Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2017
ABSTRAK:
ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2017
UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PerMen Dalam Negeri No 13 Tahun 2006; PerMen Dalam Negeri No 18 Tahun 2016; PERDA No 1 Tahun 2008; PERDA Kabupaten Tangerang No 2 Tahun 2009; PERDA Kabupaten Tangerang No 9 Tahun 2009; PERDA Kabupaten Tangerang No 12 Tahun 2009; PERDA Kabupaten Tangerang No 5 Tahun 2013; PERDA Kabupaten Tangerang No 15 Tahun 2014
Peraturan Ini Memuat; 1. Daerah; 2. Pemerintah Daerah; 3. Bupati; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah; 7. Perangkat Daerah; 8. Kebijakan Umum APBD; 9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara; 10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2016.
112 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 27 Tahun 2016
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PENEMPATAN DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA KEGIATAN PADAT KARYA INFRASTRUKTUR PRODUKTIF DAN TENAGA KERJA MANDIRI DANA APBD-P TAHUN 2016
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2016/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Produktif dan Tenaga Kerja Mandiri Dana APBD-P Tahun 2016
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mendukung optimalisasi dan sinerginya pelaksanaan Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Produktif dan Tenaga Kerja Mandiri Dana APBD-P Tahun 2016.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 58 Tahun 2005; Perda Kabupaten Gorontalo No. 7 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Produktif dan Tenaga Kerja Mandiri Dana APBD-P Tahun 2016 termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, azas dan prinsip.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 10 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Teluk Wondama Nomor 27 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BERITA DAERAH KAB. TELUK WONDAMA TAHUN 2016 NOMOR 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.
UU No. 26 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006; dan Permendagri No. 80 Tahun 2015.
Peraturan ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2017.
-
-
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bungo No. 26 Tahun 2016
Rencana Kerja Pembangunan Daerah - Kabupaten Bungo Tahun 2017 - perubahan
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2016/NO.26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bungo Tahun 2017
ABSTRAK:
Dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
RKPD merupakan landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
Sehubungan adanya perubahan organisasi perangkat daerah sesuai dengan PP Nomor 18 Tahun 2016 dan Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Dokumen RKPD sebagaimana telah ditetapkan dengan Perbup Nomor 15 Tahun 2016 tentang RKPD Kabupaten Bungo Tahun 2017.
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda No. 5 Tahun 2016.
Perbup ini mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bungo Tahun 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2016.
Mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (4).
Menyisipkan 2 (dua) ayat di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 3, yakni ayat (4a) dan ayat (4b).
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 26 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD Tahun 2016/No.26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah tahun 2016 sesuai dengan visi, misi, dan program Bupati Banjarnegara dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2016, maka dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2017.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 ; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 ; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 ; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009; peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2010 ; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2012.
Peraturan Bupati ini memuat tentang Rencana kerja pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2016.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 26 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG) Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2020
