Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Tegal Nomor 6 tahun 2003 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa Kartu Identitas Pegawai (KIP) sebagai salah satu atribut dan kelengkapan dari pakaian seragam PNS telah diatur dalam Kepbup Tegal No 6 Tahun 2003 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Dinas PNS di Lingkungan Pemerintah Kab Tegal (LD Kab tegal Tahun 2003 No 09); bahwa KIP yang berlaku saat ini sebegiaman dimaksud huruf a, yang hanya membedakan jenis kelamin, pada foto pegawai dengan warna dasar merah bagi pegawai laki-laki dan biru bagi pegawai wanita, dinilai kurang meimiliki arti penting bagi upaya pembinaan dan penegakan disiplin PNS, sehingga perlu merubah Kepbup Tegal No 6 Tahun 2003 tentang Penggunaan Pakaian Seragam PNS di Lingkungan Pemerintah Kab Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup Tegal tentang Perubahan atas Kepbup Tegal No 6 Tahun 2003 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Dinas PNS di Lingkungan Pemerintah Kab Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 8 Tahun 1974; UU No 43 Tahun 1999; UU No 32 Tahun 2004; PP No 30 tahun 1980; PP No 7 Tahun 1986; PP No 25 Tahun 2000; PP No 8 Tahun 2003; PP No 58 Tahun 2005; Perda Kab Tegal No 2 Tahun 2003; Perda Kab Tegal No 4 Tahun 2003; Kepbup Tegal No 6 tahun 2003;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 9 tentang atribut dan kelengkapan pakaian dinas, penambahan BAB IIIA dan Pasal 9A mengenai Ketentuan Peralihan serta peruubahan pada Lampiran V huruf H.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2007.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2006 tentang Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjung kelancaran administrasi pengelolaan kegiatan satuan kerja maka
dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Talmn 2006 tentang Standarisasi lndeks Belanja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati.
dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun I950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2006
materi pokok yang diatur dalam Perbup ini adalah tentang Perubahan Beberapa Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2006 tentang Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 merubah ketentuan Belanja Perjalanan Dinas, Ketentuan Belanja Honorarium Pengelola Keuangan, Ketentuan Belanja Pemeliharaan Meja dan Kursi
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2007.
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2006 tentang Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 diubah.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari No. 3 Tahun 2007
PEMBERDAYAAN - BADAN PENGAWASAN DAERAH - KABUPATEN BATANG HARI
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2007/NO.3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERDAYAAN BADAN PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
ABSTRAK:
Dengan ditetapkannya PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda maka perlu diterbitkan Perbup tentang Pemberdayaan Badan Pengawasan Daerah Kabu. Batang Hari.
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimarra diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 3 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 8 Tahun 2003; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 101 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 42 Tahun 2002; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kab. Batang Hari No. 5 Tahun 2006; Perda Kab. Batang Hari No. 15 Tahun 2004.
Perbup ini mengatur tentang PEMBERDAYAAN BADAN PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI, yang meliputi; PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
ATAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG HARI; PENGANGGARAN DAN SARANA PENGAWASAN; KETBNTUAN PERALIHAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2007.
13 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana KerjaBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaStandar/Pedoman
PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH BAWAHAN KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2006
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 415, bd.2006/No.28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pembangunan Daerah Bawahan Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2006
ABSTRAK:
bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pemberian
bantuan pembangunan kepada Desa / Kelurahan, maka perlu
mengatur petunjuk pelaksanaan kegiatan Bantuan
Pembangunan Daerah Bawahan Tahun Anggaran 2006; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003; Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 152 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2006; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 465 Tahun 2006; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 87 Tahun 2006; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 59 Tahun 2006;
Peraturan bupati (perbup) tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan daerah bawahan kabupaten karanganyar tahun anggaran 2006
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2006.
14 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 274 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pembuatan Rekomendasi UKL-UPL Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa untuk lebih tertib dan lancarnya penerbitan
Rekomendasi UKL-UPL bagi Industri, dipandang
perlu diatur Mekanisme Pembuatan Rekomendasi
UKL-UPL Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2006; Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 54 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang mekanisme permohonan rekomendasi, jangka waktu, kewajiban dan larangan, pencabutan rekomendasi, pelaksanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2006.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 43 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Program Sertipikat Massal Swadaya (SMS) Di Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menciptakan Catur Tertib Pertanahan
serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat
di bidang Pendaftaran Tanah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pelaksanaan Program Sertipikat Massal Swadaya (SMS)
di Kabupaten Rembang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2000; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Sadan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Sadan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Biaya Sertipikat Massal Swadaya yang disetor melalui PD. BPR. Bank Pasar Kabupaten Rembang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2006.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 40 Tahun 2006
ALOON-ALOON KOTA TEMANGGUNG - PENGATURAN PENGGUNAAN
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2006/No. 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengaturan Penggunaan Aloon-Aloon Kota Temanggung Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kerapian, keindahan,
ketertiban, dan keamanan umum maka perlu pengaturan
penggunaan Aloon-Aloon Kota Temanggung Kabupaten
Temanggung; bahwa sesuai hasil kesepakatan bersama Bupati Temanggung,
Kepala Kepolisian Resort Temanggung, Komandan Kodim 0706
Temanggung, Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung, Ketua
Pengadilan Negeri Temanggung dan Ketua DPRD Kabupaten
Temanggung pada rapat pimpinan daerah tanggal 1 Desember
2006 disepakati bahwa dipandang perlu diadakan pengaturan
penggunaan Aloon-Aloon Kota Temanggung; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a dan b tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati
Temanggung tentang Pengaturan Penggunaan Aloon-Aloon Kota
Temanggung Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 4 Tahun 1992;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan, pengaturan penggunaan, alokasi waktu, pemberian ijin, pengawasan, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2006.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 31 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD Tahun 2006/No.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pola Klasifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan perlu adanya pedoman Pola Klasifikasi; bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Pola Klasifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Pedoman Pola Klasifikasi
Bab II Pembiayaan
Bab III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2006.
81 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
