Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, bd tahun 2007/No. 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara dan Syarat-Syarat Izin Kuasa Pertambangan (KP)
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 9 Peraturan Oaerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum maka dipandang perlu mengatur tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh izin Kuasa Pertambangan (KP); bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Bupati Rembang Nomor 04 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tata Cara Permohonan KP
Bab III Kewajiban Pemegang KP
Bab IV Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2007.
37 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka No. 28 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Harga Standar Jenis Mineral Bukan Logam Dan Batuan
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap
pemberlakuan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016
tentang Harga Standar Mineral Bukan Logam dan
Batuan khususnya menyangkut pasir Kuarsa perlu
penyesuaian harga standar;
b.
Bahwa kenaikan Harga Standar Mineral Bukan Logam
dan Batuan (Khususnya Pasir Kuarsa) tidak sesuai
dengan kenaikan harga penjualan.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Nomor 8 Tahun 2016 Harga Standar Jenis
Mineral Bukan Logam dan Batuan
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana setelah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1);
6. Peraturan Menteri Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibawar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kolaka;
9. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Harga Standar Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Ketentuan pada lampiran Peraruran Bupati Nornor 8 Tahun 2016 huruf A
Nornor 5 dan 6 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2016.
MENGUBAH PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
HARGA STANDAR JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN
3 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2011
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Ketenagalistrikan Di Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Ketenagalistrikan Di Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1455 K/40/MEM/2000; Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 0045 Tahun 2005; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2008;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, asas dan tujuan, usaha penyediaan tenaga listrik, perizinan, rekomendasi teknis usaha penyediaan tenaga listrik, hak dan kewajiban konsumen, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2011.
18 hal
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral NO. 28, BN 2018/ NO 606; jdih.esdm.go.id : 5 HLM
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Yang Akan Berkahir Kontrak Kerja Samanya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2018.
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral NO. 28, BN. 2021/No. 1155, peraturan.go.id
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka No. 28 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Konstribusi Pengusaha Pertambangan Terhadap Pembangunan Daerah Di Kabupaten Kolaka
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memenuhi Pasal 105 ayat (1) Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara di
Kabupaten Kolaka dan dalam rangka terselenggaranya
Pembangunan di Kabupaten Kolaka, membutuhkan
partisipasi semua pihak termasuk pengusaha untuk
ikut andil memberikan Kontribusinya;
b. bahwa pemberian kontribusi oleh pengusaha
merupakan salah satu wujud keikut sertaan dalam
mensukseskan pelaksanaan pembangunan di
Kabupaten Kolaka;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang
dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, Perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kolaka.
1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437
sebagaimana telah di ubah duakali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
v.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambagan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan terbatas;
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun
2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah Kabupaten Kolaka;
10. Peraturan Daerah kabupaten Kolaka Nomor 11 Tahun
2010 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan dan
Mineral di kabupaten Kolaka;
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III
KONTRIBUSI
BAB IV
PENGGUNAAN
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2014.
4 Halaman
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2015
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4064 K/73/MEM/2014 tanggal 14 November 2014 tentang Unit Pengendali Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Administrasi dan Tata Usaha Negara - Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28, BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022 NOMOR 28
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan masih perlunya penyempurnaan
dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2021:
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
Sawahlunto tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan,
ndang-Undang Nomor Tahun 1956. Undang-Undang Nomor Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor Tahun 2011
PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 49 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN Beberapa ketentuan daliun Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2021 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pajak Mincral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah
Kota Sawahlunto Tahun 2021 Nomor 49)
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2022.
8 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 28 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN PANAS BUMI
ABSTRAK:
a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, Pemerintah Provinsi diberikan kewenangan untuk melakukan pcngelolaan panas bumi;
b.bahwa panas bumi merupakan sumberdaya energi ramah lingkungan yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan sangat potensial untuk dikembangkan guna dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
c. bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya panas bumi diperlukan adanya pengaturan sebagai landasan hukum bagi langkah-langkah pengembangan dalam pengelolaan panas
bumi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Panas Bumi;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
9.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010
21. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012
23. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990
24. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010
25. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006
26. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2008
27. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2009
28. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2009
29. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2009
30. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2011
31. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009
32. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009
33. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010
34. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2011
35. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2012
36. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014
a. mengendalikan pemanfaatan kegiatan pengusahaan panas bumi untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan serta memberikan nilai tambah secara keseluruhan; dan
b. meningkatkan pendapatan daerah demi asli daerah dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah demi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2014.
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016
Permen ESDM No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
Permen ESDM No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Pt Perusahaan Listrik Negara (Persero)
Permen ESDM No. 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
Permen ESDM No. 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
Mencabut :
Permen ESDM No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
Permen ESDM No. 31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral NO. 28, BN 2016/ NO 1566; PERATURAN.GO.ID : 8 HLM
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
