Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, Berita Daerah Tahun 2021 No. 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa standar harga satuan merupakan penilaian kewajaran atas beban kinerja dan biaya terhadap suatu kegiatan dan digunakan sebagai pedoman untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas berjalan dengan baik, dan untuk menghitung serta menetapkan kebutuhan standar biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standar harga pengadaan barang/jasa kebutuhan pemerintah kabupaten banyumas Tahun Anggaran 2022, perlu disusun standar harga satuan;
bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Baanyumas Tahun anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2021.
357 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 50 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD Kabupaten Brebes Tahun 2021 No. 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa
ABSTRAK:
Bahwa sejalan dengan meningkatnya kebutuhan rumah tinggal serta dalam rangka penataan kota, maka rumah susun sederhana sewa menjadi alternatif untuk pemenuhan rumah tinggal yang bermartabat, nyaman, aman, dan sehat bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, khusunya masayarakat berpenghasilan rendah. Bahwa pembangunan rumah susun sederhana sewa yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes, perlu segera dikelola agar tujuan pembangunan rumah susun sederhana sewa berhasil dan berdaya guna serta mencapai sasaran yang diharapkan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sewa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan rusunawa.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Pemanfaatan Fasilitas Rusunawa; Rekomendasi Pemanfaatan Fasilitas Rusunawa; Hak, Kewajiban, dan Larangan Penghuni; Tarif Iuran Pengelolaan Rusunawa; Saknsi Administratif; Pencabutan Rekomendasi; Pelaksanaan Pembinaan, dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2021.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 49 Tahun 2021
PERBUP Kab. Bandung No. 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa dalam perencanaan dan pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja daerah perlu
menetapkan standar satuan harga sebagai acuan
batas tertinggi yang besarannya tidak dapat
dilampaui;
b. bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (4) dan (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu
mengatur standar harga satuan di Kabupaten
Bandung;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang
Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten
Bandung Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun
2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun
2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2021, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708
Tahun 2020
Terdiri dari 6 pasal, 5 bab yaitu ketentuan umum, fungsi, standar satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD, standar satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan estimasi pelaksanaan APBD, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2021.
mengatur mengenai standar satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan estimasi pelaksanaan APBD
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 49 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barangj Jasa Pemerintah, Kepala
Daerah wajib melakukan pengawasan pengadaan
barangj jasa melalui Aparat Pengawasan lntemal
Pemerintah pada Pemerintah Daerah; bahwa pengawasan pengadaan barangfjasa oleh
Aparat Pengawasan Intemal Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas
dilaksanakan melalui kegiatan audit, reviu,
pemantauan, evaluasi danj atau penyelenggaran
whistleblowing system, yang dilakukan sejak
perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia,
pelaksanaan kontrak, dan serah terima
pekerjaan; bahwa dalam rangka untuk mewujudkan peran
Aparat Pengawasan Intemal Pemerintah dalam
melakukan pengawasan pengadaan barang/ jasa
sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas
dengan melaksanakan audit selama proses
pengadaan barang/jasa berlangsung (real time
audit) dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip
probity, maka dipandang perlu mengatur Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang/ Jasa di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Probity Audit Pengadaan Barangj Jasa
di LingkunganPemerintah Kabupaten Tapin.
dasar hukumnya: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor
PERj05jM.PANj03/2008; Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2016; . Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016,
peraturan bupati ini mengatur tentang pedoman probity audit pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah kab. Tapin dengan sistematika: ketentuan umum; kebihakan probity audit; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2021.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 49 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH POLEWALI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menjamin upaya penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diperlukan kebijakan dalam percepatan penyediaan alat-alat kesehatan serta peningkatan pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Kabupaten Polewali Mandar;
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Kabupaten Polewali Mandar, perlu penyesuaian dengan perkembangan kebutuhan penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019, sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Kabupaten Polewali Mandar;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003; UU No.15 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.23 Tahun 2005sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No.74 Tahun 2005; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.16 Tahun 2018; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang
Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015 Nomor 36) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2021.
Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 49 Tahun 2021
KODE - ETIK - PENYELENGGARAAN - PENGADAAN - BARANG/JASA - PEMERINTAH - KABUPATEN - MAJALENGKA
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 49, BD 2021/49
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih efiesien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil dan akuntabel dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Majalengka.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Peraturan LKPB/JP No. 4 Tahun 2021; Peraturan LKPB No. 10 Tahun 2021; Peraturan LKPB/JP No. 12 Tahun 2021; Perda Kab. Majalengka No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Majalengka No. 12 Tahun 2019; Perbup Majalengka No. 43 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Majalengka No. 111 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Majalengka yang meliputi Ketentuan Umum, Nilai Dasar, Prinsip dan Etika, Majleis Pertimbangan Kode Etik, Penegakan Kode Etik Sanksi, Pelayanan Hukum, Pembiayaan, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2021.
13 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 48 Tahun 2021
PERBUP Kab. Pati No. 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Pati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD Kabupaten Pati Tahun 2021 No. 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2022
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib administrasi serta efisiensi penggunaan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; Uu No 25 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 tahun 2015; UU No 11 Tahun 2020; Pp No 56 Tahun 2005; PP No 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 28 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 16 Tahun 2018; Perpres No 33 Tahun 2020; Permendagri No 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 11 Tahun 2007; Permenkeu No 113/PMK.05/2012; Permendagri No 64 Tahun 2020; Perda Kab. Pati No 12 Tahun 2016; Perda Kab Pati No, 1 Tahun 2017; Perda Kab Pati No. 6 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Standar Satuan Harga dan Biaya Tahun 2022. Standar tersebut menjadi acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah (RKAPD). Peraturan Bupati ini berlaku untuk TA 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2021.
567 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 48 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD.2021/NO.48 LL Kab Kubu Raya : 6 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGADAAN BARANG/JASA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RAYA
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 35 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 54 Tahun 2017; Perda Kab. Kubu Raya No. 13 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Prinsip, Etika dan Kebijakan; Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa; Organisasi dan Kewenangan Direksi Dalam Pengadaan Barang/Jasa; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2021.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 48 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Barang/Jasa Konstruksi Dan Jasa Konsultansi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Barang/Jasa Kontruksi dan Jasa Konsultansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomoi 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pekeijaan Umum Nomor 45/PRT/M/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur 9 Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2021.
13
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
