Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.685 peraturan dalam 0,053 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 53 Tahun 2012

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera Kota Bekasi

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

BD Perwal Nomor 53 Tahun ...luarga Berencana.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 53 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Tata Cara Pemberian Izin Usaha dan Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi sampai dengan 2000 m2 (Dua Ribu Meter Kubik) Per Tahun

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

5071PERWALI_NO_53_TAHUN_2012.pdf

hasil hutan kayu - tata cara pemberian izin usaha dan perluasan industri primer

2012

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 53, BD.2012/NO.70

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha dan Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi sampai dengan 2000 m2 (Dua Ribu Meter Kubik) Per Tahun

ABSTRAK:

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemberian izin usaha dan izin perluasan industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi sampai dengUI1 2000 M" (dua ribu meter kubik) per tahun yang semula merupakan kewenangan pemerintah provinsi telah dilimpahkan menjadi kewenangan pemerintah kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian h:iri Usaha Dan Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasite, Sampai Dengan 2000 M' (dua ribu meter kubik) per tahun;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 3 Ta]mn 1982; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang·Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, IU-IPHHK, izin perluasan IPHHK, masa berlaku IU-IPPHK, perubahan komposisi jenis produksi, penurunan kapasitas dan/atau peremajaan mesin, hak, kewajiban dan larangan pemegang IU-IPHHK, perubahan dan penggantian nama pemegang izin, sanksi.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2012.
12 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 46 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Perizinan Pemanfaatan Ruang

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERWAL462012.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 45 Tahun 2012

Perubahan Atas Perwali Yogyakarta No.75 Tahun 2011 ttg Petunjuk Pelaksanaan Perda Kotamadya Daerah Tingkat Ii Yogyakarta No.8 Tahun 1998 ttg Izin Penyelenggaraan Reklame

Abstrak

Pers, Pos, dan Periklanan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mengubah sebagian

PERWALI Kota Yogyakarta No. 75 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 8 Tahun 1998 ttg Izin Penyelenggaraan Reklame

Download file:

Perwali Yogyakarta No.45 ...nggaraan Reklame.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2012

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kota Semarang

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

perwal no 43 tahun 2012_1.pdf

pelayanan-administrasi-kecamatan

2012

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 43, BD.2012/No.43

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kota Semarang

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, menetapkan standar pelayanan yang diberikan Kecamatan di Kota Semarang; b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan {PATEN)di Kota Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009,Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976,Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992,Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008,Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010,Peraturan Daerah Kota Semarang N omor 5 Tahun 2008,Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008,Peraturan Daerah Kata Semarang Nomor 12 Tahun 2008,Peraturan Daerah Kata Semarang Nomor 13 Tahun 2008,Peraturan Daerah Kata Semarang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 34 Tahun 2009
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, prinsip penyelenggaraan paten, jenis pelayanan, penyelenggaraan paten, sarana dan prasarana,pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, penanganan pengaduan dan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.
16 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 43 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian Di Kota Pontianak

Abstrak

Pendidikan Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERWALI-NO-43-TAHUN-2012-...I KOTA PONTIANAK.pdf

PEDOMAN PENERBITAN REKOMENDASI PENELITIAN DI KOTA PONTIANAK

2012

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 43, BD.2012/NO.43, TBD No.43, LL KOTA PONTIANAK: 11 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian Di Kota Pontianak

ABSTRAK:

Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, perlu diterbitkan rekomendasi penelitian.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 18 Tahun 2002, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 13 Tahun 2011, Permendagri No. 64 Tahun 2011,.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Umum, Pelaksanaan, Sanksi, Pelaporan, Pemantauan Dan Evaluasi, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2012.
11 halaman, 4 halaman lampiran

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 39 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Izin Lingkungan

Abstrak

Lingkungan Hidup Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERWAL NOMOR 39 TAHUN 201... IZIN LINGKUNGAN.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 39 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Perijinan Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air

Abstrak

Lingkungan Hidup Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERWAL392012.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 37 Tahun 2012

Perubahan Perwali Yogyakarta No.90 Tahun 2011 ttg Pedoman Penyusunan dan pengukuran Indeks kepuasan Masyarakat SKPD/Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota yogyakarta

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERWALI Kota Yogyakarta No. 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat di Pemerintah Kota Yogyakarta

Download file:

Perwali Yogyakarta No.37 ...uasan Masyarakat.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 30 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pembekuan Data Penduduk Di Kota Pontianak

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERWALI-NO-30-TAHUN-2012-...AFTARAN PENDUDUK.pdf

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PEMBEKUAN DATA PENDUDUK DI KOTA PONTIANAK

2012

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 30, BD.2012/NO.30, LL KOTA PONTIANAK: 17 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pembekuan Data Penduduk Di Kota Pontianak

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 pasal 20 diamanatkan untuk tertib administrasi pendaftaran penduduk dan akurasi biodata kependudukan perlu adanya pengaturan.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2006, UU No. 52 Tahun 2009, UU No. 6 Tahun 2011, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2006, PP No. 37 Tahun 2007, PP No. 38 Tahun 2007, Perpres No. 25 Tahun 2008, Keppres No. 88 Tahun 2004, Permendagri No. 53 Tahun 2011, Perda No. 1 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Jenis Pendaftaran Dan Persyaratan Menjadi Penduduk Kota Pontianak, Tata Cara Pendaftaran Penduduk, Pendaftaran Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri, Tata Cara Pendataan Penduduk Rentan, Pembekuan Data Penduduk, Biodata Penduduk WNI, Biodata Orang Asing, Pindah Keluar Negeri, Pindah Datang Dari Luar Negeri, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2012.
17 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2012.