Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perbubahan atas Perbub No 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan tetap, tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi kepala desa dan Perangkat desa di Kabupaten Lamongan
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa ketentuan terkait penghasilan tetap , tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi kepala Desa dan perangkat Desa di Kabupaten Lamongan , perlu untuk disesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap . Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1974 nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 nomor 3) ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 49)
peraturan ini mengenai penghasilan tetap , tunjangan dann penerimaan lain yang sah bagi kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Lamongan. peraturan ini meliputi: perubahan ketentuan pasal 6 ; pasal 7 ; pasal 8 ; pasal 9 ; pasal 10 ; pasal 12 ;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
jumlah 5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Utara Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Bagian Hukum Kab. Lombok Utara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMANAAN LAIN YANG SAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberpakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa
UU Nomor 26 Tahun 2008
UU Nomor 12 Tahuhn 2011
UU Nomor 6 Tahun 2014
UU Nomor 23 Tahun 2014
PP Nomor 43 Tahun 2014
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
Perda Nomor 5 Tahun 2012
Perbub Nomor 12 Tahun 2017
Perbub Nomor 12 Tahun 2019
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. penghasilan tetap;
(1) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya diberikan penghasilan tetap setiap bulan
(2) Pemberian Penghasilan Tetap berdasarkan kemampuan keuangan desa dan dianggarkan setiap tahun dalam APBDesa yang bersumber dari ADD
b. tunjangan dan peneriman lain yang sah
a. Tunjangan kinerja; dan
b. tunjangan purna tugas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2019.
-
-
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 29 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2018 Nomor 366
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa yang Bersumber Dari APBN
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan yang mengatur ketentuan mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian DD setiap desa, ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota, perlu menetapkan peraturan bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian DD yang bersumber dari APBN.
Materi Pokok: Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk Kabupaten Kaur TA 2015 adalah sebesar Rp51.138.239.000,00. DD dibagi dengan komposisi 90% dibagi secara merata dan 10% dibagi berdasarkan indikator/variabel jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2018.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 29 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 96 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2018
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017, Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2015, Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016, dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017
Materi Pokok: Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), Pelaporan Penggunaan ADD, Pembinaan dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2018.
Jumlah Halaman: 7 HLM; Lampiran : 3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 29 Tahun 2020
PERBUP Kab. Bone Bolango No. 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Se-Kabupaten Bone Bolango
perubahan kedua atas peraturan bupati bone bolango nomor 1 tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa se-kabupaten bone bolango tahun anggaran 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2020/No. 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Se-Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.24 Tahun 2007; UU No.33 Tahun 2004; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; UU No.20 Tahun 2019; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No.8 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2019; PP Pengganti UU No.1 Tahun 2020; Perpres No.54 Tahun 2020; Perda Kab Bone Bolango No.7 Tahun 2019.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2020; Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dan Desa Setiap Desa Se-Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2020.
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Se-Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020
Terdiri dari 20 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar No. 29 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA DESA DAN KELURAHAN YANG BERPRESTASI DALAM PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 29 Tahun 2020
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP PEKON DI KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP PEKON DI KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
1. Untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Pekon di Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020 perlu diubah;
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Pekon di Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonominan Nasional dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
9. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Peggunaan Dana Desa Tahun 2020
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Pekon
17. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Pekon
Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Pekon di Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2020.
Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Pekon di Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020.
32
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 29 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perubahan Bupati Wonosobo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penetapan Dana Transfer ke Desa Tahun 2017
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Bupati No.27 Tahun 2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2017, terdapat tambahan alokasi anggaran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah. Bahwa berdasarkan Berita Acara tentang Penetapan Dana Transfer ke Desa Kabupaten Wonosobo No : 142/593/2017 tanggal 2 November 2017, telah dilaksanakan penghitungan perubahan besaran Dana Transfer ke Desa Tahun 2017;
UU No.13 Tahun 1950; UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan No : 49/PMK.07/2016; Peraturan Menteri Keuangan No : 50/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Keuangan No : 112/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.22 Tahun 2016; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.4 Tahun 2017; Perda Kabupaten Wonosobo No.14 Tahun 2017; Peraturan Bupati Wonosobo No.3 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengalokasian ADD dan rinciannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 29 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolan Kekayaan Desa
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2012.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
