Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.328 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2013

Syarat dan Ketentuan Minimum Jasa Layanan (Standard Trading Conditions) di Bidang Angkutan Multimoda

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Permenkumham Nomor 20 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2017

Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenhub No. 52 Tahun 2021 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri

Mencabut :

Permenhub No. 71 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri
Permenhub No. 73 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri
Permenhub No. 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri

Mengubah :

Permenhub No. 45 Tahun 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi

Download :
PM_20_Tahun_2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2023

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian

Transportasi Darat/Laut/Udara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Mengubah :

Permenhub No. 8 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian

Download :
2023pmkemenhub020.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 20 Tahun 2012

Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
Perbup Kab. Demak Tahun 2012 No 20_ocr.pdf

Abstrak

Kendaraan Bermotor

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2012/NO.20

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor

ABSTRAK:

bahwa retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah merupakan bagian dari retribusi jasa urnum sebagai mana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 4 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak tahun 2012 Nomor 4; bahwa guna tertib dan lancamya proses mekanisme pengujian kendaraan bermotor serta upaya meningkattcan petayanan masyarakat di bidang pengujian kendaraan bermotor, diperlukan regulasi berupa petunjuk pelaksanaan tentang penyefenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor yang diatur dan ditetapkan oleh Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan pengujian Kendaraan bermotor;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang - undang nomor 12 tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nornor 55 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor yang meliputi Nama, Objek, Subjek Dan Tarif Retribusi, Cara Mengukur Tlngkat Penggunaan Jasa, Prinsip Penetapan Struktur Dan Besarannya Tarip Retribusi, Struktur Dan Besarnya Tarip Retribusi, Pemungutan Retribusi, Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Pelaksanaan Pengujian, Kewenangan Penerbitan Buku Uji, Surat Persetujuan Numpang Uji, Surat Keterangan Mutasi Uji Kendaraan Dan Pembuatan Tanda Samping Serta Penetapan Hasil Uji, Tata Cara Dan Persyaratan Pengujian, Ciri-Ciri Buku Uji, Tanda Uji, Tanda Samping Dan Kartu Induk Pengawasan, Pelaksanaan Dan Pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2012.
17 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 20 Tahun 2015

Penetapan Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Umum perdesaan dengan Mobil Bus Umum di Kabupaten Sragen

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Bupati Sragen Nomor 25 Tahun 2013

Download :
PERBUP NO 20 TH 2015.pdf

Abstrak

ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PERDESAAN - PENETAPAN TARIF DASAR BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2015/NO.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Umum perdesaan dengan Mobil Bus Umum di Kabupaten Sragen

ABSTRAK:

bahwa untuk menindaklanjuti PermenESDM No 34 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk Konsumen Pengguna Tertentu dan menindaklanjuti SE Menhub No PR.301/1/7/Phb-2014 tanggal 18 Nov 2014 perihal Penyesuaian Tarif Angkutan Umum dan Antisipasi Dampak Pengalihan Subsidi Bahan Bakar Minyak, maka Perbup Sragen No 25 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Dasar Batas atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Umum Perdesaan dengan Mobil Bus Umum di Kab Sragen perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Penetapan Tarif dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Umum Perdesaan dengan Mobil Bus Umum di Kab Sragen;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 22 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 74 Tahun 2014; PermenESDm No 34 tahun 2014; Permenhub No PM.57 Tahun 2014; Kepmenhub No KM 89 Tahun 2002; Kepmenhub No 35 Tahun 2003; Pergub Jateng No 7 Tahun 2015; Perda Kab Daqerah Tk II Sragen No 7 Tahun 1997; Perda Kab Sragen No 2 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tarif.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2015.
Peraturan Bupati Sragen Nomor 25 Tahun 2013 dicabut.
5 hal

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2014

Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Transportasi Darat/Laut/Udara Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

Permenhub No. 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional

Download :
PM_20_TAHUN_2014.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 20 Tahun 2018

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya

Transportasi Darat/Laut/Udara Struktur Organisasi

Download :
Perwal 20 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 1965

Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 1962, Tentang Pendirian Perusahaan Negara Perhubungan Udara Daerah Dan Penerbangan Serba Guna "Merpati Nusantara" (Lembaran-Negara Tahun 1962 No. 66)

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 70 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Perhubungan Udara Daerah Dan Penerbangan Serbaguna "Merpati Nusantara" Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Download :
pp no 020 tahun 1965.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 1984

Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng

BUMN Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 14 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Diubah dengan :

PP No. 26 Tahun 1986 tentang Perubahan Nama Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II

Download :
PP NO 20 TH 1984.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2020

Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2017 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Lintas Antarprovinsi Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 124 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2017 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Lintas Antarprovinsi

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan

Mencabut :

Permenhub No. 124 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 30 Tahun 2017 Tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Lintas Antarprovinsi
Permenhub No. 30 Tahun 2017 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Lintas AntarProvinsi

Download :
PM_20_TAHUN_2020.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 1965.