Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Majene
ABSTRAK:
dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah Majene sesuai ketentuan yang berlaku, maka perlu menggali sumbersumber penerimaan pendapatan asli daerah yang salah satunya bersumber dari pungutan Restoran di Kabupaten Majene. Peraturan Daerah Kabupaten Majene No.9 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran mengakomodir Pajak Atas pelayanan dan penyediaan makanan/minuman maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
dasar hukum: UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.16 Tahun 2000; UU No.19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No.19 Tahun 2000; UU No.28 Tahun 1999; UU No.14 Tahun 2002; UU No.26 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2003; UU No.15 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.09 Tahun 2015; PP No.135 Tahun 2000; PP No.58 Tahun 2005; PP No.91 Tahun 2010; Permen Keuangan No.11/PMK.07/2010; Permen Keuangan No.04 Tahun 2011; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Majene No.9 Tahun 2006; Perda Kabupaten Majene No.11 Tahun 2008; Perda Kabupaten Majene No.9 Tahun 2011.
dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ruang lingkup dan pendaftaran wajib pajak, perhitungan tarif pajak, tata cara pemungutan, pembayaran dan penyetoran. Diatur tentang tata cara pengurangan pembatalan ketetapan pajak, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, pemeriksaan pajak, sera pengawasan dan penertiban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2017.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang Nomor 39 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017 NOMOR 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN HARGA SATUAN PER-M2 TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG,RUMAH DINAS DAN HARGA SATUAN PER-M1 PAGAR PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
a. Dalam rangka memberikan standar pembiayaan pembangunan gedung, rumah dinas dan pagar Pemerintah Kabupaten Sampang dalam pelaksanaannya memerlukan standarisasi harga dengan perhitungan yang akurat berdasarkan harga pasar;
b. Untuk mewujudkan pembiayaan bangunan gedung, rumah dinas dan pagar Pemerintah Kabupaten Sampang yang efektif serta memenuhi persyaratan tekhnis, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Harga Satuan Per-M2 Tertinggi Bangunan Gedung, Rumah Dinas dan Harga Satuan Per – M1 Pagar Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2017.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372); 5. Peraturan Presiden Republik Indonsesia Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 9); 10. Peraturan Bupati Kabupaten Sampang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 80).
1. Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Pemerintah dan Rumah Dinas sebagai berikut :
a. GEDUNG PEMERINTAH DAERAH/M2:
- Tidak Sederhana : Rp. 6.100.000
- Sederhana : Rp. 4.550.000
b. Rumah Dinas :
- Tipe A : Rp. 4.990.000
- Tipe B : Rp. 4.860.000
- Tipe C, D, dan E : Rp. 4.400.000
2. Harga satuan Bangunan Pagar Gedung Pemerintah dan Rumah Dinas Pemerintah Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:
a. PAGAR GEDUNG PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
- Depan: Rp. 2.850.000
- Belakang: Rp. 2.590.000
- Samping: Rp. 2.150.000
b. PAGAR RUMAH DINAS PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
- Depan: Rp. 2.850.000
- Belakang: Rp. 2.280.000
- Samping: Rp. 2.150.000
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2017.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 39 Tahun 2017
standarisasi - honorarium kegiatan - biaya pemeliharaan - pengadaan barang/jasa
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD. 2017/No. 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat atas peraturan Bupati Banjarnegara Nomro 53 Tahun 2016 tentang Standarisasi Indek Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga relawan dalam pendampingan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, perlu menambah honorarium pendampingan oleh relawan dan untuk memberikan penghargaan dan untuk mengoptimalkan kinerja Tim Sensus Barang Milik Daerah di Kabupaten Banjarnegara, perlu memberikan honorarium kepada Tim Sensus Barang Milik Daerah serta sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Tim Unit Layanan Pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, perlu meningkatkan honorarium Tim Unit Layanan Pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 53 Tahun 2016 tentang Standarisasi Indek Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2017;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2012; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 53 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Poin I.A.11, Poin I.B.2.2b dan Poin I.B.6.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2017.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 39 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUAPTI PESAWARAN NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESAWARAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 39 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Menuju Kota Ungaran Yang Bersih Sampah
ABSTRAK:
bahwa untuk mendorong terwujudnya Kota Ungaran
yang bersih dari sampah, perlu ditindaklanjuti melalui
program Percepatan Menuju Kota Ungaran Yang
Bersih Sampah dengan kegiatan sosialisasi,
penyuluhan dan pengarahan pengelolaan sampah .
rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah
tangga khususnya di wilayah Kota Ungaran dengan
langkah nyata, berdaya guna, berhasil guna dan
terkoordinasi;
bahwa agar pelaksanaan ke_giatan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dapat berjalan lancar, efektif,
efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu
diatur pedoman pelaksanaannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Semarang tentang
Percepatan Menuju Kota Ungaran Yang Bersih
Sampah;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1968; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Percepatan Menuju Kota Ungaran Yang Bersih Sampah yang meliputi Maksud Dan Tujuan, Pembentukan Tim, Percepatan Menuju Kota Ungaran Yang Bersih Sampah, Pembentukan Bank Sampah, Peran Serta Masyarakat, dan Pembinaan Dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2017.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2017
PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 8 Tahun 2017 tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2017
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2017/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2017
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 285 dan
Pasal 286 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, maka Perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2017;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rancangan
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang--Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2005 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2016
Nomor 3);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4).
Pasal I : Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Pasal II : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 38 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Jepara Tahun 2018 agar berjalan lebih efisien dan
efektif sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang
berlaku, perlu ditetapkan Standar Biaya dan Satuan
Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di
maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Biaya dan Satuan Harga
Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2018;
Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006;
Peraturan bupati tentang standar biaya dan
Satuan harga pemerintah kabupaten jepara
Tahun 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2017.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 38 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, Berita Daerah Tahun 2017 No. 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Kelas I di Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa besaran tarif retribusi pelayanan pasar kelas I di Kabupaten Purbalingga yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 08 Tahun
2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Purbalingga, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi nyata di lapangan sehingga perlu ditinjau kembali;
bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Purbalingga, untuk peninjauan tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Kelas I Di Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Kelas I Di Kabupaten Purbalingga.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2017.
7 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
