Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
a. bahwa agar Peijalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lamandau dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, perlu mengatur ketentuan mengenai peijalanan dinas, serta dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
b. bahwa Peraturan Bupati Lamandau Nomor 02 Tahun 2018 tentang Peijalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lamandau masih terdapat kekurangan sehingga perlu adanya penyesuaian dan penyempumaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peijalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lamandau;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
Peraturan Femerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Peraturan Femerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau;
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah;
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 3 Tahun 2018 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau;
1. Maksud Dan Tujuan;
2. Surat Perintah Tugas Dan Surat Perintah Perjalanan Dinas;
3. Penggolongan;
4. Biaya Perjalanan Dinas;
5. Pelaksanaan Perjalanan Tetap;
6. Tunjangan Perjalanan Tetap; dan
7. Pendampingan Bupati Dan Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta Pegawai Negeri Sipil Yang Sakit.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2020.
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peijalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau;
23
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 27 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Timur yang telah diatur dengan Peraturan
Bupati Kotawaringin Timur Nomor 44 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Kotawaringin Timur Nomor 49 Tahun 2015, masih terdapat
permasalahan dalam pelaksanaannya sehingga perlu ditinjau
kembali pengaturannya
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2
Tahun 2008; Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 44 Tahun 2013
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 44
Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun 2014 Nomor 234) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 49 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 44 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Tahun 2014 Nomor 49), diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 44
Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun 2014 Nomor 234) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 49 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 44 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Tahun 2014 Nomor 49), diubah
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 27 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Target Kinerja Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Besaran Tata Cara Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Perbup Pameksan No 61 Tahun 2014 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Bagi SKPD di Lingkungan Pemkab Pamekasan TA 2015
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2015.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 27 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA REVISI ANGGARAN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara pergeseran anggaran diatur dalam Peraturan Kepala Daerah
UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.34 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.55 Tahun 2005, PP No.56 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, Pp No.8 Tahun 2006, PP No.71 Tahun 2010, permendagri No.13 Tahun 2006, Perda no.2 Tahun 2010, Perda no.4 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Tata cara revisi Anggaran; Ketentuan Lain-lain; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2018.
14 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 27 Tahun 2014
TATA CARA PENGADMINISTRASIAN DANA BERGULIR KABUPATEN BANTAENG
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2014/NO.184
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGADMINISTRASIAN DANA BERGULIR KABUPATEN BANTAENG
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Kelompok Usaha
Bersama guna meningkatkan perekonomian Daerah, perlu adanya fasilitasi dari Pemerintah Daerah berupa bantuan dana bergulir untuk mendorong dan memberikan perlindungan serta memberikan peluang usaha yang dapat dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
b. bahwa untuk memberikan dasar/kepastian hukum dalam pemberian dana bergulir sebagaimana dimaksud pada huruf a dan agar supaya dilaksanakan secara transparan, tepat guna, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu disusun Tata Cara Pengadministrasian Dana Bergulir Kabupaten Bantaeng;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun
2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012
Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Bantaeng Nomor 28 Tahun
2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Kabupaten Bantaeng.
1. KETENTUAN UMUM
2. RUANG LINGKUP
3. MAKSUD DAN TUJUAN
4. PENERIMA DANA BERGULIR
5. BENTUK DANA BERGULIR
6. PERSYARATAN PENERIMA DANA BERGULIR
7. MEKANISME PENYALURAN DANA BERGULIR
8. JANGKA WAKTU DAN NILAI PINJAMAN
9. PENGEMBALIAN ANGSURAN PINJAMAN
10. KUALITAS DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN PENYERTAAN BERGULIR TIDAK TERTAGIH
11. PERTANGGUNGJAWABAN DANA BERGULIR
12. MONITORING DAN EVALUASI
13. SANKSI
14. KERINGANAN PEMBAYARAN
15. KETENTUAN PERALIHAN
16. PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2014.
15
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 27 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Dan Pengelolaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pembangunan daerah di Kalimantan
Tengah, diperlukan partisipasi masyarakat baik yang bersifat
materiil maupun non materiil, salah satunya melalui
mekanisme sumbangan dari Pihak Ketiga.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 20l4; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
SUMBER SUMBANGAN, MEKANISME
PEMBERIAN DAN PENERIMAAN;
BAB III
BAGI HASIL SUMBANGAN;
BAB IV
PEMBIAYAAN;
BAB V
PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2017.
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
