Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Bahwa peraturan ini dibuat untuk menunjang efisiensi dan efektifitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang Tahun Anggaran 2016, perlu dipersiapkan pedoman pelaksanaannya sebagai acuan yang diimplementasikan secara komprehensif dan menyeluruh bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Serang
UU Nomor 23 Tahun 2000, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 32 Tahun 2007, UU Nomor 28 Tahun 2009, UU Nomor 12 Tahun 2011, PP Nomor 109 Tahun 2000, PP Nomor 55 Tahun 2005, PP Nomor 57 Tahun 2005, PP Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 71 Tahun 2010, PP Nomor 65 Tahun 2006, PP Nomor 70 Tahun 2012, Perda Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008, Perda Kota Serang Nomor 2 Tahun 2014, Perda Kota Serang Nomor 10 Tahun 2015.
Diatur tentang pedoman pelaksanaan APBD Kota Serang TA 2016, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Pengelolaan Keuangan daerah; 3. Pelaksanaan APBD; 4. Pelaksanaan Anggaran pada Akhir dan Awal Tahun Anggaran; 5. Ketentuan Peralihan; 6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Perwali 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kota Serang TA 2015
34 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 41 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yangbaik(good governance) dan peningkatan pelayanan publik serta kinerja pemerintah maka diperlukan Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003; Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006; Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 ; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015; Keputusan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Nomor: 12/SK/MENEG/KI/2002; Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 55/KEP/M.KOMINFO/12/2003; Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 56/KEP/M.KOMINFO/12/2003; Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor : 57/KEP/M.KOMINFO/12/2003; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/M.PAN/I/2003; Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 69A/KEP/M.KOMINFO/10/2004; Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Nomor 3 Tahun 2008 ; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2012
PERBUP ini mengatur tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2015.
21 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang No. 41 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus Dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome Di Kota Singkawang
ABSTRAK:
bahwa perkembangan jumlah kasus Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome di Kota Singkawang semakin mengkhawatirkan dan meluas ke lingkungan umum sehingga dapat menimbulkan dampak buruk terhadap berbagai aspek kehidupan, khususnya terhadap kualitas Kesehatan Masyarakat;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2001, UU No. 23 tahun 2002, UU No. 29 tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2009, UU No. 35 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 52 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam NegeriNo. 20 tahun 2007, Peraturan Menteri Kesehatan No. 21 Tahun 2013, Peraturan Menteri kesehatan No. 51 Tahun 2013, Peraturan Menteri Kesehatan No. 74 Tahun 2014, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. Kep.68/Men/IV/2004, PERDA No. 5 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan, Kebijakan Dan Strategi, Penanggulangan HIV dan AIDS, Kewajiban dan Larangan, Kelembagaan, Peran Serta Masyarakat, Pengawasan Dan Pengemdalian, Pembiayaan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2015.
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 41 Tahun 2015
PENGADAAN - PAKAIAN DINAS - BAGI KETUA, - WAKIL KETUA - DAN - ANGGOTA DPRD KAB OKU TIMUR
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2015/NO.41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Pakaian Dinas Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab OKU Timur
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (6) Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasa! 21 ayat (1) dan (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pakaian Dinas dan
Standar Satuan harga dan Kualitas Bahan Pakaian Dinas bagi Pimpinan atau
|| Anggota DPRD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
b. bahwa memperhatikan dan menindaklanjuti Surat Sekretaris DPRD
Kabupayten Ogan Komering Ulu Timur Nomor: 146/Setwan/2015, Tangga!
