penyelnggaraan - sistem - penyediaan - air - minum - milik - dikuasai - pemerintah - kabupaten - bogor - terletak - di - desa - sukamahi - kecamatan - megamendung
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BD 2018/74
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Milik/Dikuasai Pemerintah Kabupaten Bogor Terletak Di Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung
ABSTRAK:
Bahwa Pemerintah Kab. Bogor memiliki/ menguasai sistem penyediaan air minum terletak di Desa Sukamahi Kec. Megamendung yang merupakan penyerahan dari PT.Putri Adhi .Putra Adhi Prima dan Pemerintah Kab. Bogor berdasarkan ketentuan Pasal 42 PP No. 122 Tahun 2015 untuk optimalisasi penyelenggaraan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dengan huruf a maka perlu membentuk Perbup tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Milik/Dikuasai Pemerintah Kab. Bogor Terletak di Desa Sukamahi Kec. Megamendung.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 11 Tahun 1974; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 122 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor No. III/DPRD/Ps.012/III/1981; Perda Kab. Bogor No. 7 Tahun 2007; Perda Kab. Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab. Bogor No. 1 Tahun 2018.
Perturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Pengelolaan Bangunan Sarana Dan Prasarana, Hak Kewajiban Dan Larangan, Tarif Pelayanan Air Bersih, Serah Terima Sementara, Ketentuan Peralhan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2018.
11 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 71 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Srgaen Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirto Negoro Kabupaten Sragen Berupa Sarana Prasarana Jaringan Distribusi Air Minum
ABSTRAK:
a. bahu/a untuk menindaklanjuti hibah sarana prasana pengembangan sistem penyediaan air minum berupa jariagan distribusi air minum dari Direktur .lenderal Cipta Karya Kementrial pekedaan Umum Dan Perumahan Rakjrat kepada pemerintah Kabupaten Sragen, sesuai Naskah Hibah Barang Milik Negara antara Direktur Jenderal Cipta Karya dengan
Pemerintah Kabupaten Sragen dengan menggunakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2014 dan 2015, pertu diikuti dengan penyerahan bararg dimaksud kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirto Negoro Kabupaten Sragen dalam bentuk Penyertaan modal; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sragen Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirto Negoro Kabupaten Sragen Berupa Sarana Prasarana Jaringan Distribusi Air Minum;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; PP No. 54 Tahun 2017; Perda No. 9 Tahun 2012;
Dalam peraturan ini diatur mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kabupaten Srgaen pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirto Negoro Kabupaten Sragen Tahun 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 71 Tahun 2018
petunjuk - pelaksanaan - perda - kabupaten - pangandaran - nomor - 50 - tahun - 2016 - tentang - pajak - air - tanah
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD.2018/69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Pajak Air Tanah
ABSTRAK:
Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah untuk melaksanakan Perdsa kab. Pangandaran No. 560 Tahun 206 maka perlu menetapkan Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda kab. Pangandaran No. 560 Tahun 2016 tentang Pajak Air Tanah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diuabh dengan UU No. 9 Tahun 20-15; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; PP No. 55 Tahun 2016; Permendagri No. 13 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 tahun 2011; Peremendagri No. 80 Tahun 2015; Kepmendagri No. 170 Tahun 1997; Kepmendagri BNo. 172 Tahun 1977; Kepmendagri No. 173 Tahun 977; Perda kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda kab. pangandaran No. 6 Tahun 2018; Perda kab. pangandaran No. 50 Tahun 2016; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Objek Pajak, Perizinan, Pendaftaran Dan Pendataan Wajib Pajak, Dasar Pengenaan Tafir Dan Cara Perhitungan Pajak, Masa Pajak, Tata Cara Pemungutan Dan Penetapan Pajak, Tata Cara pembayaran Pajak, Tata Cara Pengurusan Dan Penundaan Pembayaran Pajak, Tata Cara Penagihan Pajak, Tata Cara Pemberian Pengurangan Keringanan Gan Pembebasan Pajak, Sanksi Adminsitratif, Tata Cara pembentulan Pembatalan Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif, Keberatan Dan Banding, tata Cara pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Tata Cara Pengahpusan Piutang Yang Kedaluarsa, Pengawasan Dan Pemeriksaan, Insentif Pemungitan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
53 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 63 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan No.16 Tahun 2005 Pasal 26 ayat (5) tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bahwa dalam Pengembangan SPAM perlu dibuat Rencana Induk SPAM yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; Unruk melaksanakan ketentuan PP No.122 Tahun 2015 Pasal 22 ayat (4) tentang Sistem Penyediaan Air Minum dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.27 Tahun 2016 Pasal 12 ayat (1) tentang Penyelenggaraan Siatem Penyediaan Air Minum, dimana rencana induk sistem penyediaan air minum Kabupaten/kota disusun dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999; UU No.7 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014; PP No.16 Tahun 2005; PP No.122 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.27 Tahun 2016.
