Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.298 peraturan dalam 0,054 detik

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 97 Tahun 2016

Standar Pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PM_97_TAHUN_2016.compressed_.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 97 Tahun 2017

Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung

Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2017

Download :
PERBUP NO 97 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

prizinan dan non perizinan - delegasi wewenang

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 97, BD.2017/NO.97

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung

ABSTRAK:

bahwa semua perizinan penanaman modal di Kab Temanggung dilaksanakan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu; bahwa Perbup Temanggung No 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di Kab Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimabngan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada DInas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 1960; UU No 26 Tahun 2007; UU No 22 Tahun 2009; UU No 25 Tahun 2009; UU No 28 tahun 2009; UU No 32 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; Perpres No 27 Tahun 2009; Perprs No 87 Tahun 2014; Keppres No 34 Tahun 2003; Perda Kab Temanggung No 14 Tahun 2009; Perda Kab temanggung No 15 Tahun 2011; Oerda Kab Temanggung No 1 Tahun 2012; Perda Kab Temanggung No 3 Tahun 2012; Perda Kab temanggung No 10 Tahun 2012; Perda Kab Temanggung No 11 Tahun 2012; Perda Kab Temanggung No 12 Tahun 2012; Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2016; Permendagri No 24 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2017.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2017 dicabut.
6 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 97 Tahun 2020

Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Gegesik Kabupaten Cirebon

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download :
Perbup Nomor 97 Tahun 2020_compressed.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97 Tahun 2019

Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Di Bidang Perdagangan Kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 15 Tahun 2021 tentang Perlakuan Penundaan atas Ketentuan Pembatasan dan Tata Niaga Impor di Kawasan Ekonomi Khusus

Download :
Permendag Nomor 97 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 97 Tahun 2014

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut :

PERPRES No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal

Download :
Perpres Nomor 97 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 97 Tahun 2018

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN DOKUMEN ADMINISTRASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA PERANGKAT DAERAH

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
peraturan_bupati_bogor_nomor_97_tahun_2018_1.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 97 Tahun 2020

Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Kabupaten Kebumen

Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik Perpajakan Standar/Pedoman

Download :
Perbup Kebumen 97_2020.pdf

Abstrak

konfirmasi status wajib pajak

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 97, BD 2020/ No. 101

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Kabupaten Kebumen

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Kabupaten Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Ruang Lingkup Bab IV Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Bab V Jenis Layanan Publik Tertentu Bab VI Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2020.
5 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 97 Tahun 2007

Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal

Kepegawaian, Aparatur Negara Pendidikan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
perbup_97_2007.pdf

Abstrak

izin belajar-pns

2007

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 97, BD Tahun 2007/No.97

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal

ABSTRAK:

a. bahwa pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan guna meningkatkan kepribadian, pengetahuan, dan kemampuannya sesuai dengan tuntutan persyaratan jabatan dan pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri, dalam bentuk izin belajar; b. bahwa pemberian izin belajar kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat bertujuan untuk pembinaan karier Pegawai Negeri yang diarahkan untuk menjarnin kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja, sejalan dengan penyempumaan manajemen kepegawaian
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 tahun 1965; UU No 8 tahun 1974; UU No 10 tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No 8 Tahun 2005; PP No 32 Tahun 1950; PP No 16 Tahun 1976; PP No 99 Tahun 2000; PP No 100 Tahun 2000; PP No 101 Tahun 2000; Pp No 9 tahun 2003; PP No 38 tahun 2007
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : izin belajar bagi PNS di lingkungan Pemkab Kendal

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2007.
5 hlm

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 97 Tahun 2015

Petunjuk Pelaksanaan Kepemilikan dan Penguasaan Pesawat Udara

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PM_97_TAHUN_2015.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 97 Tahun 2021

Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Prasarana Dan Sarana Di Kawasan Perumahan Dan Permukiman

Perizinan, Pelayanan Publik Perumahan, Permukiman

Download :
Pergub_DKI_97_2021.pdf

Abstrak

TATA RUANG - PERUMAHAN - PEMUKIMAN

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 97, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 73016

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Prasarana Dan Sarana Di Kawasan Perumahan Dan Permukiman

ABSTRAK:

a. bahwa masih terdapat kewajiban prasarana dan sarana pemegang izin prinsip pemanfaatan ruang dengan kegiatan perumahan dan permukiman yang sudah dimanfaatkan publik namun belum diserahkan sehingga menyebabkan tidak dapat dilakukan pemeliharaan, maka iperlukan regulasi untuk menyelesaikan pemenuhan kewajiban prasarana dan sarana di kawasan perumahan dan permukiman yang telah dimanfaatkan publik; b. bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman di Daerah dan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, terhadap prasarana, sarana, dan utilitas yang ditelantarkan dan belum diserahkan di kawasan perumahan dan permukiman, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membuat berita acara perolehan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dalam rangka penyelesaian pemenuhan kewajiban pemegang izin prinsip pemanfaatan ruang;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std. terakhir dengan n Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012.
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang penyelesaian pemenuhan Kewajiban Prasarana dan Sarana pada kawasan Perumahan dan Permukiman yang sudah dimanfaatkan publik.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2021.
9 hal.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2014.