Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.096 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 23 Tahun 2012

Pedoman Pengangkutan atau Pemindahan Jenazah/Abu/Kerangka Orang Asing

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut

PERGUB Prov. DIY No. 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengangkutan atau Pemindahan Jenazah/Abu/Kerangka Orang Asing

Download file:

Pergub DIY No.23 Tahun 20...ngka Orang Asing.pdf

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 10 Tahun 2012

Pedoman Teknis Pendataan Administrasi Kependudukan

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan

Download file:

Pergub DIY No.10 Tahun 20...asi Kependudukan.pdf

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 106 Tahun 2011

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Upah Minimum Provinsi

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

pergub-106-2011.pdf

TENTANG-UPAH-MINIMUM-PROVINSI

2011

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 106, BD.2011/No.106

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Upah Minimum Provinsi

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta pekerja dalam proses produksi barang dan jasa, perlu meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui mekanisme penetapan Upah Minimum; b. bahwa sesuai Berita Acara Kesepakatan Dewan Pengupahan Provinsi Bali tanggal 21 Oktober 2011, disepakati adanya kenaikan Upah Minimum Provinsi Bali untuk tahun 2012; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-226/MEN/2000 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-231/MEN/2003
Pasal 2 Upah Minimum adalah upah bulanan yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Pasal 8 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2012.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2012.
3 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 24 Tahun 2011

Pedoman Pengangkutan atau Pemindahan Jenazah/Abu/Kerangka Orang Asing

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERGUB Prov. DIY No. 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkutan atau Pemindahan Jenazah/Abu/Kerangka Orang Asing

Download file:

Pergub DIY No. 24 Tahun 2...ngka Orang Asing.pdf

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 40.2 Tahun 2010

Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Hunian Sementara

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Lingkungan Hidup

Download file:

Pergub DIY No. 40.2 Tahun...Hunian Sementara.pdf

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 43 Tahun 2010

Pedoman Teknis Pendataan Administrasi Kependudukan

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan

Download file:

Pergub DIY No. 43 Tahun 2...asi Kependudukan.pdf

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 30 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Standar Operasional Prosedur Pegawai Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan Provinsi Bali

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan

Download file:

pergub-30-2010.pdf

TENTANG-STANDAR-OPERASIONAL-PROSEDUR-PEGAWAI-MEDIATOR-HUBUNGAN-INDUSTRIAL-DINAS-TENAGA-KERJA,-TRANSMIGRASI-DAN-KEPENDUDUKAN-PROVINSI-BALI

2010

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 30, BD.2010/No.30

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Operasional Prosedur Pegawai Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan Provinsi Bali

ABSTRAK:

a. bahwa hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan perlu diwujudkan secara optimal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; b. bahwa dalam era industrialisasi masalah perselisihan hubungan industrial menjadi semakin meningkat dan komplek, sehingga diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil dan murah; c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf b perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur pegawai mediator hubungan industrial dan perlu diatur tata kerjanya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Pegawai Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Bali;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER./06/M.PAN/4/2009.
Pasal 1 Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Pasal 5 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2010.
3 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 17 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan

Download file:

pergub-17-2010.pdf

TENTANG-HARGA-ECERAN-TERTINGGI-(HET)-LIQUEFIED-PETROLEUM-GAS-(LPG)-TABUNG-3-KILOGRAM

2010

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 17, BD.2010/No.17

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram

ABSTRAK:

a. bahwa Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 541/3398/SJ tanggal 17 September 2009 perihal Rekomendasi Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kilogram; b. bahwa Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 542/524/SJ tanggal 11 Pebruari 2010 perihal Rekomendasi Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kilogram; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 ahun 2009
Pasal 1 Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal 3 Setiap Pangkalan wajib memiliki izin sesuai Peraturan Perundang undangan. Pasal 7 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2010.
4 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 45 Tahun 2009

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

pergub-45-2009.pdf

TENTANG-PENETAPAN-UPAH-MINIMUM-KABUPATEN/KOTA

2009

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 45, BD.2009/No.45

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta pekerja dalam proses produksi barang dan jasa, perlu meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui mekanisme penetapan Upah Minimum; b. bahwa sesuai Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Nomor 561/8656/V/DTKTK perihal Usulan Penetapan UMK 2010 sesuai dengan rekomendasi Bupati/Walikota/Kesepakatan Tripartit 9 (sembilan) Kabupaten/Kota se Bali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004
Pasal 7 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2010.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2010.
4 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 44 Tahun 2009

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Penetapan Upah Minimum Provinsi

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan

Download file:

pergub-44-2009.pdf

TENTANG-PENETAPAN-UPAH-MINIMUM-PROVINSI

2009

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 44, BD.2009/No.44

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta pekerja dalam proses produksi barang dan jasa, perlu meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui mekanisme penetapan Upah Minimum; b. bahwa sesuai rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bali Nomor 02/Depeprov/V/2009 tanggal 19 Oktober 2009, disepakati adanya kenaikan Upah Minimum Provinsi Bali untuk tahun 2010; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep 226/MEN/2000
Pasal 2 Upah Minimum adalah upah bulanan yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Pasal 8 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2010.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2010.
3 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT