Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 97 Tahun 2017

Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Temanggung

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Temanggung

Tanggal Penetapan

28 September 2017

Tanggal Pengundangan

28 September 2017

Tanggal Berlaku

28 September 2017

Sumber

BD.2017/NO.97

Subjek

PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Temanggung

Bidang

Halaman ini telah diakses 266 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO 97 TAHUN 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2017

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

prizinan dan non perizinan - delegasi wewenang

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 97, BD.2017/NO.97

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung

ABSTRAK:

bahwa semua perizinan penanaman modal di Kab Temanggung dilaksanakan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu; bahwa Perbup Temanggung No 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di Kab Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimabngan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada DInas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 1960; UU No 26 Tahun 2007; UU No 22 Tahun 2009; UU No 25 Tahun 2009; UU No 28 tahun 2009; UU No 32 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; Perpres No 27 Tahun 2009; Perprs No 87 Tahun 2014; Keppres No 34 Tahun 2003; Perda Kab Temanggung No 14 Tahun 2009; Perda Kab temanggung No 15 Tahun 2011; Oerda Kab Temanggung No 1 Tahun 2012; Perda Kab Temanggung No 3 Tahun 2012; Perda Kab temanggung No 10 Tahun 2012; Perda Kab Temanggung No 11 Tahun 2012; Perda Kab Temanggung No 12 Tahun 2012; Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2016; Permendagri No 24 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2017.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2017 dicabut.
6 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 97 Tahun 2017

Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT