Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 54 Tahun 2018

Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM) Tahun 2016-2036

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur tentang perencanaan jangka panjang terkait sistem penyediaan air minum di Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, untuk periode 2016 hingga 2036, yang bertujuan untuk Rencana Pengembangan Infrastruktur Air Minum, Penyediaan Air Bersih yang Berkelanjutan, Pengelolaan Sumber Daya Air, Pembagian Kewenangan, Target dan Sasaran Pengembangan, Pendanaan dan Investasi, Pemantauan dan Evaluasi. Peraturan ini sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur air minum di Kabupaten Tana Tidung selama 20 tahun, untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tana Tidung Nomor 54 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM) Tahun 2016-2036
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Tana Tidung
Nomor
54
Bentuk
Peraturan Bupati (Perbup)
Bentuk Singkat
Perbup
Tahun
2018
Tempat Penetapan
Tideng Pale
Tanggal Penetapan
24 Desember 2018
Tanggal Pengundangan
24 Desember 2018
Tanggal Berlaku
24 Desember 2018
Sumber
BD Tahun 2018 / No. 54
Subjek
AIR, SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Tana Tidung
Bidang
Halaman ini telah diakses 450 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan