Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH DESA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 133 ayat (3) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011, perlu mengatur Pedoman Pengelolaan
Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa dalam
Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017.
Mengatur mengenai mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersumber
dari APBD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2019.
13 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kotamobagu No. 33 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 Nomor 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 99 ayat (2) PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2021, maka perlu menetapkan Perbup tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari TA 2022
UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 6 Tahun 2021, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Perda Kab. Dharmasraya No. 4 Tahun 2021, Perbup Dharmasraya No. 30 Tahun 2021
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Pengalokasian
3. Penghitungan dan Penetapan ADN Setiap Nagari
4. Penyaluran ADN
5. Penggunaan ADN
6. Pelaporan
7. Monitoring, Evaluasi dan Sanksi Administratif
8. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
12 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 33 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Bagian Hukum Kabupaten Lombok Timur
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Batas Desa Menceh Kecamatan Skara Timur Kabupaten Lombok Timur
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Menceh Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
Penetapan Peta Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Menceh Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2020.
-
-
6
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo No. 33 Tahun 2001
TATA CARA - PENCALONAN - PEMILIHAN - PELANTIkaN - PEMBERHENTIAN - KEPALA DESA
2001
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 33, LD.2001/NO.33
Peraturan Daerah (PERDA) tentang TATA CARA PENCALONAN,PEMILIHAN,PELANTIAKN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
ABSTRAK:
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan Sub System dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nasional sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya; Untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Perda Kab. Tebo tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; Keppres No. 44 Tahun 1999; Permendagri No. 4 Tahun 1999; Kepmendagri No. 63 Tahun 1999; Kepmendagri No. 64 Tahun 1999; Perda Provinsi Daerah Tk I Jambi No. 7 Tahun 1998; Kepgub Kader Tk I Jambi No. 377 Tahun 1998.
Perda ini mengatur tentang TATA CARA PENCALONAN,PEMILIHAN,PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA, meliputi Mekanisme Pencalonan; Pelaksanaan Pemilihan; Pengesahan, Pengangkatan, dan Pelantikan Kepala Desa; Pemberhentian Kepala Desa; Pengangkatan Penjabat Kepala Desa; Pembatalan Pemilihan dan Sanksi; Biaya Pemilihan Kepala Desa; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan-ketentuan lain; Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2001.
Dengan berlakunya Perda ini, maka semua peraturan Perundang-undangan yang mengatur Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perda ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
21 hlmn
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 33 Tahun 2006
ALOKASI - DANA - PERIMBANGAN DESA - DARI - KABUPATEN - OGAN KOMERING ULU TIMUR
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 33, LD.2006/NO.33
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin teselenggaranya urusan pemerintah yang telah di serahkan kepada desa harus di sertai dengan sumber pendanan,
bersarkan undang -undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 212 ayat ( 3 ) ,slah satu sumber penddapatan desa adalah bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten / Kota,bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima kabupaten /Kota dan bantuan dari pemerintah provinsi ,dan pemerintah kabupaten /kota
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No 34 Tahun 2000;UU No 17 Tahun 2003;UU No 37 tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004;UU No 1 Tahun 2004;UU No 10 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004;UU No 32 tahun 2004;UU No 33 Tahun 2004;PP No 72 Tahun 2005;
Materi poko dalam peraturan ini antara lain adalah : Prinsip Kebijakan,Sumber Pendapatan Desa ,alokasi Dana Desa,Pelaksanaan ,Pertanggungjawaban ,Pengawasan,Penghargaan dan Sanksi ,
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 33 Tahun 2013
TAMBAHAN PENGHASILAN - KEPALA DESA - PERANGKAT DESA
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2013/7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan perkembangan keadaan yang ada, maka pengaturan mengenai saat mulai diberikannya Tambahan Penghasilan bagi Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa serta Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil, Perangkat Desa Lainnya dan Staf Perangkat Desa yang baru dilantik atau diangkat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Kepala Desa, perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Bupati Pati Nomor 74 Tahun 2009; Peraturan Bupati Pati Nomor 2 Tahun 2011.
PERBUP ini mengatur mengenai perubahan ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2013.
Peraturan Bupati Pati Nomor 2 Tahun 2011 diubah
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin No. 33 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Di kabupaten Tapin
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Tata Cara
Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Perattrran Pemerintatr Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peratrrran Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Daeratr Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008; Peraturan Daeratr Kabupaten Tapin Nomor
05 Tahun 2OO8; Peratttran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2014
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Di kabupaten Tapin Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan Dan Prinsip Pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribsui Daerah; Penganggaran; Penyaluran; Pembinaan Dan Pengawasan; Sanksi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 33 Tahun 2017
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SELUMA TAHUN ANGGARAN 2017
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2017 Nomor 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Menimbamg;
a. Bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang dasa, Bupati menetapkan Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa;
1. UU No. 3 Tahun 2003
2. UU No. 23 Tahun 2014
3. UU No. 33 Tahun 2004
4. UU No. 6 Tahun 2014
5. PP No. 43 Tahun 2014
6. Permendagri No. 113 Tahun 2014
7. Perda kab. Seluma No. 1 Tahun 2017
8. Perbup No. 2 Tahun 2017
Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2019.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dairi Nomor 33 Tahun 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN SERTA PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD. 2020/No. 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian serta Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Berdasarkan Perbup Dairi No. 19 Tahun 2020 tentang APBD Tahun 2020, terdapat pengurangan terhadap Alokasi Dana Desa sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Besaran Alokasi Dana Desa TA 2020, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Perubahan Perbup No. 9 Tahun 2020 tentang tata cara pengalokasian dan pembagian serta penetapan Besaran Alokasi Dana Desa TA 2020
Peraturan Buapti ini mengatur tentang: UU No. 15 Tahun 1964, UU no. 25 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 2 Tahun 2019, PERMENDES No. 3 Tahun 2015, PERMENDES No. 4 Tahun 2015, PEREMNDAGRI No. 80 TAhun 2015, PERMENDAGRI no. 20 Tahun 2018, PERDA KAB.DAIRI No. 2 Tahun 2016, PERDA KAB. DAIRI No. 9 Tahun 2015, PERBUP DAIRI No. 24 Tahun 2017, PERBUP KAB. DAIRI No. 18 Tahun 2019, PERBUP DAIRI No. 5 Tahun 2020, PERBUP DAIRI No. 16 Tahun 2019
Perbup ini mengatur tentang Perubahan Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati Dairi No. 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian serta Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa TA 2020, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagaian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2020.
12 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
