PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.241 peraturan dalam 0,014 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang No. 11 Tahun 2010
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pariwisata dan Kebudayaan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2021
Desa Wisata

Pariwisata dan Kebudayaan Desa

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2019
DESA WISATA

Pariwisata dan Kebudayaan Desa

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 11 Tahun 2018
Pemberlakuan Adat di Kabupaten Bengkulu Tengah

Pariwisata dan Kebudayaan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toli-Toli Nomor 11 Tahun 2019
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN KEPARIWISATAAN

Pariwisata dan Kebudayaan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 11 Tahun 2014
Perlindungan, Pengembangan Dan Pemanfaatan Kesenian

Pariwisata dan Kebudayaan

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Lubuk Linggau Nomor 11 Tahun 2015
Gerakan Linggau Senyum (Semuanya Untuk Masyarakat) Kota Lubuklinggau

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pariwisata dan Kebudayaan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi No. 11 Tahun 2011
Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat Serta Lembaga Adat

Hak Asasi Manusia Pariwisata dan Kebudayaan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2008
Izin Usaha Kepariwisataan

Pariwisata dan Kebudayaan Perizinan, Pelayanan Publik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Selatan Nomor 11 Tahun 2021
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton Selatan

Pariwisata dan Kebudayaan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan