Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 9.904 peraturan dalam 0,044 detik

Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya
Abstrak
Kesehatan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permensos No. 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya
Download file:
PERMENSOS 03 TAHUN 2012.pdf
Peraturan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2009 Tahun 2009
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Pelayanan dan Rehabilitas Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya
Abstrak
Kesehatan Narkotika
Download file:
PERMENSOS 56 HUK 2009.pdf
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2023
• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu
Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Ruang Terbatas
Abstrak
Kesehatan
Download file:
Permenaker Nomor 11 Tahun 2023.pdf
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara Kesehatan
Download file:
Permenaker Nomor 13 Tahun 2022.pdf
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Penyesuaian Jangka Waktu Manfaat Pelindungan Jaminan Sosial Sebelum Bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia Selama Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019
Abstrak
Asuransi Kesehatan Ketenagakerjaan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana COVID-19 / Corona
Download file:
Permenaker Nomor 10 Tahun 2020.pdf
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut
Abstrak
Kesehatan
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Nomor PER.09/MEN/VII/2010 tentang Operator dan Petugas Pesawat Angkat dan Angkut
Download file:
Permen_8_Tahun_2020_1.pdf
Permen_8_Tahun_2020_2.pdf
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Peyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Haria Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah
Abstrak
Asuransi Kesehatan Ketenagakerjaan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua
Mengubah
  1. Permenaker No. 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah
Download file:
Kemnaker No. 21 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi
Abstrak
Kesehatan Ketenagakerjaan Transportasi Darat/Laut/Udara
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenakertrans Nomor PER.04/MEN/1985 tentang Pesawat Tenaga dan Produksi
  2. Keputusan Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor KEP.75/PPK/XII/2013 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan kerja Bidang Pesawat uang dan Bejana Tekan, Pesawat Angkat-Angkut, dan Pesawat tenaga dan produksi, khusus yang Mengatur Pembinaan Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Tenaga dan Produksi
  3. Surat Edaran Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor SE.NO.01/DJPPK/VI/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan dan Pengujian Lisensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Petugas dan Operator Pesawat Uap, Pesawat Tenaga dan Produksi, Pesawat Angkat dan Angkut
Download file:
Kemnaker No. 38 Tahun 2016.pdf
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekanan dan Tangki Timbun
Abstrak
Kesehatan Ketenagakerjaan
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenakertrans Nomor PER.01/MEN/1982 tentang Bejana Tekanan
  2. Surat Edaran Menteri Tenaga kerja No.SE.06/MEN/1990 tentang Pewarnaan Botol Baja/Tabung Gas Bertekanan
  3. Keputusan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor KEP/75/PPK/XII/2013 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekan, Pesawat Angkat-Angkut, dan Pesawat Tenaga dan Produksi, khusus yang mengatur Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan kerja Bidang Pesawat uang dan Bejana Tekan
Download file:
Kemnaker No. 37 Tahun 2016.pdf
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Abstrak
Kesehatan Ketenagakerjaan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Mencabut
  1. Kepmenaker Nomor KEP.125/MEN/82 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional, Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Wilayah, dan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja
  2. Kepmenakertrans Nomor KEP.155/MEN/84 tentang Penyempurnaan Kepmenaker Nomor KEP.125/MEN/82 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional, Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Wilayah, dan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Download file:
Kemnaker No. 18 Tahun 2016.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan