Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 Peratuan Pemerintah Nomor 43 Tatrun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, perlu mengatur Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintahan Desa dengan Peraturan
Bupati;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2017.
Peraturan Bupati Tapin ini Mengatur tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Maksud dan Tujuan;
Ruang Lingkup;
Tata Nilai Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
Para Pihak Dalam Pengadaan Barang Jasa di Desa;
Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa;
Swakelola;
Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Barang/Jasa;
Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Serah Terima;
Keadaan Kahar;
Pemutusan Surat Perjanjian dan Penyelesaian Perselisihan;
Pembinaan dan Pengawasan;
Ketentuan Peralihan; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
40 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 29 Tahun 2010
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Melalui Media Sosial Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun
20ll tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas
dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu
penyediaan, pemberian dan penerbitan informasi publik
melalui pendayagunaan sarana dan prasarana teknologi
informasi dan komunikasi yang salah satunya yaitu
melalui media sosial;
b bahwa dalam rangka mempercepat penyampaian informasi
tentang kebijakan dan program Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat, optimalisasi layanan publik serta
pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat, diperlukan pengelolaan dan
pelayanan informasi;
c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Jawa Barat tentang Pedoman Pengelolaan dan
Pelayanan lnformasi Melalui Media Sosial di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 , Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2O17, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2Ol2, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2Ol2, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2O18, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 83 tahun 2Ol2, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor l l Tahun
2011, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun
2017, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2014, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2018
Terdiri dari 15 Pasal dan 6 BAB, yaitu KETENTUAN UMUM, PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL, PRASARANA DAN SARANA , LAPORAN DAN EVALUASI, PEMBIAYAAN , KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2019.
PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI MELALUI MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 29 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi maka perlu disusun Peraturan Bupati Jepara tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi; bahwa tahapan pelaksanaan Pemilihan Petinggi di era pandemi covid-19 perlu dilakukan dengan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran/penularan covid-19 yang membahayakan kesehatan masyarakat; bahwa terdapat dinamika persoalan proses pencalonan Petinggi yang harus disesuaikan sehingga perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantkan Petinggi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pemilihan Petinggi
Bab III Pemilihan Petinggi Antar Waktu
Bab IV Pemilihan Petinggi Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2022.
111 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sigi Nomor 29 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326).
Peraturan Bupati ini memuat pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sanksi, sosialisasi dan partisipasi, serta pendanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2020.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Nomor 29 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Auditor dan P2UPD di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa
ABSTRAK:
- Untuk memperoleh kredibilitas yang memadai dari objek pengawasan dan masyarakat, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa berkewajiban melakukan pembinaan secara berkelanjutan dan simultan kepada aparaturnya khususnya terhadap auditor dan P2UPD;
- Sesuai dengan profesional tugasnya, auditor dan P2UPD dituntut untuk jujur, berdedikasi, bertanggung jawab dan senantiasa mau bekerja keras serta memiliki etika dan moral yang tinggi sehingga mampu mendorong adanya peningkatan kinerja pengawasan.
- UU No. 29 Tahun 1959;
- UU No. 28 Tahun 1999;
- UU No. 17 Tahun 2003;
- UU No. 1 Tahun 2004;
- UU No. 15 Tahun 2004;
- UU No. 12 Tahun 2011;
- UU No. 5 Tahun 2014;
- UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- UU No. 30 Tahun 2014;
- PP No. 56 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010;
- PP No. 38 Tahun 2007;
- Inpres No. 5 Tahun 2004;
- PermenPAN-RB No: PER/03.1/M.PAN/3/2007;
- PermenPAN-RB No: PER/04/M.PAN/3/2007;
- PermenPAN-RB No: PER/05/M.PAN/3/2007;
- Permendagri No. 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011;
- Permendagri No. 23 Tahun 2007;
- Permendagri No. 80 Tahun 2015;
- Perbup Kab. Minahasa No. 4 Tahun 2016;
- Perbup Kab. Minahasa No. 39 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang tujuan dan ruang lingkup, kode etik, hukuman kode etik, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2018.
12 halaman terdiri dari 10 halaman batang tubuh (18 pasal)
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2014
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara NO. 29, BN.2014/NO.1386, bkn.go.id : 3 hlm.
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar dengan Computer Assisted Test untuk Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dari Pelamar Umum Tahun 2014
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 29 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Masyarakat Berskala Terbatas Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Demak
ABSTRAK:
a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) oleh World Health Organization (WHO) dinyatakan sebagai pandemic yang saat ini di Indonesia cenderung meningkat dari waktu ke waktu sehingga perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi dan pencegahan penularannya;
b. bahwa dalam rangka mencegah bertambahnya kasus dan dengan telah ditetapkannya Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Demak, maka perlu adanya upaya kebijakan yang tegas untuk membatasi kegiatan masyarakat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Masyarakat Berskala Terbatas Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Demak;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 117 Tahun 2018; Keppres No. 7 Tahun 2020; Keppres No. 11 Tahun 2020; Keppres No. 12 Tahun 2020; Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020; Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 360/3 Tahun 2020; Perda Kab Demak No. 5 TRahun 2016; Perda Kab Demak No. 9 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Masyarakat Berskala Terbatas Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Demak yang meliputi: Ketentuan Umum; Pelaksanaan Pembatasan Sosial Masyarakat Berskala Terbatas; Bantuan Sosial; Pembinaan dan Pengawasan; Partisipasi Masyarakat; Pendanaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2020.
15 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 29 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Salatiga Tahun 2022
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sosial dan pemulihan perekonomian daerah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, perlu adanya program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat berupa pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh pabrik rokok;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pemberian bantuan langsung tunai berjalan berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna serta tepat sasaran, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Salatiga Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021
Peraturan tersebut mengatur Ketentuan Umum; Pemberian BLT DBHCHT; Mekanisme Pemberian DBHCHT; Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2022.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mesuji Nomor 29 Tahun 2021
standar-pedoman-satuan harga-harga barang-pengadaan barang dan jasa
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Bagian Hukum Pemkab Mesuji
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah berpedoman pada Standar Harga Satuan Regional dan/atau Standar Teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
b. bahwa dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan
Regional , Kepala Daerah menetapkan Standar Satuan Harga lain dengan memperhatikan prinsip efisien,
efektifitas, kepatutan dan kewajaran;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas,
maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Bupati Mesuji tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2022.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentag Perubahan atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturah Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota DPRD;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan
Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
22. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 55 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok
dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
Standar Satuan Harga, selanjutnya disingkat SSH adalah biaya setinggitingginya/harga tertinggi dari suatu barang atau jasa dan honorarium baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh
keluaran tertentu dan sudah termasuk pajak; Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya kegiatan; Satuan biaya adalah uraian atas biaya yang dapat dihitung; SSH digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2022 pada setiap Perangkat Daerah; Dalam perencanaan anggaran, SSH berfungsi sebagai :
a. Batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah; b. Referensi penyusunan proyeksi perkiraan maju; c. Bahan perhitungan pagu indikatif anggaran pendapatan belanja daerah; Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Satuan Harga berfungsi sebagai :
a. Batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan b. Estimasi prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena kenaikan harga pasar; SSH tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini..
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2021.
-
-
6
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
