TATA CARA - PENGHAPUSAN - BARANG - MILIK DAERAH - DI LINGKUNGAN PEMERINTAH - KABUPATEN EMPAT LAWANG
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2019/NO.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Barang Mılık Daerah
Dı Lıngkungan Pemerıntah Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan
Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 8 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
bahwa bupati melakukan pembinaan pengelolaan barang
milik daerah dan menetapkan kebijakan pengelolaan barang
milik daerah;
UU No 17 Tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004; UU No 1 Tahun 2007;UU No 23 Tahuh 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 27 Tahun 2014;PP No 84 Tahun 2014;PP No 18 Tahun 2016;Permendagri No 19 Tahun 2016;Perda No 9 9 Tahun 2016;Perda No 8 Tahun 2018
RUANG LINGKUP , KETENTUAN LAIN-LAIN ,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2019.
26 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 21 Tahun 2019
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2019/No.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Permendagri No 112 Tahun 2018 maka peraturan Bupati perlu dievaluasi tentang Tugas Pokok dan Fungi di Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat
UU No. 7 Tahun 1956; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 1982; PP No. 10 Tahun 1986; PERPRES No. 75 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 112 Tahun 2018; PERDA No. 6 Tahun 2016; PERBUP No. 41 Tahun 2016
Tugas Pokok dan Fungi di Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2019.
Perbup No. 41 Tahun 2016
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 21 Tahun 2019
PEDOMAN - ANALISIS - JABATAN DI LINGKUNGAN - PEMERINTAH- KABUPATEN MUSI RAWAS
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2019/NO.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Analısıs Jabatan
Dı Lıngkungan Pemerıntah
Kabupaten Musı Rawas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan penataan
kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaart,
program pendidikan dan peLatihan, pengawasan yang
berbasis pada kompetensi dan kinerja serta
membangun sumber daya Aparatur Sipil Negara yang
profesional dan produktif di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Musi Rawas, perlu disusun pcdoman
analisis jabatan yang sistematia Pada Perangkat
Daerah;
UU NO 28 Tahun 1959;UU No 5 Tahun 014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir
dengan UU No 9 Tahun 2O15;PP No 53 Tahun 2010;PP No 18 Tahun 2016;Permendagri No 12 Tahun 2008;Permendagri No 12 Tahun 2008;Peraturan Menteri Pendayagunaal Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun
2018;Perda No 10 Tahun 2016;
MATSUD DAN TUJUAN,TIM ANALISIS JABATAN,PEI,AKSANAAN ANAUSIS JABATAN,HASIL ANALISTS JABATAN,PEMAPARAN HASTL ANAIISIS JABATAN,PENETAPAN HASIL ANAUS1S JABATAN,EVALUASI JABATAN,I,APORAN HASIL ANALISIS JABATAN,PEMBIAYAAN
,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2019.
11 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagai mitra
Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan
membantu kelancaran pelayanan Kelurahan;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, pembentukan
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan diatur dengan Peraturan
Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Banjar;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007; Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, yang berisi :
1. Ketentuan Umum;
2. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
3. Ketentuan Peralihan;
4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2019.
22 halaman
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2019
PERBUP Kab. Kudus No. 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus
Mengubah :
PERBUP Kab. Kudus No. 36 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus
Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan
Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara
Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik
Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan
Penerima Tunjangan, maka guna tertib administrasi dan
peningkatan kesejahteraan Pegawai Honorer Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus berupa
pemberian honorarium tambahan sebelum hari raya Idul
Fitri, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kudus tentang
Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Kudus Nomor
29 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
Pegawai Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan
Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara
Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik
Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan
Penerima Tunjangan, maka guna tertib administrasi dan
peningkatan kesejahteraan Pegawai Honorer Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus berupa
pemberian honorarium tambahan sebelum hari raya Idul
Fitri, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kudus tentang
Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Kudus Nomor
29 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
Pegawai Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006; Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 8 mengenai besaran honorarium pegawai honorer daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006 diubah.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buol Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
eraturan Bupati ini memuat antara lain: a. Ketentuan Umum; b. Urusan dan Susunan Organisasi; c. Tugas dan Fungsi Dinas; d. Tata Kerja; e. Kepegawaian; f. Keuangan; g. Perlengkapan Kantor dan Aset; h. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2019.
17 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jasa Pelayanan Keagamaan Masyarakat Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah untuk mewujudkan Banjarmasin Baiman, Banjarmasin barasih wan nyaman di bidang keagamaan diperlukan Jasa Pelayanan Keagamaan masyarakat, sebagai upaya membangun dan membentuk kualitas manusia, menanamkan kecintaan terhadap agama, berakhlak mulia, patuh melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama yang dianutnya, untuk selanjutnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari; Bahwa salah satu potensi efektif didayagunakan dalam pelaksanaan jasa pelayanan keagamaan masyarakat adalah para marbot / kaum masjid, bilal, imam, khatib, penceramah, gori/goriah, group maulid/Seni Islami dan MC keagamaan; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jasa Pelayanan Keagaraan Masyarakat.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2018
Peraturan Walikota Tentang Jasa Pelayanan Keagamaan Masyarakat Kota Banjarmasin, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum, 2. Ruang Lingkup dan Tujuan, 3. Tata Cara Pemberian Uang Jasa Pelayanan Keagamaan, 4. Monitoring, 5. Pembiayaan, 6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2019.
6 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 31 T ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pem erintahan Daerah \ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), dan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 perlu disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang- Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 m erupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pem erintahah Daerah Tahun 2020 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersam a antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar; bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, m aka perlu m enetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang D asar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang terdiri dari Pendapatan, belanja dan pembiayaan.Uraian APBD tercantum dalam Lampiran. Bupati m enetapkan Peraturan tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