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah, yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender sebagai satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program, dan kegiatan pembangunan daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No 29 Tahun 1959; UU 17 Tahun 2003; UU 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU Tahun 33 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 30 Tahun 1979; Permendagri No 15 Tahun 2008; Perda Kab Gorontalo Nomor 8 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang rencana aksi pengarusutamaan gender di wilayah kabupaten Gorontalo, termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud tujuan dan ruang lingkup penetapan rencana aksi, sistematikan rencana aksi, pemantauan dan evaluasi rencana aksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati ini terdiri atas 64 Halaman beserta lampirannya.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 26 Tahun 2016
RENCAft'A KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE TAHUlf 2017
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2014/NO.26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2017
ABSTRAK:
a. bahwa da\am rangka menjaga konsistensi pe\aksanaan
program dan kegiatan serta kelancaran penyusunan APBD
Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2017, diperlukan
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
BoneTahun 2017;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Pcraturan Bupati
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone
Tahun 2017;
. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun
1959
tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tmgkat
II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor
I Tahun 2004
tentang
Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004
N o m o r 126 , T ambah an Lembaran N e gara Re p o bl ik Ind o n es i a
N o m o r 44 3 8 );
7. U n d ang - U n d ang N o m o r 17 Tahu n 200 7 te n tan g R e n can a
Pem ban gu nan Jangka Panjang N as i o n al 200 5 -2 0 25
(Le m bar an N e gara R e p o b lik In d o n es i a T a h o n 200 7 N o mor
3 3 , T ambah an Lembaran N e gara Re p o b lik In d o n e sia N o m o r
47 00 );
8 . U n d ang - U nd ang N o m o r 26 Taho n 200 7 te n tan g Pe n ataa n
R u ang { Le m baran N e gara Re p o b lik In d o n e s i a Ta h o n 200 7
No mo r 6 8 , T a m bah an Lem baran N e gara Re p u b lik In d o n es i a
No m o r 47 2 5 ) ;
9. U n d ang - U n d an g No m o r 28 Ta h o n 2009 te n tan g P a jak
Da e rah dan R e tri b u s i Da erah (Le m baran N egara R ep u bl ik
In d o n e si a Tah o n 2009 N o m o r 130 , T am bah an Lem baran
Ne gara R e p o bl ik In d o n e s ia No mo r 50 4 9 ) ;
10 . Un d an g - U n d an g N o m o r
12 T aho n 20 11 ten tan g
Pem be n tu kan Perat oran Peru n d ang -u n d angan (Le m baran
N e gara R e p o blik
I n d o n e s ia Tah on 20 11 No m o r 82 ,
T ambah a n Lem bara n N e gara R e p o blik In d o n e s ia N o mor
52 3 4 ) ;
11 . U n d ang - U n d ang N o m o r 6 T ahun 20 14 te n tan g Desa
(Le m baran N e gara R ep o bli k In d o n e s i a T ahon 20 1 4 N o m o r 7,
T ambah an Lembaran N e gara R e p u bl ik I nd o n e s i a N o m o r
54 9 5 ) ;
12. U nd ang - U n d ang N o m o r 23 Tah un 20 14
te n tang
Pe m eri n tah an Da e ra h (Le m baran N egara Re p o bl ik Ind o n e si a
N o m o r 24 4 , T ambah an Lem bara n N e gara Re p u bl ik Ind o n e si a
N o m o r 55 8 7 ), Sc ba gaim ana t e lah dio bah be berapa ka li
te rak h ir de n gan U n d ang - U n d ang N o mo r 9 Tah o n 20 15
te n tang Peru bah an K ed o a U n d an g - U nd ang N om o r 23 T ahon
20 14 te n tang Pem e rin tahan Da e rah (Le m baran N egar a
R ep u bl ik I n d o n e s i a Tah un 20 14 No m o r 58 , T a m bah a n
Lembaran N e gara R ep u b lik In d o n e s i a N o m o r 567 9 );
13. U n d an g - U n d ang N o m o r 30 T ah u n 20 14 te n tan g A d ministras i
Pemerin tah an (Le mbaran N e gara R ep u bl ik In d o n e s i a T ahon
20 14 No m o r 29 2 , T a m bah an Lembaran N e gara R e p u bhk
I n d o n e si a No mo r 560 I);
14. Pera t o r an Pe me rin tah N o mo r 58 T ah o n 200 5 te n tan g
Pen g e \o laan Ke o ang an Dae rah (Lembaran N egara R e p u bl ik
In d o n e si a T ah u n 20 0 5 N o m o r 140 , T ambah an Lem baran
N egara R e p u blik In d o n e s ia N o m o r 45 7 8 ) ;
15. Pe rat u ran Pem eri n tah N o m o r 79 T a h o n 200 5 te n tan g
Ped o m an Pe m b i n aan dan Pe n ga w a san Pe n y e le n gg.araan da n
Pe m erin tah an Da e rah (Le mbaran N e gara R e p u b lik In d o n e s ia
T ah o n 20 0 5 N o m o r 165 , T ambah an Lem baran N egara
Rep o b lik In d o n e s ia N o m o r 45 9 3 ) ;
