Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.685 peraturan dalam 0,067 detik

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Standar Pelayanan Minimal Penumpang Angkutan Udara

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Permenhub No. 185 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri

Download file:

2021pmkemenhub030.pdf

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 22 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut

Permenhub No. 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2013 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum
Permenhub No. 66 Tahun 2013 tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum

Download file:

Permenhub Nomor 22 Tahun 2021.pdf

Perizinan - Prasarana - Perkeretaapian Umum

2021

Peraturan Menteri Perhubungan NO. 22, BN 2021 (645) : 25 Halaman, jdih.dephub.go.id

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian, perlu menetapkan Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum.
Dasar hukum Permenhub ini adalah Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 33 Tahun 2021; Perpres No. 40 Tahun 2015; dan Permenhub No. PM 122 Tahun 2018.
Permenhub ini mengatur tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Badan Usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum wajib memenuhi perizinan berusaha terkait prasarana perkeretaapian umum meliputi: a. izin usaha; b. izin pembangunan; dan C. izin operasi. Badan Usaha dimaksud, dapat berbentuk: a. Badan Usaha Milik Negara; Badan Usaha Milik Daerah; atau b. Badan Hukum Indonesia. Badan Usaha tersebut, merupakan Badan Usaha yang khusus didirikan untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum.

CATATAN:

Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2021.
Lampiran file: 52 hlm.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2012 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mengubah

Permenhub No. 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2012 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum
Permenhub No. 31 Tahun 2012 tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum

Download file:

Permenhub Nomor 20 Tahun 2021.pdf

Perizinan - Sarana - Perkeretaapian Umum - perubahan

2021

Peraturan Menteri Perhubungan NO. 20, BN 2021 (643) : 13 Halaman, jdih.dephub.go.id

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2012 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum

ABSTRAK:

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2012 tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Perizinan Nomor PM 31 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum, tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu disesuaikan
Dasar hukum Permenhub ini adalah Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 33 Tahun 2021; Perpres No. 40 Tahun 2015; Permenhub No. PM 31 Tahun 2012; Permenhub No. PM 122 Tahun 2018.
Permenhub ini mengubah beberapa ketentuan dalam Permenhub Nomor 31 Tahun 2012.

CATATAN:

Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2021.
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2012
Lampiran file: 18 hlm.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut

Permenhub No. 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Download file:

2021pmkemenhub019.pdf

Pengujian - berkala - kendaraan bermotor

2021

Peraturan Menteri Perhubungan NO. 19, BN 2021 (1531) : 57 Halaman, jdih.dephub.go.id

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151, Pasal 153 ayat (5), Pasal 157, Pasal 164 ayat (3), Pasal 166 ayat (3), Pasal 167 ayat (5), dan Pasal 182 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan serta Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
Dasar hukum Permenhub ini adalah Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 55 Tahun 2012; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 30 Tahun 2021;Perpres No. 40 Tahun 2015; dan Permenhub No. PM 122 Tahun 2018.
Permenhub ini mengatur tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji berkala. Uji Berkala dilakukan terhadap: a. Mobil Penumpang Umum; b. Mobil Bus; c. Mobil Barang; d. Kereta Gandengan; dan e. Kereta Tempelan. Kendaraan wajib Uji Berkala wajib dilakukan oleh pemilik sebelum dioperasikan di jalan. Uji Berkala terdiri atas: a. Uji Berkala pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala; b. Uji Berkala pertama; dan c. Uji Berkala perpanjangan masa berlaku.

CATATAN:

Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2021.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 85 hlm.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Diubah dengan

Permenhub No. 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Peyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi

Download file:

Permenhub Nomor 12 Tahun 2021.pdf

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Palembang

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut

Permenhub No. 34 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Palembang

Download file:

PM_63_TAHUN_2020.pdf

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 54 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 99 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Tangerang

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut

Permenhub No. 99 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Tangerang

Download file:

PM_54_TAHUN_2020.pdf

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 148 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan pada Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Permenhub No. 148 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan pada Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun

Download file:

PM_50_TAHUN_2020.pdf

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 43 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 tentang Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenhub No. 29 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 tentang Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan

Mencabut

Permenhub No. 49 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 (Civil Aviation Safety Regulation Part 172) Tentang Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (Air Traffic Service Provider)

Download file:

PM_43_TAHUN_2020.pdf

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 114 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong

Abstrak

Pendidikan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut

Permenhub No. 114 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong

Download file:

PM_31_TAHUN_2020.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT