KEDUDUKAN-SUSUNAN ORGANISASI-TUGAS-FUNGSI-TATA KERJA-DINAS kOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD.2022/NO.62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis, percepatan sistem kerja, mendorong efektivitas dan efisiensi kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi; bahwa dalam rangka penyederhanaan birokrasi perlu dilakukan perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati; bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 83 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 91 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas komunikasi dan Informatika;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini memuat tentang keududukan tugas dan fungsi, susunan organisasi, uraian tugas, kelompok jabatan fungsional, dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2022.
25 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 62 Tahun 2020
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA KABUPATEN BENGKULU TENGAH
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 Nomor 62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Biaya Kabupaten Bengkulu Tengah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya Kabupaten Bengkulu Tengah
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Standar harga satuan biaya biaya meliputi
A. Satuan biaya Honorarium
B. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri
C. Satuan daerah rapat / pertemuan di dalam dan di luar kantor
D. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, dan
E. Satuan biaya pemeliharaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
60
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 62 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Kelurahan Di Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Di Kabupaten Tabalong, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Kelurahan Di Kabupaten Tabalong.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2014
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Uraian Tugas Kelurahan Di Kabupaten Tabalong Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas Dan Uraian Tugas; Tata Kerja; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2015.
8 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 62 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 62, Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2018 Nomor 62
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2018
ABSTRAK:
a. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) merupakan pedoman penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dijadikan sebagai acuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KU-PA);
b. berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Barat Tahun 2018 terdapat adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi ketidaksesuaian asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah serta rancangan program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berkenaan sehingga perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018;
c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2018
1. UU No. 28 Tahun 1999;
2. UU No. 45 Tahun 1999 jo UU No. 5 Tahun 2000;
3. UU No. 21 Tahun 2001 jo UU No. 35 Tahun 2008;
4. UU No. 17 Tahun 2003;
5. UU No. 1 Tahun 2004;
6. UU No. 15 Tahun 2004;
7. UU No. 25 Tahun 2004
8. UU No. 33 Tahun 2004;
9. UU No. 17 Tahun 2007;
10. UU No. 23 Tahun 2014 jo UU No. 9 Tahun 2015;
11. PP No. 39 Tahun 2006;
12. PP No. 7 Tahun 2008;
13. PP No. 12 Tahun 2017;
14.PP No. 2 Tahun 2015
Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2018
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2018.
-
-
6 hlmn
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 62 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Penerimaan Tamu Kepala Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa Bali sebagai daerah tujuan wisata dengan
berbagai kemajuan pembangunan, sering mendapat
kunjungan tamu nasional maupun internasional yang
memberikan manfaat untuk pembangunan daerah;
b. bahwa dalam rangka kepastian hukum dan tertib
penerimaan tamu Kepala Daerah perlu pengaturan
penyelenggaraan penerimaan tamu Kepala Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Penyelenggaraan Penerimaan Tamu Kepala Daerah;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB III JENIS PELAYANAN BAGI TAMU
Pasal 8 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2017.
8 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 62 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru yang memuat tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya.
UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kota Banjarbaru No. 10 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru yang terdiri atas 9 Bab dan 11 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
12 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 62 Tahun 2008
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 62, BD.2008/NO.32 SERI D
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan
ABSTRAK:
Dengan telah diundangkannya Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Prov. Sumsel, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel. Untuk itu perlu menetapkan pergub ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Perda No. 8 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, uraian tugas dan fungsi, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2008.
