Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.242 peraturan dalam 0,019 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1962

Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1951 Jang Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 1957

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 62 Tahun 1957 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1951 (Lembaran-Negara No. 77 Tahun 1951) Mengenai "Peraturan Perbaikan Pelabuhan"
PP No. 55 Tahun 1951 tentang Peraturan Perbaikan Pelabuhan

Download :
pp no 021 tahun 1962.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2001

Penyelenggaraan Perhubungan

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
Perda No.21 Tahun 2001.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 21 Tahun 2022

Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Dobo-Benjina Kabupaten Kepulauan Aru

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
PERBUP NO 21 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

tarif angkutan penyeberangan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD. No. 2022/21, LL KAB. KEP. ARU : 8 HLM.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Dobo-Benjina Kabupaten Kepulauan Aru

ABSTRAK:

Bahwa guna menjaga keberlangsungan operasional angkutan penyeberangan perintis dengan kebijakan pemerintah atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak, sehingga dianggap perlu melakukan penyesuaian tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Dobo-Benjina. Memperhatikan surat General Manager PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Tual, Nomor OP.404.1/1/IX/ASDP-TL/2022 tanggal 01 September 2022 perihal Permohonan Penyesuaian Tarif KMP. Lobster di Lintasan Dobo-Benjina & Dobo Serwatu. Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 552.7 Tahun 2010 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-alat Berat/Besar, Barang, Hewan pada Lintas Penyeberangan antar Kecamatan dan Kabupaten Kepulauan Aru (Dobo-Benjina) hanya bersifat penetapan sehingga perlu diatur mekanisme penetapan dan evaluasi tarif, pembagian golongan kendaraan angkutan penyeberangan dan pengawasan. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 12 Tahun 2017 tentang Retribusi Penyeberangan di Air, Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Dobo-Benjina Kabupaten Kepulauan Aru perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Angkuran Penyeberangan Lintas Dobo--Benjina Kabupaten Kepulauan Aru.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 104 Tahun 2017; Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 66 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 12 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tarif Angkuran Penyeberangan Lintas Dobo--Benjina Kabupaten Kepulauan Aru.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2023.
Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 552.7 Tahun 2010 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-alat Berat/Besar, Barang, Hewan pada Lintas Penyeberangan antar Kecamatan dan Kabupaten Kepulauan Aru (Dobo-Benjina).
Lampiran 1 Hlm.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2019

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2013 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenhub No. 22 Tahun 2021 tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum

Mengubah :

Permenhub No. 66 Tahun 2013 tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum

Download :
PM_21_TAHUN_2019.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 21 Tahun 2017

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE B PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

Transportasi Darat/Laut/Udara Kebijakan Pemerintah

Abstrak

pengelolaan terminal penumpang

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 21,

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE B PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

ABSTRAK:

ketentuan pasal 33 ayat 1 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, dappat dibangun dan diselenggarakan terminal dan sesuai dengan ketentuan lampiran O undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, disebutkan pemerintah provinsi melaksanakan pengelolaan terminal penumpang tipe B
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah 2. undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan 3. undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara 4. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan 5. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 6. peraturan pemerintahan nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil 7. peraturan pemerintahan nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan 8. peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan pennindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan 9. peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2013 tentang jaringan lalu lintas dan angkutan jalan 10. peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2011 tentang manajemen dan rekayasa, analisis dampak, serta manajemen kebutuhan lalu lintas 11. peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan 12. peraturan menteri perhubungan nomor 40 tahun 2015 tentang standar pelayanan penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan 13. peraturan menteri perhubungan nomor 132 tahun 2015 tentang penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan 14. peraturan daerah provinsi lampung nomor 1 tahun 2010 tentang rencana tata ruang wilayah provinsi lampung tahun 2009 sampai dengan tahun 2029 15. peraturan daerah provinsi lampung nomor 6 tahun 2014 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) provinsi lampung tahun 2015-2019 16. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dn susunan perangkat daerah pemerintahan provinsi lampung 17. peraturan daerah provinsi lampung nomor 11 tahun 2016 tentang analisis dampak lalu lintas di provinsi lampung
peraturan gubernur ini memutuskan tentang pedoman penyelenggaraan pengelolaan terminal penumpang tipe B pemerintah provinsi lampung

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2017.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2020

Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik

Transportasi Darat/Laut/Udara Subsidi, PSO

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenhub No. 90 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 21 Tahun 2020 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik

Mencabut :

Permenhub No. 36 Tahun 2019 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik

Download :
PM_21_TAHUN_2020.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 21 Tahun 1956

Surat Bandingan Tertanggal 25 Mei 1955 dari Goei Sam Hok atas Nama Witsen Jan Reinder

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
Keppres No.21 Tahun 1956.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 21 Tahun 2012

Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Download :
Keppres Nomor 21 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 21 Tahun 2013

STANDAR PERAWATAN/ PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
Pergub 21 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2015

Standar Keselamatan Penerbangan

Transportasi Darat/Laut/Udara Standar/Pedoman

Download :
PM_21_TAHUN_2015.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2001.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .