Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Tegal No. 61 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018 Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018
PERBUP Kab. Tegal No. 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018
PERBUP Kab. Tegal No. 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018
Mengubah
Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
baha standarisasi satuan harga pemerintah kabupaten tegal tahun anggaran 2018 telah ditetapkan dengan Perbup Tegal No 43 Tahun 2017 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kab Tegal TA 2018; bahwa dalam pelaksanaan penyusunan Rencana APBD Tahun 2018 terdapat item, jenis, nama dan satuan harga yang harus ditambahkan dalam lampiran Perbup Tegal No 43 Tahun 2017 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemkab Tegal TA 2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup Tegal tentang Perubahan atas Perbup Tegal No 43 Tahun 2017 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemkab Tegal TA 2018;
UU no 13 Tahun 1950; UU no 12 Tahun 2011; UU no 23 Tahun 2014; PP No 7 Tahun 1986; PP No 58 Tahun 2005; PP No 18 Tahun 2016; Perpres No 54 tahun 2010; Permendagri No 13 Tahun 2006; Perda Kab tegal No 12 Tahun 2016; Perbup Tegal No 43 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penghapusan pada Klasifikasi Honorarium Tim pada Halaman iii nomor 2, perubahan klasifikasi pada nomor 6, nomor 7, nomor 9, nomor 55 dan nomor 57, perubahan nomenklatur nomor 67, nomor 68, nomor 69dan penambahan nomor 81 sampai dengan nomor 88, penambahan Kolom Keterangan pada Lampiran I Halaman 1 Nomor 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, penambahan Tim Sekretariat Pengadaan Tanah pada Lampiran I Halaman 2 Nomor 02 Honorarium Pelaksana Pengadaan B Pengadaan Tanah, penambahan Kolom Keterangan pada Lampiran I Halaman 4 Nomor 05 Honorarium Pengelola
Kegiatan/Keuangan huruf b Pengelola Keuangan SKPKD dan SKPD, penambahan Kolom Keterangan pada Lampiran I Halaman 4 Nomor 05 Honorarium Pengelola Kegiatan/Keuangan huruf c Pengelola Keuangan Yang Dikuasakan, perubahan Lampiran I Halaman 4 Nomor 05 Honorarium Pengelola Kegiatan/Keuangan huruf e Pengelola Barang Daerah, penambahan Kolom Keterangan pada Lampiran I Halaman 9 Nomor 05 Honorarium Pegawai Dalam Bentuk Tim, penambahan nomor 9 sampai dengan sub nomor 17 pada Lampiran I Halaman 10 Nomor 05 Honorarium Pegawai Dalam Bentuk Tim sub nomor 5 Honorarium Khusus, penambahan sub nomor 57 sampai dengan sub nomor 61 pada Lampiran I Halaman 12 Nomor 06 Honorarium Pegawai Lainnya sub nomor 11, perubahan pada Lampiran I Halaman 18 Nomor 1.02 Honorarium Non Pegawai sub nomor 28, penambahan item dan sub nomor 1.102 pada Lampiran II Halaman 24 Nomor 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1 Alat Tulis Kantor sub nomor 1.58, sub nomor 1.84, perubahan pada Lampiran n Halaman 74 Nomor 4 Bahan Obat-Obatan sub nomor 4.3 Obat-obatan dan Pupuk Peitanian, penambahan sub nomor 5.4 pada Lampiran II Halaman 79 Nomor 5 Bahan Kimia/Laboratorium, penambahan sub-sub nomor 26.3 dan sub nomor 64 pada Lampiran n Halaman 82 Nomor 03 Jasa Kantor sub nomor 26, penambahan item pada Lampiran n Halaman 89 Nomor 04 Perawatan Kendaraan Bermotor sub nomor 12.1,1 Ban Mobil/Truck/Bus, perubahan nomenklatur pada Lampiran II Halaman 95 Nomor 05 Belanja Cetak dan Penggandaan subnomor 1.12 Lain-lain, penambahan item dan sub nomor 9 dan sub nomor 10 pada Lampiran n Halaman 103 Nomor 06 Sewa sub nomor 1, penambahan item pakaian pada Lampiran II Halaman 105 Nomor 08 Pakaian Pakaian Dinas dan Atributnya sub nomor 4, penambahan item pakaian pada Lampiran II Halaman 106 Nomor hari Tertentu sub nomor 9, penambahan item pada Lampiran III Halaman 135 Nomor 04 Alat-alat Pengolahan
Pertanian dan Petenakan sub nomor 1 Alat-alat Pertanian, perubahan Lampiran III Halaman 142 Nomor 06 Peralatan Kantor dan Rumah Tangga sub nomor 45 Alat Kelengkapan Pemadaman Kebakaran, perubahan pada Lampiran III Halaman 176 Nomor 08 Meubelair sub nomor 1.2
Meja Rapat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2017.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2017 diubah.
