PELAYANAN INFORMASI PUBLIK - STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, LD.2017/No. 85
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi
Publik, bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan,
memberikan, dan atau menerbitkan Informasi Publik yang
berada di bawah kewenangannya kepada pemohon Informasi
Publik; bahwa dalam upaya penyediaan Informasi Publik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal perlu disusun
Standar Operational Prosedur (SOP) yang menjadi Pedoman
bagi Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi (PPID)
dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur
Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Kabupaten Tegal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 ; Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tugas dan wewenang PPID, tata kerja PPID, standar operasional prosedur pelay anan informasi publik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2017.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 84 Tahun 2017
PERBUP Kab. Cilacap No. 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
Mengubah
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 111 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI - PEDOMAN PELAKSANAAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 84, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2017 No.84
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 111 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan
perjalanan dinas dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai
Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cilacap, maka telah ditetapkan
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 111 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi
Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 92
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap
Nomor 111 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai
Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cilacap; bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan
bidang pengelolaan keuangan agar berjalan lebih baik dan
lebih tertib dalam pelaksanaan administrasinya, maka
Peraturan Bupati Cilacap tentang Pedoman Pelaksanaan
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai
Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu
untuk ditinjau kembali dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Cilacap tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Cilacap Nomor 111 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (4).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2017.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 111 Tahun 2013 diubah.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 83 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Analisis Standar Belanja
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan Anggaran Berdasarkan Prestasi Kerja dilakukan berdasarkan Capaian Kinerja, Indikator Kinerja, Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga, dan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; Bahwa agar pendekatan berbasis prestasi kerja mampu mewujudkan anggaran yang efektif, efisien, dan ekonomis, perlu menetapkan Pedoman Analisis Standar Belanj; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Analisis Standar Belanja.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 T ahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan bupati (perbup) tentang pedoman analisis standar belanja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2017.
13 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 83 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2017 No.83
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Desa Pancasila di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan ketahanan bangsa
dari Ancaman, Hambatan, Tantangan, Gangguan terhadap
ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan
ketertiban masyarakat, perlu dilakukan pembinaan
ideologi Pancasila terhadap seluruh warga masyarakat di
wilayah Kabupaten Cilacap; bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, serta guna meningkatkan
pemahaman, penghayatan dan pengamalan Pancasila oleh
warga masyarakat, diperlukan peningkatan partisipasi
aktif warga masyarakat dalam kesatuan desa/kelurahan
melalui Pembentukan Desa Pancasila; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Cilacap tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan
Desa Pancasila di Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang prinsip pancasila, nilai pancasila, makna pancasila, kriteria desa pancasila, tujuan, sasaran dan jalur pembinaan, pengorganisasian, pembinaan, pengendalian, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2017.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 83 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 17, Pasal
29, Pasal 45, Pasal 49, Pasal 58, Pasal 84, Pasal 90, Pasal 94,
dan Pasal 96 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun
2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, penetapan kuasa pengguna barang, perencanaan kebutuhan barang milik daerah, penggunaan, tata cara kerjasama penyediaan infrastruktur, tata cara pengamanan/penyimpanan dokumen kepemilikan, penilaian, tata cara penghapusan, tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan, tata cara pelaksanaan dan pengendalian atas barang milik daerah, barang milik daerah berupa rumah negara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2017.
93 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 83 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 83 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Pelaksana Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan
Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Susunan Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah, serta dalam rangka optimalisasi dan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, perlu disusun uraian tugas yang
merupakan penjabaran tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah sesuai peraturan daerah dan peraturan bupati tersebut;
bahwa untuk maksud dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ,huruf a. perlu dituangkan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Kuala.
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tabun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini menerapkan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Susunan Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, serta dalam rangka optimalisasi dan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, dengan sistem matika. KETENTUAN UMUM; UNSUR-UKSUR JABATAN PELAKSANA DARI URAIANl TUGAS DAN KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2017.
27 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 82 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