Agustu? 2015 tentang Permohonan Pengadaan Pakaian Dinas Bagi Anggota
DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
bahwa berdasarkan Study banding hasil tini evaluasi tanggal 14 September
2015 perihal Pengadaan Pakaian Dinas bagi Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan
Anggota DPRD Kab. OKU TIMUR
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 17 Tahun;UU No 37 Tahun 2003;UU No 33 Tahun 2004;UU No 27 Tahun 2009;UU No 12 Tahun 2011;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Penganti UU No 2 Tahun 2014;PP No 24 Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No 21 Tahun 2007;PP No 16 Tahun 2010;Permendagri No 13 Tahun 2006 Sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No59 Tahun 2007;Permendagri No 21 Tahun 2007; Perda No 25 Tahun 2011;UU No 12 Tahun 2011;UU No 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Pengganti UU No 2 Tahun 2014;PP No 24 Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No 21 Tahun 2007;PP No 16 Tahun 2010;Permendagri No 13 Tahun 2006 Sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 13 Tahun 2006;Permendagri No 21 Tahun 2007;Perda No 17 Tahun 2008;Perda No 25 Tahun 2011;UU No 12 Tahun 2011;UU No 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah terakhir dengan pP Penganti UU No 2 Tahun 2014;PP No 24 Tahun 2004 Sebagaiman telah diubah terakhir dengan PP Penganti UU No 2 Tahun 2004;PP No16 Tahun 2010;Permendagri No 13 Tahun 2006 Sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 59 Tahun 2007;Permendagri No 21 Tahun 2007;Perda No 17 tahun 2008;Perda No 25 Tahun 2011
Materi Pokok dalam Peraturan ini antara lain : Maksud dan Tujuan ,Besarnya pengadaan Pakaian dinas dan penganggaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 41 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BADAN USAHA MILIK PEKON KABUPATEN PRINGSEWU
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menuju kemandirian Pekon
sesuai hak otonomi Pekon dalam upaya penurunan
tingkat kemiskinan, pengangguran dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Pekon perlu dilakukan
perluasan
kesempatan
berusaha
dengan
pengembangan usaha mikro pedesaan;
b. bahwa salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Pekon dengan perluasan kesempatan
berusaha melalui pengembangan dan menggali
potensi usaha mikro pedesaan masyarakat Pekon di
Kabupaten Pringsewu berupa Badan Usaha Milik
Pekon;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Usaha
Milik Pekon Kabupaten Pringsewu;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Peyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4932);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber
dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015
tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015
tentang Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa
Tahun 2015;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai
Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01
Tahun 2010 tentang Urusan
Pemerintahan
Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten
Pringsewu Tahun 2010 Nomor 01);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03
Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu
Tahun 2010 Nomor 03) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 2013
(Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013
Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07
Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03
Tahun 2013 tentang Alokasi Dana Pekon (Lembaran
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 03);
Didalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang :
1. Ketentuan Umum
2. Ruang Lingkup
3. Tujuan Badan Usaha Milik Pekon
4. Pendirian Badan Usaha Milik Pekon
5. Modal
6. Bentuk Badan Usaha Milik Pekon
7. Susunan Kepengurusan Badan Usaha Milik Pekon
8. Penasehat
9. Pelaksana Operasional
10. Pengawas
11. Usaha
12. Kerjasama
13. Resiko
14. Ketentuan Peralihan
15. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2015.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 41 Tahun 2015
Peraturan Bupati Blora Nomor 8A Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah di Kabupaten Blora
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD Tahun 2015/No.41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Blora Nomor 8A Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan hibah daerah di Kabupaten Blora secara berdayaguna dan berhasilguna, maka Peraturan Bupati Blora Nomor 8A Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah di Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 42 Tahun 2012 perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 8A Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah di Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan Pasal 1, perubahan ketentuan Pasal 7, perubahan ketentuan Pasal 10, Pasal 11 dihapus, perubahan ketentuan Pasal 12, Pasal 13 dihapus, perubahan ketentuan Pasal 22 ayat (1)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2015.
Peraturan Bupati Blora Nomor 8A Tahun 2012 diubah.
9 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri No. 41 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Perwali Kediri No 31 Tahun 2006 tentang Hak dan Kedudukan Lurah dan Perangkat Kelurahan Eks Kepala Desa dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya ruislag aset tanah milik Pemerintah Kota Kediri dengan pihak swasta, maka perlu penetapan tanah pengganti hasil ruislag untuk dikelola sebagai hak perangkat kelurahan eks kepala desa atau perangkat desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Hak dan Kedudukan Lurah dan Perangkat Kelurahan Eks Kepala Desa dan Perangkat Desa;
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Hak dan Kedudukan Lurah dan Perangkat Kelurahan Eks Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 14 Tahun 2007, diubah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2015.
3 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
