Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD. Kab. Minahasa Selatan Tahun 2018 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019
ABSTRAK:
- Melaksanakan ketentuan pasal 260, pasal 263 ayat (1) dan ayat (4) serta pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan RKPD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019;
- RKPD memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan.
- UU No. 10 Tahun 2003;
- UU No. 17 Tahun 2003;
- UU No. 25 Tahun 2004;
- UU No. 33 Tahun 2004;
- UU No. 17 Tahun 2007;
- UU No. 12 Tahun 2011;
- UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 8 Tahun 2008;
- PP No. 2 Tahun 2015;
- Permendagri No. 86 Tahun 2017;
- Perda Kab. Minahasa Selatan No. 6 Tahun 2011;
- Perda Kab. Minahasa Selatan No. 6 Tahun 2016;
- Perda Kab. Minahasa Selatan No. 1 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2018.
4 halaman terdiri dari 2 halaman batang tubuh (6 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 22 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2018 NOMOR 128
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat
(2)Peraturan
Pemerintah
Nomor 16 Tahun
2022
tentang
Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji
Ketiga Belas Kepada Aparatur
Negara, Pensiunan,
Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun
2022,perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana
tentang Pemberian Tunjungan
Hari Raya dan Gaji
Ketiga
Belas
yang
bersumber
dari
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun2022;
b. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan
Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri
Sipil, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah
1.Pasal
18 ayat (6) Undang-Undang
Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang
Nomor
29
Tahun
2003
tentang
Pembentukan
Kabupaten
Bombana,
Kabupaten
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi
Tenggara
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
144
Tahun
2003,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 23
Tahun
2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun
2014
Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020
ten tang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun
2020
Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
Kepada Aparatur
Negara,
Pensiunan,
Penerima
Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun
2022
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6787);
6. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang
Perubahan
atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 77 Tahun 2020
tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Bombana Nomor 86 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PEMBERIAN TUNJUNGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
BAB III PEMBAYARAN
BAB IV PENDANAAN
BAB V KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2018.
10 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tebing Tinggi Nomor 22 Tahun 2018
Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelayanan Parkir pada Badan Layanan
Umum Daerah RSUD Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Parkir Pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Muna No.12 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muna
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan peran serta dan fungsi Staf Ahli Bupati sebagaima diatur dalam Pasal 103 PP No. 18 tahun 2016, maka Perbup Muna No. 12 Tahun 2016 perlu ditinjau kembali
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Muna No. 6 Tahun 2016; Perda Muna No. 12 Tahun 2016
Beberapa ketentuan dalam Perbup No. 12 Tahun 2016 diubah, yaitu: Pasal 3 ayat (5) huruf c ditambahkan satu butir iv; Pasal 45 ayat (1) ditambahkan satu butir yakni butir d; Pasal 46 ditambahkan satu ayat yakni ayat (4)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2018.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 22 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2018/NO.22, TBD.2018, LL SETDA KAB. KEPULAUAN ARU : 16 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kepemudaan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan Pemuda Kabupaten
Kepulauan Aru yang mandiri, beriman dan bertaqwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, perlu diberikan
penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan secara
optimal dan berkesinambungan.
Guna membentuk jati diri Pemuda Kabupaten
Kepulauan Aru yang berbudaya, perlu dilakukan
serangkaian kebijakan berupa pelestarian budaya lokal,
pendidikan yang berbasis ilmu pengetahuan dan
teknologi serta pemahaman wawasan kebangsaan,
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kepemudaan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2013.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kepemudaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2018.
Penjelasan 7 Hal
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2018 Nomor 271
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Retribusi Jasa Kepelabuhan
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Konawe Nomor 3 Tahun 2012 tentang
retribusi jasa usaha, dan mengikat bagi semua warga
masyarakat terutama bagi warga yang memiliki kapal
dan menggunakan tempat pendaratan kapal;
b. bahwa untuk mengefektipkan pelaksanaannya
dilapangan diperlukan suatu petunjuk pelaksanaan
baik dalam upaya menciptakan keamanan dan
kenyamanan pemilik, maupun dalam upaya
peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b
tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati; Tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan.
1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 tambahan
lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 1981 Nomor 64 tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004
Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari
menjadi kabupaten Konawe (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 103):
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
Tentang Pembagian urusan Pemerintah antara
pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah Daerah
kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2007 Nomor 82 tambahan lembaran
negara Republik Indonesia Nomor 4737):
9. Peraturan pemerintah Nomor 61 tahun 2009 Tentang
kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Rebuplik Indonesia Nomor 5070);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemamfaatan
Insentif Pemungutan pajak daerah Dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
republik Indonesia Nomor 5161):
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara
Tahun 2016 Nomor
12. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentan Pedoman pengelolaan Keuangan daerah
Sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan
Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam
Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman
pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Rebublik Indonesia
Nomor :PM 51 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan
Pelabuhan laut;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun
2007 Tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun
2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah
( Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2017);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
retribusi penyeberangan diatas air;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun
2012 Tentang Retribusi Perizinan tertentu (Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2012 Nomor 101);
19. Peraturan daerah Kab. Konawe No. 3 Thn 2012
Tentang Jasa Pelabuhanan;
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
BAB V JENIS DAN TARIF ATAS RETRIBUSI JASA KE PELABUHANAN
BAB VI PENYETORAN RETRIBUSI
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
