PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Lingkungan Hidup;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4);
Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan;
Peraturan ini berisi:
1. Ketentuan umum;
2. Pembentukan UPT pada Dinas Lingkungan Hidup:
a. UPT Laboratorium Lingkungan; dan
b. UPT Pemrosesan Akhir Sampah.
3. Tata Kerja;
4. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2018.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 22 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan, Standar Biaya Dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembiayaan Persiapan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa daam rangka menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah SIstematis perlu memberikan pedoman pembiayaan persiapan pelaksanaan Pendaftaraan Tanah Sistematis Lengkap kepada Desa; bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Bupati untuk mendukung pelaksanaan percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan mengatur dan menetapkan biaya yang diperlukan dalam dokumen persiapan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Persiapan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 1960; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 2 Tahun 2012; UU No 30 Tahun 2014; PP No 40 Tahun 1996; PP No 24 Tahun 1997; PP No 43 Tahun 2014; PP No 128 Tahun 2015; Onpres No 2 Tahun 2018; Permenagarria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3 Tahun 1997; Permenagraria/Kepala BPN No 9 Tahun 1999; PErmendagri No 111 Tahun 2014; Permen agraria dan tata ruang/Kepala BPN No 33 Tahun 2016; Permen agraria dan tata ruang/Kepala BPN No 35 Tahun 2016; SKB Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Mendagri, Mendes PDTT No 25/SKB/V/2017, No 590-3167A Tahun2 017 dan No 34 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pelaksanaan PTSL yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa dengan membentuk Panitia Pelaksana PTSL. Biaya pelaksanaan PTSL dibiayai oleh APBN dan dari pemohon PTSL senilai Rp150.000,00.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2018.
6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/170.K/KPTS/013.4/2017 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, mengamanatkan agar Pemerintah Kota Probolinggo membentuk Peraturan Kepala Daerah mengenai kegiatan yang dibiayai dari dana bagi hasil Pajak Rokok Tahun Anggaran 2018, termasuk Organisasi Perangkat Daerah yang berkompeten sebagai dasar hukum terhadap penggunaannya baik yang bersifat block grand maupun yang bersifat specific grand;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan kegiatan yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun Anggaran 2018 yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo;
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 6);
Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 118 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 112);
Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 127 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 127);
Dengan Peraturan Walikota ini, ditetapkan Kegiatan Yang Dibiayai Dari Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun Anggaran 2018, termasuk Organisasi Perangkat Daerah yang berkompeten sebagai dasar hukum terhadap penggunaannya baik yang bersifat block grand maupun yang bersifat specific grand.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2018.
5 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 22 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi,
akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pemberian
Belanja Hibah dan Bantuan Sosial serta dalam rangka
peningkatan kesejahteraan masyarakat agar dapat
berperan aktif dalam pembangunan dipandang perlu
memberikan hibah dan bantuan sosial dalam bentuk
uang, barang atau jasa;
b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Pedoman dan Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda sudah tidak
sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 2 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2018.
Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah
kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik
Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta
tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari
pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:
a. pemerintah pusat;
b.pemerintah daerah lainnya;
c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah; dan/atau
d.badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
Indonesia. Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD. Walikota menetapkan daftar penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis
barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Walikota
berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang
Penjabaran APBD. Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial kepada
anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan Keuangan Daerah. Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh
penerima Bantuan Sosial. Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD. Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD. SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial.
Hasil monitoring dan evaluasi
disampaikan kepada Walikota dengan tembusan Inspektorat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2018.
mencabut PERWALI No. 24 Tahun 2014
25 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Apotek
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendukung terwujudnya visi Kabupaten Bantul “Bantul Sehat, Cerdas, dan Sejahtera”, diperlukan peningkatan keterjangkauan dan kualitas pelayanan kefarmasian sesuai kebutuhan masyarakat;
Bahwa pengaturan penyelenggaraan apotek sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Apotek di Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Apotek di Kabupaten Bantul, sudah tidak sesuai lagi dengan upaya peningkatan pelayanan kefarmasian saat ini
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Ordonansi Obat Keras (Sterkwerkende Geneesmiddelen Ordonanntie, Staatsblad 1949:419), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2013
Materi Pokok: Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan apotek meliputi pendirian, perizinan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasaan apotek.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
Mencabut Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Apotek di Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Apotek di Kabupaten Bantul
Jumlah Halaman: 11 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dana Jaminan Persalinan Kabupaten Jepara Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan akses danmencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, pemerintah pusat menyediakan dana melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik pada kegiatan Jaminan Persalinan (Jampersal); bahwa dengan berlakunya peraturan Bupati No 52 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Kelas 3 (tiga) yang dibiayai Pemerintah Daerah Kab Jepara, maka pemanfaatan dana Jampersal perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Perbup tentang Penggunaan Dana Jaminan Persalinan Kab Jepara Tahun 2018;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 40 tahun 2004; UU no 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; Permenkes No 61 Thaun 2017; Perbup No 52 Tahun 2017; Perbup Jepara No 53 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten, operasional RTK, pertolongan persalinan, perawatan kehamilan, dan nifas pada ibu hamil resiko tinggi dan perawatan bayi baru lahir.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2018.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
ABSTRAK:
Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 7 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Garut No 21 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut No 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelollan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelollan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kemeterian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati sebagaimana yang dimaksud perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian dengan menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
UU No 14 Tahun 1950 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 4 Tahun 1968; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 43 Tahun 2009; UU No 33 Tahun 2004; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 30 Tahun 2014; PP No 65 Tahun 2005; PP No 61 Tahun 2010; PP No 28 Tahun 2012; PP No 18 Tahun 2016; PERMENDAGRI No 3 Tahun 2017; PERDA Kabupaten Garut No 21 Tahun 2014; PERDA Kabupaten Garut No 6 Tahun 2016; PERDA Kabupaten Garut No 9 Tahun 2016; PERBUP Garut No 27 Tahun 2016; Keputusan MENDAGRI No 131.32-243 Tahun 2018
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum; 2. Tujuan; 3. Sifat dan Prinsip Pelayanan Informasi Publik; 4. PLID; 5. Klasifikasi Informasi Publik; 6. Mekanisme Permohonan Informasi dan Dokumentasi; 7. Hak dan Kewajiban; 8. Keberatan dan Sengketa Informasi; 9. Pendanaan;10. Pelaporan; 11. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Garut No 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
32 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