Mencabut Pergub No. 4 Tahun 2006 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dan Pergub No. 4 Tahun 2006 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan
36 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 62 Tahun 2022
a
. b
ah
w
a dalam rangka me
n
go
pt
imalkan i
de i
n
ov
asi d
an hasil kre
at
ivi
tas d
a
e
rah, pe
r
l
u d
ukun
gan m
asy
arakat d
an Pe
m
e
rintah D
a
e
rah dalam mempe
rkuat sist
em inovasi D
a
e
r
ah termasuk d
a
y
a d
ukung
, kapasi
tas d
an d
a
y
a saing d
a
e
r
ah
; b. b
ah
w
a untuk me
n
i
n
gkatkan ki
n
e
r
j
a Peme
r
i
ntah D
a
e
r
ah d
an ke
s
e
j
aht
e
raan m
asy
arakat
, pe
r
l
u di
atur pengusu
l
an
, pelaksanaan, d
an pe
n
g
a
wasan i
n
ovas
i d
a
e
rah
; c. b
ah
w
a untuk mel
aksanakan ke
t
e
ntuan P
asa
l 390 U
nd
ang- U
ndan
g Nomo
r 2
3 T
ahun 2
01
4 te
ntan
g Peme
r
i
ntahan D
a
e
rah d
an P
asal 8 Pe
raturan Peme
r
i
ntah N
omo
r 3
8 T
ahun 2
0
1 7 t
e
n tang I
n
ov
asi D
a
e
r
ah, Peme
r
i
ntah D
a
e
r
ah be
rhak mene
tapkan i
nstrument hukum be
ru
pa pe
raturan B
u
pat
i y
an
g d
a
p
at me
mbe
r
i
kan kepastian hukum b
a
gi Pe
merin
tah D
a
e
rah untuk melakukan kegi
atan y
an
g be
rs
ifat i
n
ov
at
i
f
; d. b
ah
w
a be
r
dasarkan pe
rt
imban
gan seba
gaimana dimaksud p
ada h
uruf a
, huruf b, d
an huruf c, maka perlu di
t
e
ta
pkan Pe
raturan B
upat
i t
e
ntan
g I
n
ov
asi D
a
e
rah.
1. P
asal 1
8 ay
at (
6
) U
ndan
g-U
ndan
g D
a
sar N
egara Republik I
ndo
nesia T
ahun 1
945
; 2
. U
ndan
g-U
ndan
g Nomo
r 4 T
ahun 2
003 te
ntan
g Pembe
ntukan K
ab
upat
e
n Ko
na
we Selatan di P
r
ovi
ns
i S
ula
we
s
i Te
n
gg
ara (
Le
mbaran N
egara Repu
blik I
ndo
nes
i
a T
ahun 2
003 N
omo
r 2
4, T
ambahan L
embaran N
egara Republi
k I
ndo
nes
i
a N
omo
r 4367
)
; 3. U
ndang
-
Undang Nomor 1
2 T
ahun 2
0
11 te
ntan
g Pe
mbe
ntukan Pe
raturan Pe
rundan
g-U
ndan
g
an (
Lembaran N
egara R
epu
blik I
ndo
nes
i
a T
ahun 2
011 N
omo
r 52340 seba
gaimana tela di
ubah de
ngan U
ndan
g-U
ndan
g N
omo
r 1
5 T
ahun 2
0
1
9 te
ntang Pe
rubahan A
tas U
ndang
-U
ndang N
om
o
r 1
2 T
ahun 2
011 te
ntan
g Pembe
nt
ukan Pe
raturan Pe
rundan
g-
undan
gan (
Le
mbaran N
egara Re
pub
l
ik I
ndo
nes
ia T
ahun 2
0
1
9 N
omo
r 1
83 , T
ambahan L
embaran N
egara Re
publik I
ndones
i
a N
omo
r 6
398
)
; 4. U
n
dan
g-U
ndan
g N
omo
r 2
3 T
ahun 2
0
1
4 te
ntan
g Pemerintahan D
a
e
rah (
Le
mbaran N
egara Republi
k I
ndo
nes
i
a T
ahun 2
0
1
4 N
omo
r 2
44, T
ambahan Le
mbaran N
egara Republi
k I
ndo
n
e
s
ia N
omo
r 5
587
) seba
gaimana t
elah di
ubah bebe
rapa ka
li te
rakh
i
r dengan U
ndang-U
ndang N
omo
r 9 T
ahun 2
01
5 te
n tang Pe
rubahan Kedua atas U
ndan
g- U
ndang N
omo
r 2
3 T
ahun 2
0
1
4 ten tang Pemerint
ahan D
a
e
rah (
Lembaran N
egara Republi
k I
ndo
n
e
s
i
a T
ahun 2
01
5 N
omo
r 58, T
ambahan Le
mbaran N
egara Republik I
nd
o
n
e
s
i
a N
omo
r 5
679
)
; 5. U
ndang-U
ndan
g N
omo
r 1
1 T
