Penanaman Modal dan InvestasiPerizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mengubah
PERWALI Kota Depok No. 3 Tahun 2012 tentang Jenis, Waktu, Mekanisme dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Depok
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peraturan Wali Kota Depok Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Jenis, Waktu, Mekanisme dan Pendelegasian Wewenang Penandatangan Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Depok
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2015.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 43 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan pelayanan yang prima, perlu disusun Standar Pelayanan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a diatas,perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012;Peraturan Menteri Dalam Negeci Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011.
Peraturan Walikota Ini Mengatur Tentang Standar Pelayanan Pada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Maksud dan Tujuan;Ruang Lingkup;komponen Standar Pelayanan;Maklumat Pelayanan;Penanganan Pengaduan;Ketentuan Peralihan;Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2015.
27 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 41 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Rumah Kost
ABSTRAK:
Bahwa dengan perkembangan Kota Pontianak dan seiring dengan tersedianya berbagai macam fasilitas di bidang pendidikan, perdagangan dan jasa pemerintahan, menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk datang dan bertempat tinggal di Kota Pontianak, baik untuk sementara maupun menetap dengan menggunakan Rumah Kos.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 28 Tahun 2002, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 2011, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, Perda No. 3 Tahun 2004.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Kewajiban Dan Larangan, Izin Penyelenggaraan Rumah Kost, Pembinaan Dan Pengendalian, Sanksi Administrasi, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2015.
8 halaman, 38 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang No. 40 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal Berat kotor Kurang Dari GT 7 (pas Kecil) di Wilayah Kota Singkawang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 ayat (1) dan ayat (2) butir c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, kapal yang didaftar di Indonesia dan berlayar di laut diberikan Surat tanda kebangsaan Kapal Indonesia dalam bentuk Pas Kecil untuk kapal berat kotor kurang dari GT 7 (tujuh gross Tonage);
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 12 tahun. 2001, UU No. 17 Tahun 2008, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010, Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 Tahun 2012,PERDA No. 3 Tahun 2008, PERDA No. 6 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal, Tata Cara Pengajuan Permohonan Pas Kecil, Tanda Pas Kecil, Masa Berlaku Pas Kecil, Pembinaann Dan Pengawasan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2015.
15 halaman dan Penjelasan 6 (enam) Halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 40 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Larangan Parkir di Bidang Jalan
ABSTRAK:
Meningkatnya arus lalu lintas di Kota Palembang membutuhkan pengaturan mengenai manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam usaha meningkatkan kelancaran dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Palembang. Pengaturan mengenai manajemen dan rekayasa lalu lintas khususnya yang berhubungan dengan larangan parkir di badan jalan sangat penting dalam rangka menciptakan ketertiban berlalu lintas dan kenyamanan kerta keselamatan pengguna jalan dan mengurangi kemacetan. Pengaturan mengenai larangan parkir di badan jalan perlu diatur dalam perwali agar memiliki landasan dan kepastian hukum.
Dasar Hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda No. 14 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, larangan parkir di badan jalan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015.
3 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 39 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pendelegasian Wewenang Penandatangan Perizinan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dab Beracun dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Skala Kota
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2016.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 39 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan, maka dianggap perlu penataan penyelenggaraan kesehatan yang berjenjang dan berkesinambungan.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 40 Tahun 2004, UU No. 44 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, Perpres No. 72 Tahun 2012, Perpres No. 32 Tahun 2014, Permenkes No. 001 Tahun 2012, Permenkes No. 69 Tahun 2013, Permenkes No. 71 Tahun 2013, Permenkes No. 9 Tahun 2014, Permenkes No. 28 Tahun 2014, Permenkes No. 56 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Jenjang Rujukan, Tata Cara Rujukan, Pembiayaan Rujukan, Monitoring, Evaluasi, Pencatatan Dan Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan, Sanksi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2015.
10 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang Nomor 39 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bontang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
Bahwa Dalam Rangka Penerapan Penyelenggaraan Perizinan Kepada Pelaku Usaha Yang Perizinannya Diproses Secara Terpadu Dan Bersamaan, Maka Perlu Merubah SOP Pengajuan Permohonan Izin Yang Telah Ditetapkan
Dasar Hukum Peraturan Ini : UU No. 47 Tahun 1999; Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 65 Tahun 2005; Perpres No. 27 Tahun 2009; PermenPAN-RB No. PER/2O/M.PAN/04/2006; Permendagri No. 24 Tahun 2006.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bontang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2013 Nomor 3). Lampiran III.66, Dan Lampiran III.102. diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2015.
7 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
