Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 41 Tahun 2018
Rencana strategia perangkat daerah kabupaten pohuwato tahun 2021-2026
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2021/NO.44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Ketetapannya Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2021-2026
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. Tahun 2004; PP No. 8 Tahun 2008; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda No. 8 Tahun 2021; PerdaNo. 4 Tahun 2021.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2021-2026 termasuk didalamnya mengatur Ketentuan Umum, Sistematika Rentra PD dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2021.
Terdiri dari 44 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 41 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015;
Peraturan bupati ini mengatur tentang road map reformasi birokrasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2016.
85 halaman
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015
Permenakertrans Nomor PER.32/MEN/XI/2006 tentang Rencana Kerja Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Sarana dan Prasarana Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan NO. 41, BN.2015/No.2073, jdih.kemnaker.go.id : 7 hlm.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Rencana Kerja Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Sarana dan Prasarana Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; Permen PAN RB No. 41 Tahun 2018; Permen PAN RB No. 1 Tahun 2020; Perka BKN No. 9 Tahun 2022; Perda Kota Samarinda No. 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Samarinda No. 8 Tahun 2021
Ketentuan Umum; Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; Tim Analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja; serta Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2022.
25 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 41 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan
anak maka perlu dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar
dapat tumbuh dan berkembang menjadi sumber daya yang
berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa
depan; bahwa sesuai dengan Konvensi Hak Anak, mengenai anak
anak yang rnemerlukan perlindungan khusus salah satunya
adalah anak-anak yang bekerja dalam situasi yang
berbahaya, maka perlu adanya penghapusan ber tuk-bentuk
pekerjaan terburuk untuk anak; bahwa berdasarkan hal tersebut huruf b di atas. perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi
Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk
Anak di Kabupaten Klaten;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002; Keputusan Bupati Klaten Nomor 1842 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Kabupaten Klaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Rencana Aksi tersebut merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten dalam menyusun program dan kegiatan berkaitan dengan anak. Penjabaran pokok program Rencana Aksi tersebut dilakukan dengan perencanaan strategis setiap 5 tahun sokali oleh anggota Komite
Aksi Kabupaten (KAK) Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk
Anak yang ditetapkan oleh Ketua Komite Aksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2009.
23 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 41 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program-program pembangunan daerah agar berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021-2026, maka perlu menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahun sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2023.
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022; Peraturan Daerah Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Daerah Otonomi Khusus Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Daerah Otonomi Khusus Nomor 23 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 4 Tahun 2021.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2023. RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran program RPJMD yang memuat evaluasi kinerja pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk batas waktu 1 (satu) tahun. Penetapan RKPD Tahun 2023 dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Perangkat Daerah periode sebelumnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2022.
6 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
