Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Permendagri No 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, maka Perbup Boyolali No 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 29 tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang berseumber dari APBD Kab Boyolali;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2013; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; Perda Kab Boyolali No 4 Tahun 2007; Perda Kab Boyolali No 16 Tahun 2016; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 32 Tahun 2011; Perbup Boyolali No 29 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 5, Penghapusan Pasal 6, Perubahan pada Pasal 7, Perubahan pada Pasal 8, Perubahan pada Pasal 28, Perubahan pada Pasal 48, dan Penghapusan Pasal 49.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2018.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 21 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Laporan Produksi Perikanan Tangkap Berbasis Aplikasi
ABSTRAK:
Bahwa guna pemenuhan kebutuhan data dan informasi dalam mendukung perlaksanaan pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Maluku Barat Daya, diperlukan sistem informasi perikanan yang akurat, efektif, efisien, integratif, dan operasional. Untuk mencapai kebutuhan data dan informasi, maka Sistem Informasi Laporan Produksi Perikanan Tangkap Berbasis Aplikasi merupakan inovasi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Laporan Produksi Perikanan Tangkap Berbasis Aplikasi.
UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 31 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 38 Tahun 2017; Inpres No. 3 Tahun 2003; Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 55/KEP/M.KOMINFO/12/2003; Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 57/KEP/M.KOMINFO/12/2003.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Sistem Informasi Laporan Produksi Perikanan Tangkap Berbasis Aplikasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2018.
Penjelasan 2 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Di Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti dan terjangkau serta mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat, perlu menyelenggarakan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. bahwa Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan keadaan di Daerah sehingga perlu diganti.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Mengatur segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan segala bentuk kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu : Ketentuan Umum, Jenis Perizinan Dan Non Perizinan, Kewenangan Penerbitan Perizinan Dan Non Perizinan, Tim Pertimbangan Ptsp Dan Tim Teknis, Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan, Mekanisme Pelayanan, Standar Pelayanan Dan Standar Operasional Prosedur, Sumber Daya Manusia, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian, Pengaduan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2018.
22 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 21 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan Kelas A Pada Dinas Pertanian Kabupaten Karawang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor
061/29/Org tanggal 3 Januari 2018 Hal Rekomendasi
Pembentukan UPTD di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Karawang sebagai pelaksanaan ketentuan pasal
20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan
Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
perlu dilaksanakan kembali penataan Unit Pelaksana Teknis
Daerah di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten
Karawang;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31
ayat (2) Peraturan Bupati Karawang Nomor 62 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Karawang, perlu
membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan Kelas A pada Dinas
Pertanian Kabupaten Karawang;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Bupati Karawang Nomor 62 Tahun 2016
Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi; Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas; Tata Kerja;Kepegawaian,; Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2018.
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN KELAS A PADA DINAS PERTANIAN
13 halaman (termasuk 1 lampiran)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 21 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN TASIKMALAYA
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 21 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi arsip Substantif
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 53 Ayat 1 Peraturan pemerintah No 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,menegaskan Bahwa Pemerintah Daerah Wajib Memiliki Jadwal Resensi Arsip, Dan Berdasarkan Surat Persetujuan Yang Ditandatangani Oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-PK.02.09/9D92017, Tanggal 20 Desember 2107.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 27 Tahun 1953; UU No 3 Tahun 1953; UU No 43 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 9 Tahun 2015; UU 23 Athun 2014; No 28 Tahun 2012; UU No 43 Tahun 209; No 22 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati Ini Diatur Dengan Ketentuan Umum Pasal 1,2, Jra Substantif Pasal 3,4, ketentuan Peralihan Pasal 5.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2018.
4hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kotamobagu Nomor 21 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Kotamobagu No 7c Tahun 2018 - Pemberian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Kota Kotamobagu
ABSTRAK:
- Dalam rangka efisiensi dan akuntabilitas pelaksanaan penganggaran dalam APBD Kota Kotamobagu serta berdasarkan hasil kajian tentang besaran tunjangan perumahan, dipandang perlu melakukan Perubahan Perwali No. 7C Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD.
- Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945;
- UU No. 17 Tahun 2003;
- UU No. 33 Tahun 2004;
- UU No. 4 Tahun 2007;
- UU no. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
- PP No. 58 Tahun 2005;
- PP No. 18 Tahun 2017;
- PP No. 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011;
- Permendagri No. 80 Tahun 2015;
- Permendagri No. 62 Tahun 2017;
- Perda Kotamobagu No. 4 Tahun 2017;
- Perwali No. 7c Tahun 2017.
- Tunjangan Perumahan terbagi ke dalam 3 kelompok yaitu: a. Ketua sebesar Rp16.500.000 per bulan, b. Wakil Ketua masing-masing sebesar Rp13.500.000 per bulan, c. Anggota masing-masing sebesar Rp8.250.000,- per bulan;
- Setiap Anggota DPRD menerima tunjangan tranportasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; Besaran tunjangan transportasi bagi setiap Anggota DPRD di berikan setiap bulannya dalam bentuk uang sebesar Rp13.750.000,-.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2018.
4 halaman (2 Pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 21 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rancana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak telah melalui tahapan penyusunan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2018.
UU No 23 Th 2000; UU No 25 Th 2004; UU No 17 Th 2007; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; Perpres No 2 Th 2015; Permendagri No 86 Th 2017; Permendagri No 22 Th 2018; Perda Kab Lebak No 19 Th 2008; Perbup Kab lebak No 15 Th 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa
ABSTRAK:
Bahwa dengan adanya penerapan pengelolaan keuangan desa mengunakan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa berbasis teknologi, perlu dilakukan penyesuaian mekanisme dan tata cara penatausahaan administrasi keuangan desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015
Materi Pokok: Pengelola keuangan Desa terdiri dari:
a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa; dan
b. PTPKD.
Pengelolaan administrasi keuangan Desa meliputi aspek:
a. penerimaan desa, meliputi:
1. pendapatan desa; dan
2. penerimaan pembiayaan desa.
b. pengeluaran desa, meliputi:
1. belanja desa; dan
2. pengeluaran pembiayaan desa
Rekening Kas Desa, Penatausahaan Keuangan Desa, Pencatatan Penatausahaan, Kelengkapan Pertanggungjawaban, dan Pembinaan dan Pengawasan, serta Dokumen Administrasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2018.
Mencabut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa
Jumlah Halaman: 46 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
