Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Melalui Sistem Satu Pintu pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2019.
Keputusan Presiden (Keppres) NO. 37, LLSETKAB : 1 HLM
Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pengesahan Keputusan DPR Sementara Propinsi Jawa Tengah Tentang Peraturan Daerah Jawa Tengah Mengenai Pensiun Pegawai
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 37 Tahun 2020
KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI ELEKTRONIK KINERJA - PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD 2020/ No. 37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman
Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
Melalui Elektronik Kinerja
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, efektivitas
pelaksanaan tugas dan meningkatkan mutu pelayanan
kepada masyarakat, serta mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik, Pemerintah Daerah perlu
melakukan upaya perubahan dan perbaikan guna
meningkatkan kualitas pegawai negeri sipil secara
terencana dan terarah; bahwa sebagai salah satu upaya perubahan dan
perbaikan kualitas pegawai negeri sipil dilaksanakan
melalui penerapan sistem penilaian kinerja Pegawai
Negeri Sipil yang objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan dengan memperhatikan
sasaran kerja, capaian hasil kerja dan serta perilaku
kerja Pegawai Negeri Sipil melalui penggunaan teknologi
informasi; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam
penilaian kinerja pegawai negeri sipil, perlu disusun
Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
Melalui Elektronik Kinerja;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyusunan SKP e kinerja, pengukuran kinerja, penilaian perilaku, penilaian prestasi kerja, pejabat penilai, sistem infromasi kinerja PNS.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2020.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 37 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara
ABSTRAK:
dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf d, angka 17 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah dan pasal 48 Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi
Rawas Utara, .maka perlu adanya Penjabaran Tugas Pokok Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PAsal 18 ayat 6 UUD 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016
Peraturan ini memuat antara lain tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan PAriwisata; Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Uraian Tugas; Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan PAriwisata
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2017.
-
-
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 37 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberhentian, Pemberhentian Sementara dan Pengaktifan Kembali Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk tertib proses Pemberhentian, Pemberhentian Sementara dan Pengaktifan Kembali Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2016;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; tata cara Pemberhentian; Pemberhentian Sementara dan Pengaktifan Kembali; Uang Tunggu dan Uang Pengabdian; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Dengan adanya perubahan nomenklatur beberapa
Perangkat Daerah dan berdasarkan hasil evaluasi
jabatan pelaksana terdapat beberapa pengurangan dan
penambahan terhadap nomenklatur jabatan Pelaksana di
Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Paser.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016; PP No.11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 41 Tahun 2018; Perda Kab. Paser No.14 Tahun 2016.
Dalam peraturan kepala daerah ini diatur tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, meliputi: 1. Jabatan Pelaksana; 2. Formasi Jabatan; dan 3. Pengangkatan dan Pemindahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.
Peraturan Bupati Nomor
21 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Paser, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
171 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 37 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kecamatan Dan Kelurahan Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Walikota Tegal Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Penjabaran Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal;
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 5.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 9.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal; 10. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 13. Peraturan Walikota Kota Tegal Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal; 14. Peraturan Walikota Tegal Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal.
Mengatur : Penjabaran Uraian Tugas Jabatan Struktural pada kecamatan dan kelurahan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2017.
36 hlm
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2020
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NO. 37, BN.2020/No.902, jdih.kemdikbud.go.id : 41 hlm.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Widyaprada
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
