Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Ornamen Ukiran Pada Gedung Dan Bangunan Lain Milik Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan citra ukiran Jepara dan menjadikan Kabupaten Jepara sebagai pusat ukir dunia, maka perlu adanya usaha untuk membudayakan ukiran sebagai penegas identitas Kabupaten Jepara sebagai kota ukir; bahwa untuk membudayakan ornamen ukir sebagai ciri khas Jepara pada setiap bangunan, maka perlu adanya langkah nyata dari Pemerintah Daerah guna memberikan ornmen ukiran pada bangunan milik Pemerintah Kabupaten Jepara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Ornamen Ukiran Pada Gedung dan Bangunan Lain Milik Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud, Tujuan dan Lingkup Pengaturan
Bab III Gedung
Bab IV Bangunan Lain
Bab V Peran Serta Masyarakat
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2014.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019
PERBUP Kab. Sleman No. 7.2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perbup No. 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung
PERBUP Kab. Sleman No. 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman No. 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung
ABSTRAK:
bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan
pemberian izin mendirikan bangunan perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011
tentang Bangunan Gedung;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Bupati Sleman Nomor 7.2 Tahun 2018;
Materi Pokok: Mengubah ketentuan Pasal 69; Pasal 72; diantara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 72A;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2019.
Peraturan Bupati ini mengubah: Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung; Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman No. 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung; Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perbup No. 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.
Jumlah Halaman: 5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Indragiri
Hulu
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Indragiri Hulu;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebuguimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; . Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 82 Tahun 2016; . Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 147 Tahun 2017; . Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 13 Tahun 2018;
Dalam Peraturan ini berisi 8 (Delepan) bab dan 77 (Tujuh puluh tujuh) Pasal, di antaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa; Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; Pengelolaan; Pembinaan dan Pengawasan APBD Desa; Ketentuan Lain-Lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2019.
Lamp I
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 828 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SEWA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN MILIK PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2016
pedoman - pelaksanaan - tender - kerja - sama - pemanfaatan - barang - milik - daerah - tanah - dan - bangunan - terletak - di - kelurahan - pakansari - kecamatan - cibinong
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD Kab. Bogor Tahun 2016 No. 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Tender Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Terletak di Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong
ABSTRAK:
Bahwa Barang Milik daerah yang telah dipergunakan dalam menunjang penyelenggaran tugas dan fungsi satuan kerja Perangkat Daerah untuk tertib administrasi dan optimalisasi pelaksanaan kerja sama pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka pembangunan daerah maka perlu membentuk Perbup tentang Pedoamn Pelaksanaan Tender Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan Terletak di Kelurahan Pakansari Kec. Cibinong.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diuah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1995; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 3 Tahun 2005; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No 30 Tahun 2014; PP No.16 Tahun 2004; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Perpres No.4 Tahun 2015; Perda kab Bogor No. 27 tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 19 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 13 tahun 2012; Perda kab Bogor No. 5 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Kebijakan Umum Pemanfaatan, Objek Dan Jangka Waktu Kerja Sama Pemanfaatan, Pelaksanaan Tender, Perjanjan Kerja Sama Pemanfaatan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2016.
24 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2010
PERDA Kab. Kuningan No. 30 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD 2010/115 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 81 PP No. 6 Tahun 2006 maka perlu menetapkan Perda Kab. Kuningan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Dasar Hukum Peratruran Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; U No. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU no. 8 Tahun 1974; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU no. 32 Tahujn 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 46 Tahun 1971; PP No. 40 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 31 Tahun 2005; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 106 Tahun 2000; PP No. 2 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP no. 58 Taun 2005; PP No. 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah 38 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; Perpres No. 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan perpres No. 65 Tahun 2006; perpres No. 67 Tahun 2005; Keppres No. 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah bvebebrapa kali terakhir dengan Perpres No. 85 Tahun 2006; Permendagri No. 1 Tahun 1982; permendagri No. 5 Tahun 1997; Permendagri No. 7 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri no. 17 tahun 2007; Kepmendagri No. 42 Tahun 2001; Kepmendagri No. 49 Tahun 2001; Kepmendagri No. 12 Tahun 2003; Perda kab. Kuningan No. 3 Tahun 2008; Perda Kab. Kunungan No. Tahun 2010.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Jenis Barang, Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran, Pengadaan, Penerimaan Dan Penyaluran, Pengunaan, Penausahaan,Pemanfataan, Pengamnan Dan Pemeliharaan, Penilaian, Penmghapusan, Pemidahtanganan, Pengendalian Dan pengawasan, pembiayaan, Tuntutan Ganti Rugi, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2010.
41 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2010
PENGELOLAAN BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBONG
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2010 Nomor 10
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah maka perlu diatur dan ditetapkan pengelolaan barang millk Pemerintah Kabupaten Lebong;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a pertu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 4. Undang•Undang Nomor 28 Tahun 1999 5. Undang.Undang Nomor 17 Tahun 2003
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
9. Undang•Undang Nomor 15 Tahun 2004
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
20.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
21. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007
22.Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006
25.Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri 17 Tahun 2006
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001
28.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001
MENGATUR MENGENAI PENGELOLAAN BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH, DIATUR JUGA MENGENAI PEJABAT PENGELOLA DAN PENGGUNA BARANG, PENGGUNAAN KEBUTUHAN BARANG DAN PENGANGGARAN, PENGADAAN, PEMANFAATAN, PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN, PENGHAPUSAN, PEMINDAH TANGANAN, PENATAUSAHAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN, SERTA GANTI RUGI DAN SANGKSI
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2010.
22
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 20l4 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 20l4; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagrii No. 21 Tahun 2018.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Ruang Lingkup; Bab III Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah; Bab IV Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah; Bab V Pengadaan Barang Milik Daerah; Bab VI Penggunaan Barang Milik Daerah; Bab VII Pemanfaatan Barang Milik Daerah; Bab VIII Pengamanan Dan Pemeliharaan; Bab IX Penilaian; Bab X Pemindahtanganan; Bab XI Pemusnahan; Bab XII Penghapusan; Bab XIII Penatausahaan; Bab XIV Pengawasan Dan Pengendalian; Bab XV Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pd Yang Menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Bab XVI Barang Milik Daerah Berupa Rumah Negara; Bab XVII Ganti Rugi Dan Sanksi; Bab XVIII Ketentuan Lain-Lain; Bab XIX Ketentuan Peralihan; Bab XX Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2018.
44 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 11 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyewaan/Penggunaan Peralatan Milik Pemerintah Kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
a. bahwa agar pemanfaatan peralatan milik Pemerintah Kabupaten
Jembrana dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam
rangka peningkatan pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat, dipandang perlu pengaturan mekanisme
penyewaannya;
b. bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyewaan /
Penggunaan Peralatan Milik Pemerintah Kabupaten Jembrana;
Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Bupati Jembrana Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Bupati Jembrana Nomor 44 Tahun 2009;
Pasal 1
(1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana ditunjuk selaku
pengelolaan Barang Daerah berupa alat - alat terdiri atas :
a. Mesin Gilas / Walles ( Road Roller );
b. Dump Truck;
c. Peralatan Laboratorium;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2010.
Peraturan Bupati Jembrana Nomor 08 / PULH / 2008 tentang penyewaan/ penggunaan peralatan milik Pemerintah Kabupaten Jembrana tidak berlaku lagi.
5
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