Pada peraturan bupati ini diatur tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum, memuat:
a. Kondisi umum daerah;
b. kondisi sistem Air Minum eksisting;
c. standar perencanaan;
d. proyeksi kebutuhan air;
e. potensi air baku;
f. rencana pengembangan SPAM;
g. rencana pendanaan; dan
h. Rencana pengembangan kelembagaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2018.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 63 Tahun 2018
MATA AIR KALIGIRI DESA DAN MATA AIR SUCI DESA DAWUHAN KECAMATAN SIRAMPOG - DANA KOMPENSASI PEMANFAATAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD Tahun 2018/ No. 62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dana Kompensasi Pemanfaatan Mata Air Kaligiri Desa dan Mata Air Suci Desa Dawuhan Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa untuk mengatur pembagian, penggunaan, penatausahaan
dan pertanggungjawaban dana kompensasi mata air Kaligiri desa
Kaligiri dan mata air suci desa Dawuhan kecamatan Sirampog
Kabupaten Brebes, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Dana Kompensasi Mata Air Kaligiri Desa Kaligiri dan Mata Air
Suci Desa Dawuhan Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, pembagian, penggunaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban, ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2018.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 46 Tahun 2017 dicabut.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 54 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD Tahun 2018/ No. 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat dan mendukung kelancaran operasional Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo, sebagai akibat meningkatnya kebutuhan biaya operasional perusahaan dan peningkatan cakupan layanan, maka perlu meninjau kembali tarif air minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum menyebutkan Kepala Daerah menetapkan Tarif Air Minum paling lambat bulan November setiap tahun;
c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum menyebutkan bahwa perhitungan dan penetapan tarif air minum diatur dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 27 Tahun 2015 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 242);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Perhitungan dan penetapan tarif air minum didasarkan pada:
a. keterjangkauan dan keadilan;
b. mutu pelayanan;
c. pemulihan biaya;
d. efisiensi pemakaian air;
e. perlindungan air baku; dan
f. transparansi dan akuntabilitas.
(1) Keterjangkauan sebagaimana dimaksud adalah bahwa:
a. penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum disesuaikan dengan kemampuan membayar pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Provinsi, serta tidak melampaui 4% (empat persen) dari pendapatan masyarakat pelanggan; dan
b. penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah diberlakukan tarif paling tinggi sama dengan tarif rendah.
(2) Keadilan sebagaimana dimaksud dicapai melalui:
a. penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan; dan
b. penerapan tarif progresif dalam rangka mengupayakan penghematan penggunaan air minum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 27 Tahun 2015 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 47 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaian Tarif Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan
ABSTRAK:
Bahwa Tarif Langganan Air Bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan sudah Tidak Sesuai dengan Biaya Pokok Produksi Yang Harus dikeluarkan, Maka Peraturan Bupati Balangan Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Penyesuaian Tarif Langganan Air Bersih Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan Perlu ditinjau Kembali;
Bahwa Untuk Memenuhi Prinsip Keadilan Melalui Penerapan Tarif diferensiasi Serta dalam Upaya Penghematan Penggunaan Air Bersih, dipandang Perlu Melakukan Klarifikasi Untuk Tiap Kelompok Pelanggan Air Bersih Pengusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan;
Bahwa Berdasarkan Pertimabangan Sebagaimana Dimaksud dalam Huruf a, dan Huruf b, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Tentang Penyesuaian Tarif Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Penyesuaian Tarif Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Ketentuan Tarif;
Pembayaran;
Sanksi Administrasi; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2018.
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