1 6. Pe rat u r a n Pem e rin tah N o m o r 3 T a h un 200 7 te n ta n g Lapo ran
Pe n ye l e n ggaraan Peme ri n tah an Da e rah K epa d a Peme ri n tah ,
La po ran K e t e rangan Pertan ggungjawaban Ke pal a Dae rah
K epa d a Dewan Pe rwaki lan R akya t Dae rah dan lnfonn as 1
La po ran Pen ye le n ggaraan Pe m e rin tahan Da e rah K e pada
Ma s yarak at (Le m baran N ega ra R e p u b lik In d o n es ia T aho n
200 7 No m o r 19, T ambah an Lem baran Ne gara R e p o b lik
Ind o n e s ia N o m o r 469 3 );
1 7. Pe ra to ran Pemeri n tah N o m o r 38 T ah u n 200 7 te n tan g
Pe m bag i a n U ru sa n Pe m e rin tah a n Antara Pem e rin tah ,
Pe merinta han D aerah Provi ns i , da n Pe merintah an D aera h
Kabupa t en/ K ota ( Lem ba ra n Negara Repub ! i k I n done s i a
Tahu n 200 7 Nomor 82, T ambahan Lem ba ran Negar a
Re publ i k I n dones ia Nom or 4737) ;
1 8 . Pe raturan Pem erinta h Nom or 41 T ahun 2007 t enta ng
O rgamea ei Perangkat D a e rah ( Lemba ran Nega ra Repub hk
I n dones i a T a hun 200 7 Nom or 89, T am ba ha n Lem ba ran
Negara Re publi k I ndones i a Nom or 4741) ;
1 9 . Perat ura n Pem e rintah Nom or 6 Tahu n 200 8 t e ntang
Pedom an E valua s i Pe nyel engg a r aan Pe m erintah D ae rah
( Lembaran Negara Re pub li k I ndone s ia T ahun 2008 Nom or
1 9 , T am bahan Lem bara n Negara Repub l i k I ndones ia Nom or
4815 ) ;
20. Perat uran Pemerintah Nomor 8 T ahu n 2008 t entan g T ata
Car a Penyus un an , Pe ngen dali an dan Ev al ua s 1 Pel aksanaa n
Rencana Pe m bangun a n D a era h (Le mbaga Negara Republ i k
I ndones i a T ahu n 2008 Nom or 21, T ambah a n Lembaran
Negara Repub li k I ndones ia Nom or 4817 );
21. Peraturan Pre si de n Republi k I ndones i a Nom or 2 T ahun 2015
te ntang Rencan a Pe m bangun an J a ngka M e nengah Na s ional
T ahun 201 5 - 201 9 (Le mba ra n Negara Republ i k I ndones i a
T ahun 2015 Nom or 5, T ambaha n Lem baran Negara Republ i k
I ndone s i a Nomor 5);
22. Pe raturan Mente ri Dalam Nege ri Nom or 54 T ahun 2010
t e ntang Pel ak san a an Pera tu ran Pem e rintah Nom or 8 T ahun
200 8 te ntang T aha pan, T ata Cara, Penyua unan ,
Pe nge nda l i a n da n Evalua s i Pel ak san a a n Rencana
Pe m bangunan D a era h ( Se rita Ne gara Repub li k I ndone s ia
T ahu n 2010 Nom or 517 ) ;
23. Pe raturan M ente ri Da l a m Nege ri Nom or 80 T ahu n 2015
t enta ng P e m bentukan Produ k Hu kum D a era h ( Se rita Negara
Repub l i k Indones ia T ahu n 2015 Nom or 20361 ;
24. Pe raturan M ente ri Dalam Nege ri Nom or 1 8 T ahun 2016
t entan g Pedom an Penyus unan , P e nge ndali an dan Ev al ua si
Rencan a Kerj a Pem erintah D aer ah T ahun 2017 ( Berita
Negara Republ i k I ndones i a T ahun 2016 Nom or 518 );
25. Pera turan D a e rah Pro vi ns i Su l a w es i S e\ a tan Nom or 9 T a hun
2009 te ntang Rencan a T ata Ruan g Wi l a yah Provins i S ula w esi
Se l a ta n T a hun 200 8- 2028 ( Le m baga D aera h Pro vi ns i
S ula we s i Se l a tan T ahun 2009 Nomor 9, T ambahan Lem ba ra n
D a era h Pro vi ns i S ul a w e s i Se l a ta n Nom or 249);
26. Pe raturan D ae rah Provi ns i S ul a w e s i S elatan Nom or 2 T ahu n
2010 t e ntang S i s t em Pere ncana an Pem bangun an D ae rah
( Lembaran D a e rah Provinsi S ul a w e s i S ela tan T ahu n 20 I O
Nomor 2, T am baha n Lembaran D a e rah Provins i S ula w e s i
Se l a ta n Nom or2 51) ;
27. Peratura n D aerah Provins i S ul a w e s i Se latan Nom or 7 T ahu n
2015 t entan g Pe rubahan Ata s Pe raturan D a e rah Nom or 1 0
T ahun 2008 te ntang Rencan a Pembangun an J an gka Panj ang
D a e rah Provins i S ula w es i S el a tan T ahun 200 8-2028
( Lem ba ra n Da erah Provi nsi S ul a w e s i Se lata n T ahu n 2015
Nom or 7) ;
28. Perat uran D ae rah Pro vi ns i S ula w e s i Se latan Nom or 9 T ahun
2015 t e ntan g Pe ruba ha n Ata s Pe raturan D aerah Nom or IO
T ahun 2013 te nta ng Rencana Pe m bangu nan J an gka
M enengah D a e rah Pro vi ns i S ul aw es i Se I a ta n T ahun 2013 -
201 8 (Lem baran O ae r ah Pro vinsi Sul awe si Se l atan Tahun
201 5 No m o r 9 );
29 . Pe ra t u ran D aerah Kab upa ten Bon e N o m or 7 Tahun 2008
te nta n g R e ncan a Pe m ban gu nan Jan gka Pan j an g D ae r ah
Kabu pa ten Bone T ah un 2005- 2 02 5 (Lem ba ran O ae r ah
Kab upa t e n Bone Tahun 2008 Nom o r 7) ;
30. Pe ra tu ran O "aerah Kab u pa ten Bon e No m or 2 T ahun 2 013
t enta n g R encana Tata R uan g W ila yah Kabu pa t e n Bon e
T ahun 2 01 2-203 2
(Lem baran O ae rah Kab u pa t en Bon e