ahun 2
0
1
9 te
ntan
g Si
st
em N
asio
nal Il
m
u Pe
n
ge
tahuan d
an Te
kn
ologi (
Lembaran N
egara Re
publik I
ndo
nes
i
a T
ahun 2
0
1
9 N
omo
r 1
48, T
ambahan Le
mbaran N
eg
ara Re
publi
k I
nd
o
n
e
s
i
a N
omo
r 6
374
)
; 6. Pe
raturan Pe
me
r
i
ntah N
omo
r 38 T
ahun 2
0
1
7 ten
t
ang I
n
ovas
i D
a
e
r
ah (
Lembaran N
eg
ara Republi
k I
ndone
s
i
a T
ahun 2
0
1
7 N
omo
r 2
06, T
ambahan Le
mbaran N
egara Republi
k I
ndo
n
e
s
ia N
omo
r 61
23
)
; 7. Pe
r
aturan M
ent
eri D
alam N
egeri Nomo
r 8
0 T
ahun 2
01
5 te
ntan
g Pembentukan Pro
duk H
ukum D
a
e
r
ah (
Beri
ta N
egara Repu
blik I
ndo
n
esi
a T
ahun 2
0
1
5 N
omo
r 2
036
) seba
gaimana telah di
ubah de
n
gan Pe
raturan M
ent
eri D
alam N
ege
ri Nomo
r 1
20 T
ahun 2
01
8 te
ntang Pe
rubahan atas Pe
raturan M
e
nt
eri D
alam N
egeri N
om
o
r 8
0 T
ahun 2
01
8 tentan
g P
r
o
duk H
ukum D
a
e
r
ah (
Be
r
i
ta N
egara Repu
blik I
ndo
nes
i
a T
ahun 2
01
8 N
omo
r 1
57
)
; 8. Pe
raturan M
en
t
e
r
i D
a
l
am N
ege
r
i Nomo
r 1
04 T
ahun 2
0
1
8 te
ntan
g Pe
n
ilaian dan Pemberian Pe
n
ghar
g
aan dan
/ A
tau I
nsent
i
f I
n
ov
as
i D
a
e
rah (
Be
r
i
ta N
egara Republik I
ndo
nes
ia T
ahun 2
01
8 N
omo
r 1
6
11
) ; 9. Pe
raturan D
a
e
rah K
ab
upat
e
n Ko
na
we Sel
atan No
mo
r 8 T
ahun 2
0
1
6 te
ntan
g Pembe
ntukan dan S
usunan Pe
rangkat D
a
e
rah K
ab
u
pat
e
n Ko
na
we Selatan (
Lembaran D
a
e
rah K
ab
u
p
at
e
n Ko
na
we Sel
atan T
ahun 2
0
1
6 N
omo
r 8
) seba
gaimana tel
ah di
u
bah bebe
rap
a ka
li te
rakh
i
r den
gan Pe
raturan D
a
e
rah K
abupat
e
n Ko
na
we S
el
a
tan N
omo
r 1
0 T
ahun 2
0
1
9 ten
t
an
g Pe
rubahan K
ed
ua A
tas Pe
raturan D
a
e
r
ah K
abupat
e
n Ko
na
we Sel
atan Nomo
r 8 T
ahun 2
0
1
6 te
nt
ang Pembe
ntukan d
an S
usunan Pe
rangkat D
a
e
rah K
abupat
e
n Ko
na
we Sel
atan (
Lembaran D
a
e
rah K
ab
upat
e
n Ko
na
we Sel
atan T
ahun 2
0
1
9 N
om
o
r 1
0
)
;
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
BAB III BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH
BAB IV PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH
BAB V UJI COBA INOVASI DAERAH
BAB VI PENERAPAN, PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH
BAB VII DISEMINASI DAN PEMANFAATAN INOVASI DAERAH
BAB IX INFORMASI INOVASI DAERAH
BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB XI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2022.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 62 Tahun 2023
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas dan keseragaman dalam penyusunan rencana kegiatan anggaran Organisasi Perangkat Daerah, perlu ditetapkan Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2024.
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 06 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 06).
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2023.
7 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
