Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2014

Menemukan 10.860 peraturan dalam 0,046 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bau-Bau No. 129 Tahun 2014

Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana Kota Baubau

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
Perwali Baubau No. 129 Tahun 2014.pdf

Abstrak

PROSEDUR

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 129, BD.2014 / NO.129

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana Kota Baubau

ABSTRAK:

a . bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoo rdinas i dan menyeluruh maka diperlukan Prosedur Te tap (PROTAP) Penanggulangan Bencana sebagai pedoman bagi aparat / instansi pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya pengu r angan ris iko bencana di K ota Baubau; b . bahwa berhubung dengan maksud huruf a , perlu menetapkan Peraturan Walikota Baubau tentang Prosedur Tetap (PROTAP) Penanggul an gan Bencana di K ota B aubau;
. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penye l engggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Ko rups i, Kol usi dan Nepotisme (Le mbaran Neg ar a Republik I ndones i a Tahun 1 999 Nomor 75 , T ambahan Lembaran Negara Republik Indones i a Nomor 3851); 2 . Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota B au -Bau (Lembaran Negara Repub l ik I ndonesia Tahun 2001 Nomor 93 , Tambahan Lembaran Nega r a Repu blik I ndonesia Nomor 4120 ); 3. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan D aerah ( Le mbaran Negara Republik Indonesia T ahun 2004 Nomor 125, Tambahan Le mbaran Negara Republik I ndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 T ahun 2008 Tentang Perubahan K edua atas Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi a Nomor 4844); 4 . Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 5 . Undang-Undang Nomor 24 T ahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 723 ); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 t entang Penataan Ruang ( Lembaran N egara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 , Tambahan Lembaran Negara Republik I ndonesia Nomor 4725 ); 7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentan g Pembentukan Peraturan P erundang- undan gan (Le mbaran Negara Republik Indonesi a Tahun 2011 Nomo r 82 ), Tambahan Lembaran Negara Repub l ik Indonesia Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nom o r 38 T ahun 2007 t e ntang Pembagi an Urusan Pemerintahan A ntara Pemerintah , Pemerintahan D aerah Provi nsi dan Peme rintahan Daerah K abupaten/Kota (L embaran N egara Republik Indo nesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik I ndones i a N omor 4737 ); 9 . Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lemb aran N egara R epub li k I ndones i a tahun 2007 N omo r 89, Tambahan Lembaran N egara Repu blik I ndonesia N omor 4 7 4 1); 10 . P eraturan Pemerintah Nomor 2 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ( Lembaran N egara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tamb ahan Lembaran N egara Republi k I ndonesia N omor 4828 ); 11. Pe raturan Pemerintah N omor 22 Tahun 2008 t entang Pendanaan Pe n gel olaan B antuan Bencana D aerah ( Lembaran N egara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran N egara Republik I ndones i a Nomor 4829) ; 12 . Peraturan Pemerintah Nomo r 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga I nternas ional dan Le mbaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830) ; 13 . Peraturan Presiden Nomo r 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Benc ana ( Lembaran Negara Republik Indones ia T ahun 2008 No mo r 69,Tambahan Lembaran Neg ara Re publik Indo nes i a Nomor 4830); 14. Peraturan D aerah Ko ta Baubau Nomo r 2 Tahun 2011 ten tan g Perubahan atas Peraturan D aerah Kota Bau -B au Nomor 2 T ahun 2008 t entang Organisasi dan T ata Ke rja Di nas Daerah K ota B au -B au (Lemb aran D aerah Kota B au bau T ahun 2011 Nomor 2) ; 15. Peraturan Daerah K ota B aubau Nomor 1 0 Tahun 2012 tentang Pembentukan Org anisa si dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Be n c ana D aerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota B aubau Tahun 2011 No mor 10) ; 16 . Peraturan Menteri Dalam N egeri Nomo r 46 Tahun 2008 t e ntang Pedoman Organ i sasi dan Tata Kerja B adan Penanggulangan Bencana Daerah; 17 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentan g Pembentukan Prociuk Hukum D aerah (Serita N egara Republik I ndon esia Tahun 2014 Nomor 32 );
PROSEDUR TETAP PENANGGULANGAN BENCANA DI KOTA BAUBAU.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
4

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 129 Tahun 2014

Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Pendidikan

Download :
Perpres nomor 129 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 130 Tahun 2014

Perubahan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Menjadi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Pendidikan

Download :
Perpres nomor 130 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 131 Tahun 2014

Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan Menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Pendidikan

Download :
Perpres nomor 131 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 132 Tahun 2014

Pendirian dan Pengelolaan Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti di Istana Bogor

Arsip Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pariwisata dan Kebudayaan Pendidikan

Download :
Perpres Nomor 132 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 133 Tahun 2014

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERPRES No. 88 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

Mencabut :

PERPRES No. 41 Tahun 2011 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

Download :
Perpres Nomor 133 Tahun 2014.pdf
Perpres Nomor 133 Tahun 2014 -Lampiran.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 134 Tahun 2014

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERPRES No. 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri

Mengubah :

PERPRES No. 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri

Download :
Perpres Nomor 134 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134 Tahun 2014

Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Struktur Organisasi

Download :
permendikbudristek-no-134-tahun-2014.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 135 Tahun 2014

Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
PERPRES No. 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
PERPRES No. 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata
PERPRES No. 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan
PERPRES No. 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang
PERPRES No. 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
PERPRES No. 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
PERPRES No. 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
PERPRES No. 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
PERPRES No. 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
PERPRES No. 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri

Diubah sebagian dengan :

PERPRES No. 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan

Mengubah :

PERPRES No. 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
PERPRES No. 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
PERPRES No. 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
PERPRES No. 38 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
PERPRES No. 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
PERPRES No. 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
PERPRES No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara

Download :
Perpres Nomor 135 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 136 Tahun 2014

Program Pengembangan Pesawat Tempur IF-X

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Perpres Nomor 136 Tahun 2014.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2014

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan yang berkaitan dengan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Susunan Organisasi Institut Agama Islam Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.