Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.279 peraturan dalam 0,045 detik

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 192 Tahun 2015

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 157 Tahun 2015 tentang Penerapan Inaportnet Untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenhub No. 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Melalui Inaportnet

Mengubah :

Permenhub No. 157 Tahun 2015 tentang Penerapan Inaportnet Untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan

Download :
PM_192_Tahun_2015.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 193 Tahun 2013

Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download :
193.Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 193 Tahun 2020

Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Susukanlebak Kabupaten Cirebon

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download :
Perbup Nomor 193 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 193 Tahun 2015

Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha Bandar Udara untuk Pelayanan Jasa Kebandarudaraan

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenhub No. 33 Tahun 2021 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara

Mencabut :

Permenhub No. 43 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah dengan Badan Usaha Bandar Udara untuk Pelayanan Jasa Kebandarudaraan

Download :
PM_193_TAHUN_2015.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 194 Tahun 2020

Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Palimanan Kabupaten Cirebon

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download :
Perbup Nomor 194 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 195 Tahun 2020

Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Winong Kabupaten Cirebon

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download :
Perbup Nomor 195 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 196 Tahun 1952

Pengesahan Perda Propinsi Jawa Tengah Tanggal 14 Maret 1952 Tentang Pengambilan Pasri Krikil Dan Batu Dari Pengairan Umum Dalam Propinsi Jawa Tengah

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Keppres No. 196 Tahun 1952.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 196 Tahun 2015

Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Kependudukan dan Perkawinan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 123 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak

Diubah dengan :

PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 40 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak

Download :
PERGUB_NO_196_TAHUN_2015.pdf

Abstrak

kependudukan dan perkawinan - Layanan Publik - tata ruang

2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 196, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 75019

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kerlanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi perlu dibangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagai upaya mendukung Jakarta menjadi Kota Layak Anak perlu dilakukan secara optimal oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan bermitra dengan masyarakat serta dunia usaha, sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.
Dasar Hukum PERGUB ini adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 stdd Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nemer 30 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 03 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nemor 02 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013; Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nemor 56 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2014 stdd Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2014.
PERGUB ini mengatur tentang pedoman pengelolaan RPTRA, yang terdiri dari kedudukan, tugas dan fungsi; layanan kegiatan; larangan; pengorganisasian; mitra kerja; evaluasi; pembagian tugas penanganan sarana dan prasarana; keuangan; prasarana dan sarana; dan pengawasan RPTRA.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2015.
22 hal.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 197 Tahun 2009

Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) dan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUKU)

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download :
BD34SrE6.pdf

Abstrak

izin usaha-tenaga listrik-iuks-iuku

2009

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 197, BD.2009/No.34 Seri E

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) dan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUKU)

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Usaha Ketenagalistrikan Daerah maka dipandang perlu diatur tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (UIKS) dan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUKU). bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Kepmen ESDM Nomor 1455.K/40/MEM/2000; Kepmen ESDM Nomor 2046.K/40/MEM/2001; Kepmen ESDM Nomor 1752.K/34/MEM/2002; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 – 67 tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008.
Peraturan ini memuat Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) dan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUKU)

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2009.
20 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 198 Tahun 2021

Metrologi Pelayanan Keliling dan Metrologi Pelayanan Desa Cek Ukuran Akurasi Timbangan (Mepeling dan Mepende Ceu Ati)

Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .