Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD Tahun 2022 Nomor 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghapusan Sanksi Administratif, Keringanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Serta Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo Pajak Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk membantu pemulihan ekonomi masyarakat Kabupaten Tangerang akibat dampak pandemi Corona Virus Dsease 2019, perlu untuk memberikan stimulus pembayaran pajak daerah; bahwa insentif pembayaran pajak daerah sebagaimana
diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Insentif Pajak Daerah Sebagai Akibat Pandemi Corona Vints Disease 20 19 hanya mengatur pemberian insentif pembayaran pajak sampai dengan bulan Juni 2022, sehingga perlu diganti.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 55 Tahun 2016; Perda No. 2 Tahun 2021
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penghapusan Sanksi Administratif Bab III Keringanan BPHTB Bab IV Penentuan Kembali Jatuh Tempo Pembayaran PBB-P2; Bab V Ketentuan Lain-Lain Bab VI Ketentuan Peralihan Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2022.
Perbup ini mencabut Peraturan Bupati Tangerang Nomor 5 Tahun 2022
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buleleng Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomer 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,bahwa dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 906/2114/SJ dari Kementerian Dalam Negeri perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementrian Kesehatan maka Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 perlu dilakukan penyesuaian.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ,Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021,Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021,Peraturan' Daerah Nomor 8 Tahun 2020,Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021,Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021,Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021,
Pasal I ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021
Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2022.
Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana Nomor 36 Tahun 2022
PERBUP Kab. Bombana No. 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 Nomor 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat
(2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun
2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi
pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi, perlu dilakukan penataan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Bombana;
b. bahwa Peraturan Bupati Bombana Nomor 50 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Bombana sudah tidak sesuai dengan
perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
c .. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di
maksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan
: Keluarga Berencana Kabupaten Bombana;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang . Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
Pemerintah Nomor
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402};
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 7 ten tang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6477);
8'. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036} sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi. Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 421);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Dalam Negeri (Berita .NJ. ara Republk Indonesia
Tahun 2021 Nomor 398);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada
Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 556);
13. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun
2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan
Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
14. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Di Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran
Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3).
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
BENTUK NOMENKLATUR DAN TIPE
PERANGKAT DAERAH
BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
BABV
TATA KERJA
BAB VI
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VIII
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2022.
Peraturan Bupati
Bombana Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susu nan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana
20 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta tata kerja
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2022/No.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Peru bahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Susunan Organisasi; 3. Rincian Tugas Dan Fungsi; 4. Kelompok Jabatan; 5. Kepegawaian Dan Eselon; 6. Tata kerja Dan Laporan; 7. Pembiayaan; dan 8. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2022.
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan
bahwa Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan
fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan
fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan
fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok
jabatan fungsional;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pembentukan Produk Hukum Daerah
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016
tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi
Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional
Pegawai Negeri Sipil Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi
1.KETENTUAN UMUM
2.KEDUDUKAN
3.SUSUNAN ORGANISASI
4.TUGAS POKOK DAN FUNGSI
5.KELOMPOK JABATAN
6.UPT
7.TATA KERJA DAN LAPORAN
8.KEPEGAWAIAN DAN ESELON
9.PEMBIAYAAN
10.KETENTUAN PERALIHAN
11.KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022.
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 36 TAHUN 2022
21
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 36 Tahun 2022
UNIT - PELAKSANA - TEKNIS - DAERAH - ALAT - BERAT - DINAS - PEKERJAAN - UMUM - KABUPATEN - SUKABUmi
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD 2022/No.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 13 Tahun 2022; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Perda Kabupaten Sukabumi No. 7 Tahun 2016 ebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kabupaten Sukabumi No. 7 Tahun 2021; Perbup No. 73 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Unit Pelaksana Teknis Daerah, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Jabatan, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2022.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 36 Tahun 2022
PERBUP Kab. Boalemo No. 65 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo
PERBUP Kab. Boalemo No. 64 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo
PERBUP Kab. Boalemo No. 63 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo
PERBUP Kab. Boalemo No. 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo
PERBUP Kab. Boalemo No. 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo
PERBUP Kab. Boalemo No. 60 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo
PERBUP Kab. Boalemo No. 59 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo
PERBUP Kab. Boalemo No. 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo
PERBUP Kab. Boalemo No. 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo
PERBUP Kab. Boalemo No. 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo
PERBUP Kab. Boalemo No. 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo
PERBUP Kab. Boalemo No. 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo
Peraturan Bupati Boalemo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021 Nomor 15)
ORGANISASI TATA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD 2022 (21)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dengan ditetapkannya Peraturan Daerah kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian organisasi dan Tata kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo, serta Peraturan Bupati Boalemo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo sudah tidak sesuai dengan sistem kerja, tugas dan fungsi perangkat daerah yang baru, sehingga perlu dicabut.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 2000, UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022, UU No 5 tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020, PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah di ubah dengan PP No 72 Tahun 2019, Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018, Permen PAN-RB No 17 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permen PAN-RB No 7 Tahun 2022, PERDA Kab Boalemo No 5 Tahun 2012, PERDA Kab Boalemo No 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab Boalemo No 4 Tahun 2022.
Dalam peraturan ini diatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi perangkat daerah, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat daerah, dinas pendidikan dan kebudayaan, dinas PUPR Perkim, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dinas pariwisata, pemuda dan olahraga, dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa, dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas kesehatan, dinas koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, satuan polisi pamong praja, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dinas kelautan dan perikanan, dinas pertanian dan ketahan pangan, dinas lingkungan hidup dan perubahan, dinas perpustakaan dan kearsipan, dinas transmigrasi dan tenaga kerja, dinas komunikasi dan informatika, badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah, badan kepegawaian dan pengembangan SDM, badan penanggulangan bencana daerah, kecamatan, staf ahli, unit pelaksana, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, penyesuaian sistem kerja, kepegawaian dan jabatan perangkat daerah, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
a. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021 Nomor 15),
b. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 602) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021 Nomor 59),
c. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 603) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021 Nomor 60),
d. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 604) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021 Nomor 61),
e. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 605) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021 Nomor 62),
f. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 606) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021 Nomor 63),
g. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 607) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021 Nomor 64),
h. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 608) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 65 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021 Nomor 65):
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 329 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 36 Tahun 2022
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SADAN PERENCANAAN PEMSANGUNAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMSANGUNAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dalam rangka implementasi Program Prioritas
Nasional Penyederhanaan Sirokrasi, dipandang perlu
melakukan perubahan terhadap susunan organisasi,
uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Badan
Perencanaan Tulungagung; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten
Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 ten tang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tulungagung sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 202 1, maka
perlu menetapkan Peraturan Supati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Tulungagung.
Mengingat: 1. Pera turan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Sirokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tenta ng
Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam J abatan
Fungsional (Serita Negara Republik Indonesia Tahun
2 021 Nomor 525); 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Sirokrasi (Serita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran
Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1
Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri D).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL, TATA KERJA, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN, KETENTUAN PENUTUP, LAMPIRAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2022.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2023.
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022.
PERBUP ini mengatur mengenai Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2022.
4
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
