PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 140 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 140 Tahun 2016 Tentang Standar Satuan Biaya Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditegaskan bahwa standar satuan harga ditetapkan oleh Kepala Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.45 Tahun 1994, Permendagri No.31 Tahun 2016, Perda No.7 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan pasal 5, pasal 6 dan pasal 7 Peraturan Bupati Sintang Nomro 140 Tahun 2016;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 39 Tahun 2017
guru dan tenaga kependidikan - pembinaan, evaluasi kinerja - pengembangan keprofesian berkelanjutan
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2017/NO.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembinaan, Evaluasi Kinerja, dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Kab Temanggung, diperlukan pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi tinggi, untuk itu wajib dilakukan pembinaan, evaluasi kinerjanya secara periodik dan melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensinya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Pembinaan, Evaluasi Kinerja dan Pengembangan keprofesian bagi guru pendidik dan tenaga kependidikan;
UU No 13 Tahun 1950; UU no 28 Tahun 1999; UU no 17 Tahun 2003; UU No 20 Tahun 2003; UU No 33 Tahun 2004; UU No 14 Tahun 2005; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; Pp No 19 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 48 Tahun 2008; PP No 74 Tahun 2008; PP No 17 Tahun 2010; Perda Kab Temanggung No 27 Tahun 2011; Permendiknas No 12 Tahun 2007; Permendiknas No 13 Tahun 2007; Permendiknas No 16 Tahun 2007; Permendiknas No 27 Tahun 2008; PermenPAN RB No 16 Tahun 2009; Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN No 03/V/PB/2010 dan No 14 Tahun 2020; Permendiknas No 27 Tahun 2010; Permendiknas No 35 Tahun 2010; Permendiknas No 38 Tahun 2010; PermenPAN RB No 21 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, pembinaan, evaluasi kinerja, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan, kebijakan strategis pembinaan, evaluasi kinerja dan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2017.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara No. 39 Tahun 2017
penyelnggaraan - pemagangan - dengan - sistem - percepatan - waktu - lulus - uji - kopetensi - dan - sertifikasi - di - kabupaten - bogor
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dengan Sistem Percepatan Waktu, Lulus, Uji Kompetensi Dan Sertifikasi Di Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka optimalisasi sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu maka perlu membentuk Perbup tentang Penyelenggaraan Pemagangan dengan sistem Percepatan Waktu,Lulus,Uji Kopetensi dan Sertifikasi di Kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan UU No. 9 Tahun 2014;UU No. 30 tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2004;PP No. 31 Tahun 2006; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 8 Tahun 2012; Permen Tenaga Kerja dan Trasmigrasi No. 5 Tahun 2012; Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep 261/MEN/X/I/2004; Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2012; Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2012; Permen Tenaga kerja dan Transmigrasi No. 8 Tahun 2012; Permen tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 11 Tahun 2013; Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 8 Tahun 2014; Permen Ketenagakerjaan No. 17 Tahun 2016; Permen Ketenagakerjaan No. 36 Tahun 2016; erda Kab Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 56 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Penyelenggaraan Pemagangan, Perjanjian Pemagangan, Hak Kewajiban Dan Larangan, Pemberian Sertifikat Dan Surat Keterangan, Uji Kopetensi Dan Sertifikat, Monitoring Dan Evaluasi, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
34 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 39 Tahun 2017
PERBUP Kab. Maluku Tengah No. 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah
PEDOMAN PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.310/2017, TLD 2017, LL SETDA KAB. MALUKU TENGAH : 7 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, lembaga/ instansi terkait untuk membentuk Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Berdasarkan Surat Edaran KPK Nomor SE 08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan LHKPN setelah diberlakukannya Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016, lembaga/ instansi terkait berperan serta dalam pengelolaan LHKPN dengan menerbitkan peraturan yang mengatur penetapan wajib LHKPN di lingkungan lembaga/ instansi, pembentukan unit pengelolaan LHKPN, aserta bentuk dan jenis sanksi administratif bagi wajib LHKPN yang tidak melaporkan, tidak mengumumkan, dan tidak bersedia diperiksa LHKPN-nya. Dalam rangka mengefektifkan peranan LHKPN sebagai salah satu instrumen pencegahan tindak pidana korupsi perlu mengatur pedoman pengelolaan LHKPN.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2000; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2015; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 13 Tahun 1979; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PERKPK No. 7 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Maksud dan Tujuan, Penyelenggara Negara Wajib LHKPN, Penyampaian LHKPN, Unit Pengelola LHKPN, Sanksi Administratif, dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2017.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 39 Tahun 2017
laporan - harta - kekayaan - penyelenggara - negara - di - lingkungan - pemerintah - kabupaten - bandung
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD 2017/39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 23 UU No. 28 Tahun 1999 untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara untuk memeperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan korupsi maka perlu menetapkan Perbup tentang Laporan Harta Kekayanaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemnerintah Kab. Bandung.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Uu No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 53 Tahun 2010; Intruksi Presiden no. 5 Tahun 2004; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 7 Tahun 2016; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2013.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Wajib Lapor, Penyampaian LHKPN, Pengelolaan LHKPN, Samksi, Tata Cara Penjahtuhan Sanksi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2017.
10 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 39 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BATAS DESA ALUR BANDUNG KECAMATAN TELUK BATANG DENGAN DESA SUNGAI PADUAN DAN DESA TELUK BATANG SELATAN KECAMATAN TELUK BARANG KABUPATEN KAYONG UTARA
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Alur Bandung Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara, perlu ditetapkan batas desa secara pasti antara Desa Alur Bandung Kecamatan Teluk Batang dengan Desa Sungai Paduan, dan Desa Teluk Batang Selatan Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara;
UU No.6 Tahun 2007, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.56 Tahun 2015, Permendagri No.45 Tahun 2016, Permendagri No.59 Tahun 2016, Perda No.4 Tahun 2015
BATAS DESA ALUR BANDUNG KECAMATAN TELUK BATANG DENGAN DESA SUNGAI PADUAN DAN DESA TELUK BATANG SELATAN KECAMATAN TELUK BARANG KABUPATEN KAYONG UTARA DALAM 5 PASAL
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2017.
5 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 39 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi
ABSTRAK:
penerapan standar akuntansi pemerintahan
berbasis akrual sebagaimana diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 harus
segera diterapkan namun memerlukan masa
transisi, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pasal 4
ayat 5 menyatakan bahwa kepala daerah
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah dengan berpedoman
pada standar akuntansi pemerintahan.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.71 Tahun 2010; dan, Permendagri No.64 Tahun 2013.
Peraturan ini mengatur tentang beberapa perubahan yang terdapat pada Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2017.
Mengubah peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi.
55 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 39 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Pola Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Solok Selatan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
