Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2014

Menemukan 10.861 peraturan dalam 0,048 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 82 Tahun 2014

Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah

Sistem Pengendalian Intern

Download :
Perbup Nomor 82Tahun 2014 ttg Rakor Pejabat Pemda.pdf

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, BD.2014/NO.313

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pejabat PemerintahDaerah, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati TanahLaut tentang Standar Operasional Prosedur PelaksanaanRapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012; . Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011.
PERATURAN BUPATI INI MENERAPKAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI PEJABAT PEMERINTAH DAERAH DENGAN SISTEMATIKA KETENTUAN UMUM; STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI PEJABAT PEMERINTAH DAERAH; TATA KERJA DAN KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2014.
7 Halaman

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2014

Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenhub No. 28 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan

Mencabut :

Permenhub No. 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 01 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance)
Permenhub No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance)

Download :
PM_82_Tahun_2014.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 83 Tahun 2014

Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
Perpres Nomor 83 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 83 Tahun 2014

Harga Satuan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. PALI No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 083 Tahun 2014 tentang Harga Standar Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Abstrak

mineral-bukan logam-batuan dalam-harga-satuan

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83, BD.2014/NO.83

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Satuan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam

ABSTRAK:

Dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, maka dipandang perlu untuk menentukan harga standar dasar perkalian perhitungan penetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 4 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perbup No. 36 Tahun 2014.
Materi pokok dalam peraturan ini mengatur tentang harga standar mineral bukan logam dan batuan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, nama, objek, subjek, dan wajib pajak, maksud dan tujuan, dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2014.
5 hlm

Peraturan Pemerintah (PP) No. 83 Tahun 2014

Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Pendidikan

Download :
PP Nomor 83 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2014

Petunjuk Pelaksanaan Serah Terima Operasional Hasil Pekerjaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download :
PM_83_Tahun_2014.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 83 Tahun 2014

Standar Operasional Prosedur Pada Biro Humas Dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Abstrak

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR pada biro humas dan protokol sekretariat daerah provinsi gorontalo

2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 83, BD.2014/NO.83

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Operasional Prosedur Pada Biro Humas Dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo

ABSTRAK:

Peraturan in dibentuk untuk meningkatkan kinerja Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo agar berdayaguna dan berhasilguna.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No. 40 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 9 Tahun 2010; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 61 Tahun 2010; Permenpan RB No. 13 Tahun 2009; Permendagri No. 52 Tahun 2011; Permenpan RB No. 35 Tahun 2012; Perda No. 1 Tahun 2007; Perda No. 1 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini diatur tentang Standar Operasional Prosedur pada Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang ruang lingkup, maksud dan tujuan, standar operasional prosedur, pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 7 halaman dengan lampiran.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 83 Tahun 2014

Bantuan Alat Bantu Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Khusus Penyandang Disabilitas

Kesehatan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERGUB Prov. DIY No. 51 Tahun 2017 tentang Bantuan Alat Bantu Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas Peserta Jaminan Kesehatan Sosial

Abstrak

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 83 Tahun 2014

Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenhan No. 43 Tahun 2016 tentang Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Mencabut :

Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: SKEP/801/M/IX/2005 tanggal 16 September 2005 tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri di lingkungan Dephan dan TNI

Download :
83 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 83 Tahun 2014

Standardisasi dan Rekomendasi Perangkat Keras Teknologi Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERWALI Kota Yogyakarta No. 21 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi

Mencabut :

PERWALI Kota Yogyakarta No. 125 Tahun 2009 tentang Standarisasi dan Rekomendasi Perangkat Komputer Pada Pemerintah Kota Yogyakarta

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2014

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal . Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 125 Tahun 2009 tentang Standardisasi dan Rekomendasi Perangkat Komputer pada Pemerintah Kota Yogyakarta