Murdjani Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Kalimantan dan Mengangkat Dr. Murdjani Sebagai Gubernur Propinsi Kalimantan

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 28 Tahun 1951
Pengangkatan Mr. Tirtawinata Sebagai Duta Luar Biasa Dan Menteri Berkuasa Penuh Pada Raja Iraq Dengan Gelar Pribadi Duta Besar

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 117 Tahun 1951
Mutasi Dr. Sumitro Djojohadikusumo Sebagai Komisaris Pemerintah Pada De Javasche Bank

Kepegawaian, Aparatur Negara

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1951
Mengubah Peraturan Pemerintah Nr 12 Tahun 1951, Mengenai Tugas Dewan Dan Biro Rekonstruksi Nasional

Struktur Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 1 Tahun 1952 tentang Susunan Dan Tugas Dewan Serta Biro Rekonstruksi Nasional
Mengubah :
  1. PP No. 12 Tahun 1951 tentang Tugas Dewan Dan Biro Rekonstruksi Nasional
Undang-undang Darurat No. 22 Tahun 1951
Memperpanjang Waktu Masih Terbukanya Dinas Tahun Anggaran 1950

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Undang-undang Darurat No. 8 Tahun 1951
Perubahan Reglement A yang Dilampirkan pada Rechtordonnantie (Staatsblad 1931 No. 471)

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan
Ditetapkan dengan :
  1. UU No. 4 Tahun 1954 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1951 tentang Pengubahan Reglemene A yang Dilampirkan pada Rechtordonnantie, Staatsblad 1931 No. 471 (Lembaran Negara No. 39 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang
Mengubah :
  1. UUDrt No. 2 Tahun 1951 tentang Perubahan "Rechtenordonnantie" (Staatsblad 1882 No. 240 Jo. Staatsblad 1931 No. 47)
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 261 Tahun 1951
Pengangkatan Perwira Tinggi Di Kalangan Angkatan Darat

Kepegawaian, Aparatur Negara

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 184 Tahun 1951
Charter Pesawat Garuda Indonesia Airways Bagi Delegasi Republik Indonesia Ke Bangkok

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 1951
Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Perikanan Darat Kepada Propinsi Sumatera Tengah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PP No. 31 Tahun 1957 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 44, 45, 46, 65 Tahun 1951, No. 45, 51 Tahun 1952, No. 18 Tahun 1953 dan No. 12 Tahun 1954

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan