PERBUP Kab. Tulang Bawang No. 43 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH SERTA KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG DAN JUGA MENCABUT PERBUP NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN PERBUP NOMOR 43 TAHUN 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 39, Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 39
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 34 Tahun 2013 tentang Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau
ABSTRAK:
Bahwa dalam standar biaya di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2015, telah diatur besaran honorarium untuk Tenaga Kontrak/Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Dasar hukum Pergub ini adalah: UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 6 Tahun 2010; PP No. 53 Tahun 2010; Perda Provinsi Riau No. 3 Tahun 2014; dan Pergub Riau No. 95 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Gubernur ini berisi 2 (dua) Pasal.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 39 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN KAWASAN WISATA PADA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SUBANG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 39 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD Tahun 2016/No.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan yang baik di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Rembang yang bersih dan bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu pengaturan
mengenai kewajiban penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Aparatur Sipil Negara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Rembang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pelaksanaan LHKASN, pemantauan dan evaluasi, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2016.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2018
kelas - dan - nilai - jabatan - pegawai - negeri - sipil - di - lingkungan - pemerintah - daerah - kabupaten - tasikmalaya
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD 2018/39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kelas Dan Nilai Jabatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti Permen Pendayagunaan Aparatur Negaea dan Reformasi Biroakrasi No. 34 Tahun 2011 maka perlu menetapkan Perbup Tasikmalaya tentang Kelas dan Nilai Jabatan PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Tasikmalaya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 4 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 46 Tahun 2011; PP No. 11 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Biroakrasi No. 34 Tahun 2011; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional No. 21 Tahun 2011; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional No. 1 Tahun 2013; Permen Pendayagunaan AParatur Negara dan reformasi Biroakrasi No. 41 Tahun 2018; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Tasikmalaya No. 4 Tahun 2014;Perda Kab. Tasikmalaya No. 15 Tahun 2011; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016; Perbup Tasikmalaya No. 37 Tahun 2014; Perbup Tasikmalaya No. 36 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Evaluasi Jabatan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
7 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2020
pe,berian 0 tunjangan - hari - raya - tahun - 2020 - kepada - pegawai - negeri - sipil - dan - pegawai - negeri - sipil - di - lingkungan - non - p-egawai - negeri - sipil - di - lingkungan - pemerintah - daerah - kabupaten - tasikmalaya
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD 2020/39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat 2 PP No. 24 Tahun 2020 maka perlu menetapkan Perbup Tasikmalaya tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya 2020 kepada PNS Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Tasikmalaya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 24 Tahun 2020; Permendagri No. 33 Tahun 2019; Permen Keuangan No. 49/PMK.05/2020; Perda Kab. Tasikmalaya No. 4 Tahun 2008; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2019; Perda Kab. Tasikmalaya No. 9 Tahun 2019; Perbup Tasikmalaya No. 157 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakjir dengan Perbup Tasikmalaya No. 30 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Peraturan Bupati Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai negeri Sipil Dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2020.
6 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 39 Tahun 2023
PERBUP Kab. Pekalongan No. 95 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 109 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pekalongan
Mengubah
PERBUP Kab. Pekalongan No. 109 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pekalongan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 109 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 1103 Tahun 2022 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Peraturan
Bupati Pekalongan Nomor 109 Tahun 2022 tentang
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pekalongan, perlu diubah dan disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Pekalongan Nomor 109 Tahun 2022 tentang Analisis
Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 23 Tahun 2022; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 109 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini megatur tentang perubahan Lampiran II Peraturan Bupati Pekalongan
Nomor 109 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pekalongan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2023.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 109 Tahun 2022 diubah.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 39 Tahun 2017
PERBUP Kab. Maluku Tengah No. 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah
PEDOMAN PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.310/2017, TLD 2017, LL SETDA KAB. MALUKU TENGAH : 7 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, lembaga/ instansi terkait untuk membentuk Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Berdasarkan Surat Edaran KPK Nomor SE 08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan LHKPN setelah diberlakukannya Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016, lembaga/ instansi terkait berperan serta dalam pengelolaan LHKPN dengan menerbitkan peraturan yang mengatur penetapan wajib LHKPN di lingkungan lembaga/ instansi, pembentukan unit pengelolaan LHKPN, aserta bentuk dan jenis sanksi administratif bagi wajib LHKPN yang tidak melaporkan, tidak mengumumkan, dan tidak bersedia diperiksa LHKPN-nya. Dalam rangka mengefektifkan peranan LHKPN sebagai salah satu instrumen pencegahan tindak pidana korupsi perlu mengatur pedoman pengelolaan LHKPN.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2000; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2015; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 13 Tahun 1979; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PERKPK No. 7 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Maksud dan Tujuan, Penyelenggara Negara Wajib LHKPN, Penyampaian LHKPN, Unit Pengelola LHKPN, Sanksi Administratif, dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2017.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 39 Tahun 2023
PERBUP Kab. Purwakarta No. 239 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Mandat Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi
kepegawaian, terutama berkaitan dengan pendelegasian
kewenangan menetapkan dan pemberian mandat
menandatangani surat keputusan dan surat-surat lainnya,
telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27
Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Dan
Pemberian Kuasa Untuk Menandatangani Surat Keputusan
dan Surat-Surat Lainnya Bidang Kepegawaian Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan
untuk kelancaran pelayanan dan percepatan pelaksanaan
administrasi di bidang kepegawaian, maka Peraturan
Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang Dan Pemberian
Mandat Menandatangani Keputusan Serta Naskah Dinas
Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Mandat, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2023.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2016 dicabut.
19 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
