Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.130 peraturan dalam 0,047 detik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8/P/M.KOMINFO/3/2007 Tahun 2007

Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkominfo No. 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran

Diubah dengan :

Permenkominfo No. 22/P/M.KOMINFO/3/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 08/P/M.KOMINFO/3/2007 Tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta
Permenkominfo No. 15/P/M.KOMINFO/4/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 08/P/M.KOMINFO/3/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta

Download :
Permen Kominfo Nomor 8 Tahun 2007.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 Tahun 2017

Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
SAL - POJK Perizinan dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/8/PBI/2020

Perizinan Terpadu Bank Indonesia Melalui Front Office Perizinan

Perbankan, Lembaga Keuangan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
22.8.PBI.2020_Perizinan.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 1A Tahun 2011

Hubungan Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dengan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
perwal no 1a tahun 2011.pdf

Abstrak

pelayanan-perizinan

2011

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1A, BD.2011/No.1a

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Hubungan Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dengan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang

ABSTRAK:

a. bahwa sehubungan dengan evaluasi yang telah dilakukan terhadap perijinan dan non perijinan yang penandatanganannya didelegasikan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Hubungan Kerja Antar SKPD Pemberi Perijinan dengan Sadan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang pertu ditinjau kembali; b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Hubungan Kerja Sadan Pelayanan Perijinan Terpadu dengan Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/04/2006,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 53 Tahun 2008
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, tugas badan pelayanan perijinan terpadu, tim teknis dan dinas daerah, pembagian bidang perijinan pada badan pelayanan perizinan terpadu, satuan kerja perangkat daerah dalam pelayanan perizinan dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2011.
8 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 11.1 Tahun 2021

Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta

Lingkungan Hidup Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
perwali_no_11.1_tahun_2021_sign-1.pdf

Abstrak

standar pelayanan - pedoman penyusunan

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 11.1, LD.2021/No. 22

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 huruf a, Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2012;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang kewajiban bagi penyelenggara organisasi pelayanan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2021.
33 hal

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010 Tahun 2010

Industri Farmasi

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permenkes No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
Permenkes No. 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010 tentang Industri Farmasi

Mencabut :

Kepmenkes Nomor 245/Menkes/SK/X/1990 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Industri Farmasi

Download :
Permenkes Nomor 1799 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2019 Tahun 2019

Pencabutan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PermenPUPR17-2019.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M.KOMINFO/12/2011 Tahun 2011

Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkominfo No. 18 Tahun 2018 tentang Pencabutan Tiga Puluh Tiga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

Download :
Kemen Kominfo Nomor 27 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 24.10 Tahun 2014

Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Sleman No. 25 Tahun 2017 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Sleman No. 33.1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.10 Tahun 2014 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan

Mencabut :

PERBUP Kab. Sleman No. 26 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Pemberi Izin

Abstrak

Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 Tahun 2008

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 1747/Menkes-Kesos/SK/12/2000 tentang Pedoman SPM Bidang Kesejahteraan Sosial

Download :
PERMENSOS 129 TAHUN 2008.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2015. Mencabut Peraturan Bupati Sleman Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Pemberian Izin

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2008.