bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 PeraturanDaerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang PenjabaranAnggaran P endapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2015;
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 114, BD.2014/NO.353
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 PeraturanDaerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang PenjabaranAnggaran P endapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2015;.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; . Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun2014.
Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2014 memuat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang PenjabaranAnggaran P endapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2015;.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2014.
5 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 114 Tahun 2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Pemberian Izin Pengembangan Jaringan Irigasi, Pengubahan Pada Jaringan Irigasi dan Kegiatan Konstruksi di Sempadan Jaringan Irigasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2014.
Pada saat diberlakukannya Perpres ini, maka Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 240/Ses/X/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggajian Komnas HAM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 240.11/Ses/2014 dinyatakan tidak berlaku bagi PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan keten tuan P
asal 6 Peraturan Daerah Kota B
aubau Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
, penetapan besarnya Nilai Jual Objek Pajak dit
e
tapkan oleh Kepala Daerah
; b. bahwa guna k
elancaran pelaksanaan pernungutan P
ajak Bangunan Menara Telekomunikas
i di Kota Baubau, perlu meneta
pkan Nil
a
i Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Me
nara Telekomunikas
i; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pe
raturan Walikota tentang Nilai Ju
al Objek P
ajak Sebagai Dasar Pengenaan P
ajak Bumi dan B
angunan Menara Telekorn
unikasi
1. Undang
-U
ndang Nomo
r 36 Tahun 1999 tentang Tele
komunikasi (
Lembaran N
egara Republik I
ndones
i
a Tahun 1
999 Nomor: 1
54
, T
ambahan Lembaran N
egara Republik Indo
nesia N
omo
r
: 3881); Undang
-
Undang Nomor 1
3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau
-
Bau (
Lembaran N
egara Republik I
ndonesia T
ahun 2001 Norno
r 93, T
arnbahan Lernbaran Neg
ara Republik I
ndones
i
a Nomor 4120)
; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pe
merintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1
25, Tambahan Lembaran N
egara Republik Indones
i
a Nomo
r 443
7) sebagaimana telah d
i
ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 t
e
ntang Perubahan Ke
dua A
tas Undang- Undang Nomor 32 T
ahun 2004 tentang Pe
merintahan D
aerah (Lernb
aran Negara Republik Indo
nes
i
a T
ahun 2008 Nomor 59
, T
ambahan Lembaran Neg
ara Republik Indonesia Nomor 4844)
; 4. Undang
-Undang Nomor 33 Tahun 2004 t
entang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik I
ndonesia Tahun 2004 Nomor 126)
, Tambahan Lembaran N
egara Republik I
ndonesia Nomor 4438); 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retrib
us
i Daerah (
Lembaran N
egara Republik I
ndonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik I
ndonesia Nomor 5049); 6
. Undang-Undang Nomor 1
2 Tahun 2011 tentang Pembe
ntukan Pe
raturan Perundang
-
undangan (
Lembaran Negara Repub
l
ik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82
, Tambahan Lembaran Negara R
epublik Indonesia Nomor 5324); 7
. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinas
i Kegiatan Instans
i V
ertikal di Daerah (Lembaran Negara R
epublik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 8. Pe
raturan Pemer
intah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Le
mbaran Negara Tahun 2005 Nomor 1
65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 T
ahun 2007 ten tang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah
, Pemerintahan D
aerah Provinsi
, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/
Kota (
Lembaran N
egara R
epublik I
ndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Le
mbaran Negara R
epublik I
ndonesia Nomor 4737
); 10. Pe
raturan Daerah Kota B
aubau Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Pe
raturan D
aerah Kota B
au
-
Bau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas D
aerah Kota B
aubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 20
11 Nomor 2
); 11. Pe
raturan D
aerah K
ota B
aubau Nomor 3 T
ahun 2011 tentang pe
rubahan atas Pe
raturan Daerah K
ota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2008 tentang O
rganisasi D
an Tata Kerja Lembaga Teknis D
aerah Kata B
aubau (Le
mbaran Daerah Kota B
aubau Tahun 2011 Nomor 3); 12
. Peraturan Daerah K
ota B
aubau Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Pe
rkotaan (
Lembaran D
aerah K
ota Baubau Tahun 2013 Nomor 7
); 13. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomo
r 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD
) Kota Baubau Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2013 Nomor 13)
; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 t
entang Pembentukan Produk Hukum Daerah
; 15
. Peraturan Be
rsama Menteri Dalam Negeri
, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikas
i dan Informatika dan Kepala B
adan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 1
8 Tahun 2009, Nomor
: 07 /PRT
/
M
/
2009
, Nomor
: 1
9/ PER
/ M
.
KOMINF0/03
/200
9
, Nomor
: 3/
P
/2
009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi
;
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
5
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 115 Tahun 2014
Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2014.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
