Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD Tahun 2017/No.56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum dan Jalan Lingkungan di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa guna memngkatkan kenvamanan dan keamanan pengguna jalan serta menambah kemdahan jalan, perlu adanya lampu peneiangan jalan umum dan jalan
lingkungan; bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang penerangan jalan umum dan jalan lingkungan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pern elenggaraan Penerangan Jalan Umum dan Jalan Lingkungan di Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomoi 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomot 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemenntah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemenntah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Pemenntah Nomor 79 Tahun 2013; Peraturan Presiden Repubhk Indonesia Nomor 38 Tahun 2015; Peraturan Men ten Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Peiencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Menten Keuangan Nomor 190/PMK 08/2015; Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 96 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 61 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 89 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Pengadaan dan Pemasanan PJU dan PJL
Bab V Spesifikasi PJU dan PJL
Bab VI Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) Dalam Penyelenggaraan PJU dan PJL
Bab VII Perizinan Pemasangan Lampu PJU dan PJL
Bab VIII Pemeliharaan Lampu PJU dan PJL
Bab VIII Kerjasama Penyelenggaraan PJU dan PJL dengan Badan Usaha
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2017.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 56 Tahun 2017
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPengadaan Barang/JasaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Brebes Nomor 65 Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 65 Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2017
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya kegiatan baru yang belum tercantum dalam buku standarisasi, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 065 Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2017 perlu disesuaikan
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016;Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011;Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008;Peraturan Bupati Brebes Nomor 065 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : perubahan atas Perbup Brebes No 65 Tahun 2016
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2017.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 56 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD Tahun 2017/No.56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Pemerintah Desa di Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 di Kabupaten Blora, perlu mengatur dan menetapkan Standar Biaya Pemerintah Desa Di Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Desa Di Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2018;
Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Biaya Pemerintah Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.
54 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 56 Tahun 2017
Standar/PedomanPedoman Penulisan/Tata Naskah Dinas
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultasi dan Kontrak atau Surat Perintah Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
standar dokumen-pengadaan pekerjaan konstruksi-surat perintah kerja pemerintah
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2017/NO.56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultasi dan Kontrak atau Surat Perintah Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya pengaturan teknis terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dalam rangka tertib administrasi dokumen pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Pekalongan, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultasi dan Kontrak atau Surat Perintah Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan perlu ditinjau kembali dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi dan Kontrak atau Surat Perintah Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015; Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun
2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 37 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini memuat tentang beberapa perubahan ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 10 Tahun 2015.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2017.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 10 Tahun 2015 (Diubah)
238 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 56 Tahun 2017
peddoman - pelaksanaan - analisi - jabatan - di - lingkungan - pemerintah - kabupaten - pangandaran
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2017/56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksabnaan dan kepegawian, serta program pendidikan dan pelatihan untuk melaksanakan penyusunan analisi jbatan yang sesuai maka perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kab. Pangandaran.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Uu No. 12 tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroakradi No. 33 Tahun 2011; Permednagri No. 35 Tahun 2012; Permendagrio No. 80 Tahun 2015; Peraturan kepala Badan Kepegawaian No. 12 Tahun 2011; Perda kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016; Perbup No. 44 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Peraturan Bupati tentanmg Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kab. Pangandaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
14 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 56 Tahun 2017
PEMERINTAH KABUPATEN - Barang dan jasa - harga - standarisasi
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2017/NO.56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
a. Ketentuan PP No.23 Tahun 2014 Pasal 9 ayat (7) standar harga ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. mencapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD dipadang perlu menetapkan Standarisasi Harga Barang dan Jasa sesuai dengan perkembangan keadaan yang berlaku; c. sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan PERBUP tentang Standarsasi Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kab. Mahakam Ulu TA. 2018.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.12 Tahun 2011; UU No.2 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014 sebgaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PERMENKEU No.65/PMK.02/2015; PERDA No.15 Tahun 2017; PERBUP No.27 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERBUP No.47 Tahun 2017; PERBUP No.54 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Standar Harga Barang dan Jasa yang digunalan sebagai standar dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa dan sebagai standar pelaksanaan kegiatan selain pengadaan barang dan jasa dalam tahun anggaran 2018 berlaku di wilayah Kabupaten sesuai dengan Zona Wilayah yang telah ditetapkan. Zona wilayah terdiri dari:
a. Zona wilayah 1, yang meliputi: Kecamatan Long Hubung,
b. Zona wilayah 2, yang meliputi: Kecamatan Laham dan Kecamatan Long Bagun,
c. Zona wilayah 3, yang meliputi: Kecamatan Long Pahangai,
d. Zona wilayah 4, yaog meliputi: Kecamatan Long Apari.
Standar Harga Barang dan Jasa terdiri atas bidang sarana kerja, barang kerja dan bidang jasa. Harga barang dan jasa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis barang dan jasa, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan belum termasuk jasa pemborongan dan pengadaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 55 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Klaten agar dapat terlaksana secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, maka diperlukan pedoman pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah; bahwa dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a selalu mengikuti perkembangan dan menyesuaikan dengan peraturan lain yang selaras, oleh karena itu Peraturan Bupati Klaten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten perlu dicabut dan diganti dengan peraturan yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; UUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 ; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2017.
PERBUP ini mengatur mengenai Maksud Dan Tujuan; Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah; Pedoman Umum; Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah; Persiapan Penatausahaan Keuangan Daerah; Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah; Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan BTT; Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah; Pembayaran Pengembalian Atas Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun Anggaran Berkenaan; Penatausahaan Pengelolaan Pemungutan Retribusi Dengan Pihak Ketiga; Penatausahaan Jaminan Bongkar Reklame; Akuntansi Keuangan Daerah; Pedoman Penatausahaan Keuangan BLUD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
105 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 55 Tahun 2017
Standar/PedomanPedoman Penulisan/Tata Naskah Dinas
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Kontrak atau Surat Perintah Kerja Pemerintah Kabupaten Pekalongan
standar dokumen-pengadaan pekerjaan konstruksi-surat perintah kerja pemerintah
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2017/NO.55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Kontrak atau Surat Perintah Kerja Pemerintah Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya pengaturan teknis terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dalam rangka tertib administrasi dokumen pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Pekalongan, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Kontrak atau Surat Perintah Kerja Pemerintah Kabupaten Pekalongan perlu ditinjau kembali dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Kontrak atau Surat Perintah Kerja Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011; eraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012; eraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015; Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan
Kebijakan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 37 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 yang meliputi perubahan lampiran I dan lampiran II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2017.
Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 (Diubah)
241 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 55 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas diperlukan adanya pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kab Temanggung; bahwa Perbup Temanggung No 35 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemkab Temanggung sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemkab Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 43 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 61 Tahun 2010; Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2016; Permendagri No 3 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, akses informasi dan dokumentasi publik, hak dan kewajiban, PPID, kelembagaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, kelengkapan PLID, mekanisme permohonan informasi dan dokumentasi, keberatan dan sengketa informasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2017.
36 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 55 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang
Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang standar operasional prosedur Satpol PP beserta uraiannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2017.
56 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
