Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 5.563 peraturan dalam 0,017 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 73 Tahun 1984
• Berlaku mulai 39 tahun yang lalu
Perubahan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1975 Tentang Penyempurnaan Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 52 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1975 Tentang Penyempurnaan Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1984
Mengubah
  1. KEPPRES No. 31 Tahun 1975 tentang Penyempurnaan Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional
Download file:
KEPPRES NO 73 TH 1984.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 67 Tahun 1984
• Berlaku mulai 39 tahun yang lalu
Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 301 Tahun 1968 Tentang Pengaturan Pungutan Cess
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Download file:
KEPPRES NO 67 TH 1984.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 64 Tahun 1984
• Berlaku mulai 39 tahun yang lalu
Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1981 Tentang Koordinasi Pengendalian Dan Pengawasan Pembangunan Di Daerah
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1981 tentang Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan di Daerah
Download file:
KEPPRES NO 64 TH 1984.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 58 Tahun 1984
• Berlaku mulai 40 tahun yang lalu
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1978
Abstrak
Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Mengubah
  1. KEPPRES No. 52 Tahun 1976 tentang Pasar Modal
Mengubah sebagian
  1. Pasal 11 Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1978
Download file:
KEPPRES NO 58 TH 1984.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 43 Tahun 1984
• Berlaku mulai 40 tahun yang lalu
Komite Olahraga Nasional Indonesia
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Download file:
KEPPRES NO 43 TH 1984.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 40 Tahun 1984
• Berlaku mulai 40 tahun yang lalu
Penambahan Keanggotaan Tim Pengendali Pengadaan Barang / Peralatan Pemerintah
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pengadaan Barang/Jasa
Download file:
KEPPRES NO 40 TH 1984.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 38 Tahun 1984
• Berlaku mulai 40 tahun yang lalu
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1975 Tentang Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 24 Tahun 1990 tentang Pembubaran Dewan Telekomunikasi
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 25 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1975 Tentang Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1984
Mengubah
  1. KEPPRES No. 18 Tahun 1975 tentang Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia
Download file:
KEPPRES NO 38 TH 1984.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 35 Tahun 1984
• Berlaku mulai 40 tahun yang lalu
Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 13 Tahun 1994 tentang Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Download file:
KEPPRES NO 35 TH 1984.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 34 Tahun 1984
• Berlaku mulai 40 tahun yang lalu
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1982 Tentang Dewan Gula Indonesia
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 109 Tahun 2000 tentang Dewan Gula Nasional
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 85 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1982 Tentang Dewan Gula Indonesia Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1989
  2. KEPPRES No. 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1982 Tentang Dewan Gula Indonesia Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1988
  3. KEPPRES No. 19 Tahun 1988 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1982 Tentang Dewan Gula Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1984
Mengubah
  1. KEPPRES No. 28 Tahun 1982 tentang Dewan Gula Indonesia
Download file:
KEPPRES NO 34 TH 1984.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 32 Tahun 1984
• Berlaku mulai 40 tahun yang lalu
Susunan Keanggotaan Mahkamah Pelayaran
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perikanan dan Kelautan Transportasi Darat/Laut/Udara
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1971
Download file:
KEPPRES NO 32 TH 1984.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan