Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Angkutan di Perairan
ABSTRAK:
Pemberian izin dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan dan pengawasan serta pencegahan atas kegiatan penggunaan sumber daya alam, sarana prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Sebagai suatu instrument yuridis dalam mengarahkan atau mengendalikan kegiatan pengangkutan dan/atau pemindahan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal sebagai pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, maka perlu menetapkan pedoman tentang pemberian izin usaha di perairan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Angkutan Di Perairan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, PeraturanPemerintahNomor 20 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016
Ketentuan Umum, Izin Usaha Angkutan Di Perairan, Tata Cara Pengajuan Izin, Kewajiban Pemegang Izin, Sanksi Administratif, Berakhir atau Batalnya Izin Usaha, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2019.
-
-
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2019
PERBUP Kab. Tanah Laut No. 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Parkir Di Objek Wisata, dan Sarana Pariwisata Di Objek Wisata
PERBUP Kab. Tanah Laut No. 104 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Parkir Di Obyek Wisata,Dan Sarana Pariwisata Di Obyek Wisata
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Parkir Di Obyek Wisata Dan Sarana Pariwisata Di Obyek Wisata
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa tarif
retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun
sekali, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemakaian Kekayaan
Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor
6 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7
Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan
Olahraga dapat dilakukan perubahan penetapan tarif
retribusi dengan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana
dinormakan dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;
bahwa berdasarkan Telaahan Staf dari Kepala Dinas
Pariwisata Nomor 556/342/Dispar/2018 tanggal 18
Desember 2018 Perihal Rancangan Peraturan Bupati
Tanah Laut tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Parkir di
Obyek Wisata, Pemakaian Kekayaan Daerah dan Sarana
Prasarana di Obyek Wisata dan Nomor
556/118/Dispar/2019 tanggal 5 April 2019 Perihal
Permohonan Perubahan Rancangan Peraturan Bupati
Tanah Laut tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Parkir di
Obyek Wisata, Pemakaian Kekayaan Daerah dan Sarana
Prasarana di Obyek Wisata yang telah mendapat
persetujuan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Parkir di Obyek Wisata
dan Sarana Pariwisata di Obyek Wisata;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 dengan mengubah UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun
2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun
2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun
2013;
Peraturan Bupati Tentang Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Parkir di Obyek Wisata Dan Sarana Pariwisata di Obyek Wisata, yang berisi:
1. Ketentuan Umum;
2. Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Parkir di Obyek Wisata Dan Sarana Pariwisata di Obyek Wisata;
3. Ketentuan Peralihan;
4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2019.
Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Besaran Tarif Restoran
Terbuka, Aula Wisata, Panggung Hiburan, Pendopo Wisata,
Pesanggrahan/Villa/Cottage, Warung Wisata, WC Wisata dan Kamar Mandi
Wisata sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah, Tarif Retribusi Parkir di Obyek Wisata sebagaimana diatur pada
Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun
2013 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Pasal 8 ayat (2) huruf a,
huruf b dan huruf d pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor
7 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Masterplan Smart City Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan arah dalam emwujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan berbasis Smart City yang didukung pengembangan kerjasama sebagaimana tercantum dalam Perda Kab Batang No 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab Batang Tahun 2017 - 2022, maka perlu menetapkan Masterplan Smart City Kab Batang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Masterplan Smart City Kab Batang;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 61 Tahun 2010; PP No 82 Thaun 2012; PP No 96 Tahun 2012; Permenkominfo No 27 Tahun 2006; Perda Kab Batang No 1 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Maksud dan tujuan serta sistematika Masterplan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2019.
43 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Kabupaten Bone Bolango ini adalah UU No.19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000; UU No.38 Tahun 2000; UU No.14 Tahun 2002; UU No.6 Tahun 2003; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.79 Tahun 2005; PP No.91 Tahun 2010; PP No.55 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2019; Perda Kab Bone Bolango No.27 Tahun 2011.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengumutan Pajak Air Tanah termasuk didalamnya mengatur tentang Objek dan Subjek Pajak, Tarif, Dasar Pengenaan Dan Cara Penghitungan Pajak, Perizinan, Meter Air Atau Alat Pengukuran Debit Air,Pendataan, Pengambilan Dan/Atau Pemanfaatan Air Tanah, Penetapan, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Pembayaran,Penyetoran Dan Penagihan Pajak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2019.
Terdiri dari 13 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UndangUndang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, selanjutnya disebut RKPD Tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2019.
36 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 258
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Koordinator Wilayah Kecamatan Dalam Layanan Administrasi Pada Satuan Pendidikan Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara
ABSTRAK:
a. bahwa demi meningkatkan koordinasi layanan adminstrasi pada satuan pendidikan lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu mengatur Koordinator Wilayah Kecamatan dalam layanan administrasi pada satuan pendidikan lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Koordinator Wilayah Kecamatan dalam layanan administrasi pada satuan pendidikan lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014, Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5587) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentane Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 451 Tahun 2017); 11. Peraturan Daerah Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat DaerahnKabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 87 Tahun 2016); 12. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 37 tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 126 Tahun 2016).
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II TUJUAN DAN PRINSIP KERJA
BAB III SASARAN
BAB IV KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ZONASI
BAB V TATA KERJA
BAB VI PERSYARATAN DAN PEMBERHENTIAN
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2019.
8 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bengkulu Nomor 23 Tahun 2019
perubahan ketiga - Standar Biaya Khusus Pemerintah Kota Bengkulu TA 2019
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 23, Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019 Nomor 23
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Kota Bengkulu TA 2019
ABSTRAK:
Standar satuan biaya honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah perlu ditinjau kembali
1. UU No 6 Drt. Tahun 1956
2. UU No. 9 Tahun 1967
3. UU No. 28 Tahun 1999
4. UU No. 17 Tahun 2003
5. UU No. 1 Tahun 2004
6. UU No. 15 Tahun 2004
7. UU No. 25 Tahun 2004
8. UU No. 33 Tahun 2004
9. UU No. 23 Tahun 2014
10. PP No. 56 Tahun 2005
11. PP No. 8 Tahun 2006
12. PP No. 27 Tahun 2014
13. PP No. 18 Tahun 2016
14. PP No. 12 Tahun 2019
15. Perpres No. 54 Tahun 2010
16. Permendagri No. 13 Tahun 2006
17. Permendagri No. 17 Tahun 2007
18. Perda No. 02 Tahun 2010
19. Perwali No. 20 Tahun 2015
20. Perwali No. 44 Tahun 2016
Ketentuan dalam Lampiran I huruf A Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2018 Nomor 43) diubah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2019.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka perlu disusun rencana tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun GA HUrtens Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2005 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2017 -2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahuun 2017 Nomor 5)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahanatas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018 Nomor 5);
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6), Pasal 28 ayat (5), Pasal 31 ayat (2), Pasal 40 ayat (3), Pasal 44 ayat (5), Pasal 78 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2002; UU No.6 Tahun 2014; PP No.5 Tahun 2006; PP No.43 Tahun 2014; PP No.47 Tahun 2015; Permendagri No.111 Tahun 2014; Permendagri No.114 Tahun 2014; Permendagri No.20 Tahun 2018; PerkaLKPBJP No.13 Tahun 2013
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2019.
Mencabut PERBUP NO.38 TAHUN 2015
52 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
