Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupatı Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan,Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi
dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 33
huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum
dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung dalam
perkara Nomor 42.P/HUM/2016, ketentuan Pasal 31 ayat (2)
huruf d Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 33 Tahun
2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan
dan Pemberhentian Kepala Desa dinyatakan bertentangan
dengan Undang - Undang yang lebih tinggi yaitu Undang -
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi
hukum dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; untuk menyesuaikan dinamika perkembangan
Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yang berlaku
saat ini dan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemilihan
Kepala Desa serentak dalam Kabupaten Musi Banyuasin maka Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 33 Tahun 2016
ten tang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa perlu diubah
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 dan Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 ) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66
Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun
2016; Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 33 Tahun
2016
PEraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin
Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan,
PemiIihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yaitu pada PAsal 1, Pasal 8, PAsal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 31, PAsal 41, PAsal 53, PAsal 57, Pasal 60, Pasal 62, Pasal 65 dan PAsal 77
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2018.
Peraturan ini mengubah Peraturan Bupati Musi Banyuasin
Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan,
PemiIihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
21
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 72 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sragen
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peratruan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan pasal 21 Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersakala Desa di kabupaten Sragen;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 111 Tahun 2014; Permendagri No. 44 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur mengenai Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sragen yang meliputi: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Kewenangan Lokal Berskala Desa; mekanisme Penyelenggaraan Kewenangan Desa; Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kewenagan Desa; Pembiayaan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 71 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Pertanian dan Peternakan Terpadu Subur Makmur Sejati Kecamatan Toroh Tahun 2018-2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal. dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawaaan Perdesaan Pertanian dan Petenakan Terpadu Subur Makmur Sejati Kecamatan Toroh Tahun 2018 - 2022.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undo.ng Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pcmerintah Nomor 43 Tabun 2014; Peraturan Menter Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012; Peraturan Bupati Grobogan Nomor l Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini memuat tentang tujuan pembangunan kawasan pedesaan berdasarkan potensi yang dimiliki, rencana pembangunan kawasan perdesaan, penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan, pengendaian dan evaluasi adanya pembangunan kawasan perdesaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2018.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 71 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN DESA SAPAK HULU TRANS DAN DESA ARGA PURA KECAMATAN SUBAH KABUPATEN SAMBAS
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Desa Sapak Hulu Trans dan Desa Arga Pura Kecamatan Subah Kabupaten Sambas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2014, PP No 79 Tahun 2005, PP No 17 Tahun 2018, Peraturan Mendagri No 45 Tahun 2016, Peraturan Mendagri No 141 Tahun 2017, Peraturan Mendagri No 1 Tahun 2017, Peraturan Mendagri No 137 Tahun 2017, Perda Kab Sambas No 1 Tahun 2015, Perda Kab Sambas No 4 Tahun 2016, Perda Kab Sambas No 8 Tahun 2017
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pembentukan; Batas Wilayah; Pusat Pemerintahan; Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktut Organisasi; Biaya Operasional; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2019.
Penjelasan sebanyak 2 (dua) halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 71 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN KUALA BAKUNG KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Kabupaten Kubu Raya pada umumnya, serta Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dengan melakukan pembentukan desa persiapan; Bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Pembentukan Desa Persiapan Kuala Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Nomor 146.1/03/DSPMD-C/2018 tanggal 22 Oktober 2018, perlu melakukan pembentukan desa persiapan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Kuala Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.35 Tahun 2007, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, diubah UU No.9 Tahun 2015,PP No.43 Tahun 2014, pp No.47 Tahun 2015, Permendagri No.1 Tahun 2017,
Ketentuan Umum, Pembentukan, Cakupan Wilayah, dan Batas Desa; Pemerintah Desa; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
4 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Besar Nomor 71 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh Kantor Wilayah Provinsi Aceh Nomor S-3038/WPB.O1/KP.01/2018 Tanggal 31 Oktober 2018 Perihal Hasil Evaluasi Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2018 perlu merubah Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Gampong dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2018
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2014; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undarg Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009.
Peraturan ini merubah ketentuan Pasal 10; Pasal 13; dan Pasal 14.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2018.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 71 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4), Pasal 12 ayat (8), Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (4), Pasal 17 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), PasaJ 29 ayat (3) dan Pasal 35 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP no 43 Tahun 2014; Perda Kab Boyolali No 1 Tahun 2018; Permendagri No 110 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang keanggotaan BPD, Tahapan Pelaksanaan, Pengisian Anggota BPD antarwaktu, Pengangkatan Tenaga Staf Administrasi BPD, Biaya Pengisian Anggota BPD, Mekanisme Pengaduan dan Penanganan Konflik, dan Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2018.
70 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Selatan Nomor 70 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS KECAMATAN ANTARA KECAMATAN BIKA DENGAN KECAMATAN MENTEBAH KABUPATEN KAPUAS HULU
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil "rapat fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan antara Kecamatan Bika dengan Kecamatan Mentebah pada tanggal 22 - 23 Oktober 2018, diperoleh kesepakatan batas desa yang menjadi segmen batas administrasi Kecamatan; bahwa untuk tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Kecamatan Antara Kecamatan Bika dengan Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 tahun 1959, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 17 tahun 2018, Permendagri No. 76 Tahun 2012, Permendagri No. 45 Tahun 2016, Perda Kab. Kapuas HUlu No. 4 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, Penegasan Batas Wilayah Kecamatan antara Kecamatan Bika dengan Kecamatan Mentebah, Peta Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Antar Kecamatan Bika dengan Kecamatan Mentebah Kabupaten.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2018.
Peraturan ini terdiri dari 6 Hlm dan 2 Hlm lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 69 Tahun 2018
TATA CARA - PEMBAGIAN - PENETAPAN - RINCIAN DANA DESA - KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR - TA 2019
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD.2018/NO.69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 60 Tahun 2014, Bupati/Wali Kota menetapkan rincian Dana Desa Untuk setiap Desa.
UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; Perpres No. 129 Tahun 2018; Permenkeu No. 50/PMK.07/2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu No. 121/PMK.07/2018; Permenkeu No. 199/PMK.07/2017; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Perda No. 2 Tahun 2016; Perda No. 7 Tahun 2018.
Perbup Ini mengatur mengenai Tata cara pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2019, meliputi: Penyaluran Dana Desa; Penggunaan Dana Desa; Pelaporan Dana Desa; Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
12 hlm.; Lampiran 2 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
