STANDAR HARGA BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2019
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR HARGA BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan standarisasi harga barang/jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, bahwa dalam Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 134 Tahun 2017 tentang Standar Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2018 masih terdapat hal-hal yang perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu dilakukan pencabutan dan pengaturan kembali terhadap standar harga barang/jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2019.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 7 Tahun 1956; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 16 Tahun 2018; Qanun Kab. Aceh Timur No. 4 Tahun 2016.
Dalam Perbup ini diatur Ketentuan umum, Maksud dan Tujuan, Pelaksanaan Standar, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
5 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka untuk memberikan pedoman bag, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka dipandang perlu mengatur Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Preia Kabupaten Tapin;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Perahrran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011; Perattrran Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Daeratr Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tapin Nomor 05 Tahun 2014; Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tapin Nomor 43 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tapin tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Maksud dan Tujuan;
Standar Operasional Prosedur;
Pembiayaan;
Tata Kerja;
Sarana dan Prasarana; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
69 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD Tahun 2009/No.30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka dipandang perlu ada petunjuk guna menyusun suatu standar dalam pelayanan publik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a dan agar pelaksanaan pelayanan publik dapat berhasil guna dan tepat sasaran, maka perlu mengaturnya dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 TAhun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/7/2003; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/7/2003; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/2006; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2010.
30 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 30 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri B Nomor 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 54 TAHUN 2018
TENTANG STANDART OPERATING PROCEDURE PAJAK DAERAH LAINNYA
DAN PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penagihan Pajak
Daerah di Kabupaten Toban dipandang perlu merubah
Standart Operating Procedure Pajak Daerah Lainnya dan
Pendaftaran, Pendataan Wajib Pajak;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standart Operating Procedure Pajak
Daerah Lainnya dan Pendaftaran, Pendataan dan
Penagihan Wajib Pajak;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014; 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05
Tahun 2011; 16.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14
Tahun 2016;
Materi Pokok: mengatur mengenai perubahan Peraturan
Bupati tentang Standart Operating Procedure Pajak
Daerah Lainnya dan Pendaftaran, Pendataan dan
Penagihan Wajib Pajak; memuat antara lain: penambahan Standar Operating Prosedure mengenai Penagihan
Pajak Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2020.
mengubah Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2018
jumlah 14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengaturan komposisi belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa telah diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa perlu dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 7 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 7 Tahun 2019 Tentangpedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2019.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 30 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam pengelolaan keuangan daerah perlu ditetapkan Analisis Standar Belanja Pemerintah yang merupakan pedoman penyusunan RKA-SKPD.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
Analisis Standar Belanja merupakan pedoman penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2019. Dalam hal, terjadi perubahan standarisasi harga barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare, maka akan dilakukan kebijakan penyesuaian indeks Analisis Standar Belanja yang besarnya ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Parepare.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2018.
Peraturan Walikota Parepare Nomor 35 Tahun 2017 tentang Standar Belanja Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2018.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bondowoso Nomor 30 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN, KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL
NEGARA DAN PEJABAT NEGARA, DAN JADWAL RETENSI ARSIP
SUBSTANTIF PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan
bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta sebagai
pelaksanaan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu disusun Jadwal Retensi
Arsip sebagai pedoman dalam penyusutan dan penyelamatan
arsip.
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan; 4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 6 Tahun
2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan; 6. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bondowoso.
JRA Keuangan, Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat
Negara, dan JRA subtantif Pemetintah secara terinci dijabarkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2021.
16 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
