Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Resiko
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang
berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung
jawab diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas;
bahwa agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan lancar,
akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan maka
perlu membentuk pedoman pengawasan intern berbasis
resiko;
bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf
Peraturan Bupati Semarang Pengawasan Intern Berbasis Resiko;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009; Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Resiko yang meliputi Maksud, Tujuan Dan Fungsi, Ruang Lingkup Pengawasan, Prinsip-Prinsip Dasar, Standar Umum, Perencanaan Pengawasan, Pelaksanaan Pengawasan, Pelaporan Hasilpengawasan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2017.
29 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 79 Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, BD.2017/No. 79 Seri E Nomor 61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2016 tentang Analisis Standar Belanja
ABSTRAK:
bahoa dalam raopka clan buya dan ceklhlka
peliksanaan kegiatan pada Perangkat Daerah di
Imgkungan Pemermlah Kabupaten Purworejo, maka
telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Memo
47 Tahun 216 tentang Analws Standar Belanja
Kabupaten Purworejo; bahwa sejalan dengan tingkat kebutuhan, maka
Peraturan Bupati sebagamana dimaksud parta
haruf a sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu
dnibah dengan mererbtuan Perubahan atas
Peraturan Bupati tersebut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Purworejo nomor 47 Tahun
216 tentang Analisis standa belanja;
Undang Undang nomor 13 Tahun 1950; Undang Undang nomor 17 Tahun 2003; Undang Undang nomor 1 Tahun 2004; Undang Undang nomor 15 Tahun 2004; Undang Undang nomor 23 Tahun 2014; Undang Undang nomor 58 Tahun 2005; peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006; peraturan daerah nomor 22 tahun 2016; peraturan bupati nomor 47 tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo nomor 47 Tahun 2016 tentang Analisis standar belanja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2017.
Peraturan Bupati Purworejo nomor 47 Tahun 2016
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 79 Tahun 2017
APBDPiutang, Utang, dan Hibah Negara/DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Pati Nomor 32 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Bupati Pati Nomor 79 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 32 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka
Peraturan Bupati Pati Nomor 32 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Pati Nomor 79 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 32
Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian
Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 32
Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian
Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, pemberian hibah, penerima hibah, usulan hibah, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi, ketentuan peralihan, ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2017.
Peraturan Bupati Pati Nomor 32 Tahun 2015 dicabut.
32 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 79 Tahun 2017
PEDOMAN RENCANA POLA TANAM DAN TATA TANAM PADA DAERAH IRIGASI
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, BD.2017/No.79
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Rencana Pola Tanam dan Tata Tanam pada Daerah Irigasi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penggunaan air pada sistem Daerah Irigasi agar berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menetapkan pola tanam dan rencana lahan tanam; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Rencana Pola Tanam dan Tata Tanam pada Daerah Irigasi.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pernerintah Nomor 22 Tahun 1982; Peraturan Perneriruah Nomor 42 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 06/PRRT/M/2015; PEraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2017;
Peraturan bupati (perbup) tentang pedoman rencana pola tanam dan tata tanam pada daerah irigasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 79 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, BD Tahun 2017/No.79
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Penyidik Pegawai Negen Sipil dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di lingkungan Pemenntah Kabupaten Pemalang, maka perlu perlindungan hukum bagi Penyidik Pegawai Negn Sipil dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati agar dapat berjalan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negen Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, p e r lu menyusun Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten
Pemalang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemenntah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemenntah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemenntah Nomor 6 Tahun 2010; Keputusan Menten Dalam Negen Nomor 6 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Fungsi PPNS
Bab V Penggolongan Tindakan PPNS
Bab VI Pelaksanaan Penindakan
Bab VII Penghentian Penyidikan
Bab VIII Administrasi Penyidikan
Bab IX Pembiayaan
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2017.