T ahun 201 3 No m o r 2, T am bah an Lem bar an O ae ra h
Kab upa ten Bone N o m o r 2) .
31 . Pe ra t u ran O aerah Ka b u paten Bon e No m o r 8 T ahun 201 3
t entang R encan a Pem ban gu nan Jan gka M en en gah O ae r ah
K ab u pa ten Bon e T ah un 201 3 - 201 8 (Lem ba ra n O aera h
Kab upa ten Bone T ahun 201 3 N o m or 71 ;
32. Pe ra t u ran O ae rah Kabu pa t en Bon e No m o r 13 Tahun 20 14
t en tan g Prociuk Hukum Daerah
(Lem ba ran D aerah
Kabupa te n BoneTahun 201 4 N o m or 1 3 );
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III
RUANG LINGKUP
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2016.
NOMOR 26 TAHUN 2016
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 26 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan BAB VII Paragraf 6
Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangungan Daerah, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah.
Dasar Hukum: Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2008 ; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19
Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor
22/PERMEN/M/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008; Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
741/MENKES/PER/VII/ 2008; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
15/MEN/X/2010; Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi Nomor
22/PER/M.Kominfo/12/2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
14/PRT/M/2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana
Nasional Nomor: 55/Hk-010/B5/2010; Peraturan Menteri Pertanian Nomor
65/Permentan/OT.140/12/ 2010; Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM
106/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
18 Tahun 2016 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 11 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun
2014.
Peraturan Bupati ini memuat tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 memuat
rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya,
baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah
maupun yang ditempuh dengan mendorong Partisipasi
masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2016.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 26 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, junto Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan junto Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu di tindak lanjuti. Untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana
Kerja Pemerintah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk itu perlu ditetapkan peraturan bupati ini.
Dasar hukum : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 27 Tahun 2014; Perda No. 20 Tahun 2007; Perda No. 4 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 4 Tahun 2011; Perda No. 7 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini diatur tentang rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Tahun 2017 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), agar mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini dan berkewajiban melaksanakan program /kegiatan berdasarkan urusan masing-masing SKPD serta melakukan penyesuaian/review terhadap Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) masing-masing berdasarkan program/kegiatan dan pagu indikatif yang terdapat dalam RKPD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2016.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD Tahun 2016 No.26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan
Mengingat
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2005- 2025, dan sebagai pedoman pelaksanaan tahun
kecmpat Rencana Jangka Mencngah Daerah Tahun 2013-
2018 di Tahun 2017, serta untuk menjarnin konsistensi
perencanaan pembangunan yang dilak sana kan melalui
proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan, perlu
disusun Rencana Kerja Pemerin tah Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 201 7;
b. bahwa berdasarkan pcrtirnbangan sebagaimana dimaksud
dalarn huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabu paten Temanggung
Tahun 2017;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 41 Tahun 2007; PP No 8 tahun 2008; Perda Kab temanggung No 6 Tahun 2008; Perda Kab temanggung No 10 Tahun 2008; Perda Kab temanggung No 1 Tahun 2012; Perda Kab temanggung No 26 Thun 2012; Perda Kab temanggung No 1 Tahun 2014
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2016.
4 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat