petunjuk - pelaksanaan - peraturan - daerah - kota - bandung - nomor - 10 - tahun - 2018 - tentang - penyelenggaraan - perizinan - terpadu
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 78, BD 2020/82
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Penyelengagaraan Perizinan Terpadu
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 53 ayat (7), Pasal 61, Pasal 62 ayat (3) dan Pasal 65 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 24 Tahun 2018; Perpres No. 97 Tahun 2014; Permendagri No. 138 Tahun 2017; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020; Perda Kota Bandung No. 16 Tahun 2011; Perda Kota Bandung No. 8 Tahun 2016; Perda Kota Bandung No. 10 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Asas dan Ruang Lingkup, Prosedur Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan, Pengenaan Sanksi Administratif, Pelaporan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
21 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 78 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 78, BD Kota Cirebon Tahun 2022 No 78
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Inovasi Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 386 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 8 PP No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Inovasi Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No, 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; UU No. 11 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; PP No. 20 Tahun 2005; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 38 Tahun 2017; Perpres No. 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 76 Tahun 2021; Permendagri No. 17 Tahun 2016; Permendagri No. 104 Tahun 2018; Perda Kota Cirebon No. 5 Tahun 2021; Perwal Kota Cirebon No. 35 Tahun 2021; Perwal Kota Cirebon No. 102 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Inovasi Daerah, Pengusulan dan Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah, Uji Coba Inovasi Daerah, Penerapan Inovasi Daerah, Penghargaan Inovasi Daerah, Pendanaan, Informasi Inovasi Daerah, Pembinaan dan Pengawasan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
19 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 78 Tahun 2018
Pajak dan Retribusi Daerah - Perizinan, Pelayanan Publik - Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 78, BD.2021/NO.78
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Aplikasi Sistem Informasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Uji Berkala Online Terintegrasi (Ubolt) dan Aplikasi Sistem Informasi Geografis Perhubungan (Sigap) Sebagai Inovasi Pelayanan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan umum yang bersifat digital kepada masyarakat pengguna jasa layanan transportasi di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Untuk mewujudkan pemberian pelayanan prima dalam melaksanakan tertib administrasi dan memberikan terobosan serta kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan uji berkala kendaraan bermotor yang secara transparan dan akuntabel. Untuk dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud di atas maka upaya yang dilakukan adalah dengan mengembangkan Aplikasi Sistem Informasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Uji Berkala Online Terintegrasi (UBOLT) dan mengembangakan Aplikasi Sistem Informasi Geografis Perhubungan (SIGAP), bahwa dengan melalui Aplikasi Sistem Informasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Uji Berkala Online Terintegrasi (UBOLT) dan Aplikasi Sistem Informasi Geografis Perhubungan (SIGAP) dapat meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan Dinas Perhubungan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Aplikasi Sistem Informasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Uji Berkala Online Terintegrasi (UBOLT) dan Aplikasi Sistem Informasi Geografis Perhubungan (SIGAP) Sebagai Inovasi Pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 44 Tahun 2017, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 20 Tahun 2019.
Peraturan ini memuat tentang Aplikasi Sistem Informasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Uji Berkala Online Terintegrasi (UBOLT) dan Aplikasi Sistem Informasi Geografis Perhubungan (SIGAP) dengan sistematika: Ketentuan Umum; Sistem Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor Uji Berkala ONLINE Terintegritasi ( UBOLT); Sistem Informasi Geografis Perhubungan (SIGAP); Aanggaran / Pendanaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2021.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 78 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2017.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 78 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Publik Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada
masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan
Temanggung Ka bu paten Temanggung, perlu menyusun Standar Pelayanan Publik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Pelayanan Publik Kecamatan
Temanggung Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2009; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 74 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, standar pelayanan publik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2011.
18 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kota Pekanbaru
ABSTRAK:
Bahwa untuk memberikan kepastian hukum
dalam berusaha, meningkatkan ekosistem
investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga
kualitas perizinan yang dapat
dipertanggungjawabkan, perlu didukung
penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah
yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan,
efisien, efektif dan akuntabel.
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2017;
Dalam Peraturan ini berisi 9 (sembilan) Bab dan 28 (dua puluh delapan) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan umum; Jenis Pelayanan; Penandatanganan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha; Tata Cara Penyelesaian Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha, Dan Pelayanan Non Perizinan; Monitoring Dan Evaluasi; Keabsahan Informasi Dokumen Elektronik; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 78 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Kabupaten Subang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