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 70 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata
kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Semarang yang bersih
dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
perlu memberikan pedoman pengendalian
gratifikasi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Semarang;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Semarang tentang Pedoman
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemeriritah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang yang meliputi pengendalian gratifikasi, UPG, sosialisasi, perlindungan pelapor gratifikasi, pengawasan, pembiayaan dan sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2017.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 69 Tahun 2017
STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD.2017/No.69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER /21/M.PAN/11 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Karanganyar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2017.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 69 Tahun 2017
STANDARISASI - BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN - HARGA PENGADAAN BARANG/ JASA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD.2017/NO.69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk menghitung dan menetapkan kebutuhan Standarisasi biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standarisasi harga pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017, telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017; bahwa pada lampiran Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017, ada beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk disesuaikan dengan beban kerja dan kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; Perda Kab Banyumas No 6 tahun 2009; Perbup Banyumas No 49 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang mengubah . Kolom INDEK 4.00.00 sampai dengan nomor indek turunannya dan Kolom INDEK 7.01.01.04 sampai dengan nomor indek turunannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2017.
34 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 69 Tahun 2017
PERBUP Kab. Sumedang No. 43 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Dan Peraturan Internal Staf Medis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang
HIBAH - PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD Kabupaten Semarang Tahun 2017 No. 68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah Kepada Kepolisian Resor Semarang dan Komando Distrik Militer 0714 Untuk Pengamanan Penyelenggaraan Hari Raya Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil BUpati dan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
untuk pengamanan penyelenggaraan Hari Raya Idul Fitri,
Natal dan Tahun Baru, Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati, dan Pemilihan Kepala Desa di
Kabupaten Semarang merupakan urusan wajib yang
menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Semarang
sehingga dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku; bahwa dalam rangka melaksanakan pengamanan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melakukan
koordinasi, komunikasi dan kerjasama antara Pemerintah
Daerah, Kepolisian Resor dan Komando Distrik Militer
0714, serta dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut
perlu adanya pemberian hibah kepada Kepolisian Resor
Semarang dan Komando Distrik Militer 0714 untuk
menunjang terwujudnya keamanan dan ketertiban
masyarakat; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan
Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
disebutkan bahwa Hibah kepada Pemerintah Pusat
diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga
pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya
berada dalam daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah
Kepada Kepolisian Resor Semarang Dan Komando Distrik
Militer 0714 Untuk Pengamanan Penyelenggaraan Hari
Raya Idul Fitri, Natal Dan Tahun Baru, Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten,
Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Pemilihan
Kepala Desa Di Kabupaten Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun
2016; Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban hibah kepada Polisi Resor
Semarang dan Komando Distrik Militer 0714 Kabupaten Semarang untuk
pengamanan penyelenggaraan Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru,
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten,
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, dan Pemilihan Kepala Desa di
Kabupaten Semarang tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2017.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 68 Tahun 2017
PERBUP Kab. Pati No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati
Peraturan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendorong upaya sosialisasi visi, misi,
tujuan serta motto RSUD RAA Soewondo Pati maka
Peraturan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital bylaws) Rumah
Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 13 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 17
Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit
(hospital bylaws) Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo
Pati, perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 17
Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit
(Hospital Bylaws) Rumah Sakit Umum Daerah RAA
Soewondo Pati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013; Peraturan Menteri kesehatan Nomor 10 tahun 2014; Peraturan Menteri kesehatan Nomor 69 tahun 2014; Peraturan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (9) dan penyisipan ayat (10), perubahan pada Pasal 17 ayat (1).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2017.
Peraturan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2016 diubah.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 67 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2017 No.67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung kelancaran administrasi penyelenggaraan pemerintahan di Kab Cilacap dan dengan Permendagri No 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemda, maka telah ditetapkan Perbup Cilacap No 74 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah di Lingkungan Pemkab Cilacap; bahwa dengan ditetapkannya Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab Cilacap, maka Perbup Cilacap No 74 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemkab Cilacap dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemkab Cilacap;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 37 Tahun 1999; UU no 24 Tahun 2000; UU No 11 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 66 Tahun 1951; PP No 43 Tahun 1958; PP No 50 Tahun 2007; PP No 18 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang asas-asas tata naskah dinas dan tata persuratan dinas, naskah dinas, pendelegasian wewenang dan pemberian mandat penandatanganan naskah dinas, penggunaan dan kewenangan atas nama, untuk beliau, pelaksana tugas, pelaksana harian dan penjabat, paraf, penulisan nama dan penggunaan tinta untuk naskah dinas, stempel, kop naskah dinas, sampul naskah dinas, papan nama.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2017.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 74 Tahun 2010 dicabut.
33 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 67 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian Dan Pengembangan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