107 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 79 Tahun 2017
BANTUAN PENINGKATAN MUTU - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL - petunjuk teknis
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, BD.2017/NO.79
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil di Lembaga Pendidikan Negeri Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa pemerintah daerah berupaya meingkatkan kualitas mutu layanan profesional, kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung agar tumbuh peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah; bahwa untuk menumbuhkan peran serta masyarakat di bidang pendidikan, pemerintah memberikan bantuan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dna huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Peningkatan Mutu pendidik dan tenaga kependidikan bukan PNS di Lembaga Pendidikan Negeri Kab Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU no 28 tahun 1999; UU No 17 tahun 2003; Uu No 20 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; Uu no 15 Tahun 2004; UU No 43 Tahun 2007; UU no 12 Tahun 2011; PP No 7 Tahun 1986; PP No 106 Tahun 2000; PP No 54 Tahun 2004; PP No 56 Tahun 2004; PP No 57 Tahun 2004; PP no 19 tahun 2005; PP No 24 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 18 tahun 2016; PP No 47 Tahun 2008; Permendiknas No 15 Tahun 2010; Perda Kab Tegal No 13 Tahun 2007; Perda Kab Tegal No 2 Tahun 2008; Perda Kab Tegal No 15 Tahun 2016; Perda Kab tegal No 9 Tahun 2012; Perbup Tegal No 77 Tahun 2016; Perbup Tegal No 81 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pemberian dana peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan bukan PNS, alokasi dan sumber dana serta mekanisme pemberian dan pertanggungjawbaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2017.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 78 Tahun 2017
PETUNJUK TEKNIS PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH - PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 3.2 TAHUN 201
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 78, BD.2017/No. 78 Seri E Nomor 60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3.2 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa umtuk penghitungan perolehan air
tanah di Kabupaen Porwurojeo telah ditetapkan
Peraturan Bupati Purworejo Nomorr 3.2 Tahun 2011
tentang Petunjuk Teknk Perhitungan Nilai
Perolehan air Tanah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 109
tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Purworejo Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Petunjuk Teknis Perhitungan Nilai Perolehan Air
Tanah di Kabupaten Purworejo; bahwa dengan adanya perubahan harga dasar air
yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung
Nilai Perolehan Ar Tanah di Kabupaten/ Kota
Provinsi Jawa Tengah, maka ketentuan Harga dasar
air tanah dalam Peraturan Bupati sebagaimana
dimaksud pada buruf a sudah tidak sesuai lagi,
sehingga perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Purworejo nomor 3.2 tahun 2011 tentang Petunjuk teknis Perhitungan Nilai Perolehan air tanah di Kabupaten Purworejo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2002; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Bupati Purworejo Nomort 3.1 Tahun 2011; Peraturan Bupau Parworejo Motor 3.2 Tahun 2011; Peraturan Bupati Pororo Nomor 109 tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3.2 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten Puwroejo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2017.
eraturan Bupati Purworejo Nomor 3.2 Tahun 2011.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 78 Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 78, BD.2017/No.78
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembanguan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2017;
b. bahwa untuk melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perencanaan dan pengawasan terhadap perencanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa, maka perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati Luwu Utara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Serita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun
2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun
2017 tent.ang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552};
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian,
\ . Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi
Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 300);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintah
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 334);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2
Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016, Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara nomor 342);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3
Tahun 2016 tentang Keuangan Dan Aset Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2016
Nomor 31 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Utara Nomor 343);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Ut.ara Tahun
2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor
14);
20. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 96 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 96) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 96 Tahun
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 (Berit.a. Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 40);
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 9 TAHUN
2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2017.
Pasall
Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Se Kabupaten Luwu Utara diubah, sehingga berbunyi sebagairnana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal cliundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinnya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 1n1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.
51
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 78 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8
ayat (3) Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah sebagairnana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang
Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011
Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Bidang Pendidikan, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di
Kabupaten Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantu.an Sosial Bidang
Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah di Kabupaten Semarang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2017.
14 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
