Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Daerah.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Euton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia· Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 13).
Bab I Ketentuan Umum;
Bab II Komponen Standar Harga Satuan;
Bab III Ketentuan Peralihan;
Bab IV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2022.
STANDAR HARGA SATUAN DAERAH
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Badung Nomor 41 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomer 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomer 6 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 202, dan sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
1. Pasal 18 ayat (6)
2. Undang-Undang Nomer 69 Tahun 1658
3. Undang-Undang Nomer 28 Tahun 1999
4. Undang-Undang Nomer Tahun 2003
5. Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2004
6. Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2004
7. Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2004
8. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011
9. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014
10. Peraturan Pemerintah Nomer 23 Tahun 2005
11. Peraturan Pemerintah Nomer 55 Tahun 2005
12. Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2006
13. Peraturan Pemerintah Nomer 25 Tahun 2005
14. Peraturan Pemerintah Nomer 71 Tahun 2010
15. Peraturan Pemerintah Nomer 2 Tahun 2012
16. Peraturan Pemerintah Nomer 12 Tahun 2017
17. Peraturan Pemerintah Nomer 18 Tahun 2017
18. Peraturan Pemerintah Nomer 2 Tahun 2018
19. Peraturan Pemerintah Nomer 56 Tahun 2018
20. Peraturan Pemerintah Nomer 12 Tahun 2019
21. Peraturan Presiden Nomer 12 Tahun 2006
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 80 Tahun 2015
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 11 Tahun 2017
24. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomer 12 Tahun 2020
25. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomer 6 Tahun 2022
Pasal 1 Realisasi Anggaran
Pasal 2 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran dimaksud dalam pasal 1 tercamtum dalam lampiran 1
Pasal 4 Peraturan Bupati mulai berlaku tanggal diundangkan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2022.
Peraturan Bupati Badung Nomer 41 Tahun 2022
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 41 Tahun 2022
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah - Standar/Pedoman
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD Kabupaten Madiun Tahun 2022 Nomor 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemeliharaan Barang Milik Daerah.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019;
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2017.
Mengatur definisi BMD; pemeliharaan BMD; tata cara pemanfaatan dan pemeliharaan BMD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2022.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan Nomor 41 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PRODUKSI BENIH DAN NON BENIH TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MAGETAN
ABSTRAK:
a.
bahwa guna melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta efektifitas pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan, telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan;
b. bahwa dalam rangka pengembangan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap nomenklatur maupun tugas dan fungsi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Produksi Benih dan Non Benih Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
Permendagri Nomor 12 Tahun 2017;
Perda Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016;
Perbup Magetan Nomor 85 Tahun 2021.
Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD Produksi Benih dan Non Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan. Susunan organisasi UPTD Produksi Benih dan Non Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdiri atas:
a. Kepala UPTD;
b. Subbagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2022.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 41 Tahun 2022
perubahan peraturan - pedoman - standar biaya honorarium - biaya jasa lainnya - biaya perjalanan dinas - biaya konsumsi rapat - biaya pengadaan kendaraan - biaya pemeliharaan jasa
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Standar Biaya Honorarium/Biaya Jasa Lainnya, Biaya Perjalanan Dinas, Biaya Konsumsi Rapat, Biaya Pengadaan Kendaraan Dan Biaya Pemeliharaan Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara agar penyusunan standar harga harus mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sehingga Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Standar Biaya Honorarium/Biaya Jasa Lainnya, Biaya Perjalanan Dinas, Biaya Konsumsi Rapat, Biaya Pengadaan Kendaraan dan Biaya Pemeliharaan Jasa di
Lingkungan Pemerintah Daerah perlu dilakukan perubahan.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2011; dan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 39 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Standar Biaya Honorarium/Biaya Jasa Lainnya, Biaya Perjalanan Dinas, Biaya Konsumsi Rapat, Biaya Pengadaan Kendaraan dan Biaya Pemeliharaan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2021 Nomor 39).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2022.
Lampiran Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Standar Biaya Honorarium/Biaya Jasa Lainnya, Biaya Perjalanan Dinas, Biaya Konsumsi Rapat, Biaya Pengadaan Kendaraan dan Biaya Pemeliharaan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2021 Nomor 39) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
Peraturan ini terdiri dari 67 halaman (Batang Tubuh hal 1 s.d. 5 dan Lampiran hal 6 s.d. 67)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 41 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Balangan Kabupaten Balangan Tahun 2022-2026
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, perlu disusun kebijakan dan program yang bertujuan mensinergikan kegiatan penanggulangan
kemiskinan;Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan dalam mengintegrasikan dan melaksanakan upaya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Balangan,perlu disusun Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Balangan Kabupaten Balangan Tahun 2022-2026;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021.
PERATURAN BUPATI INI MENETAPKAN TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022-2026 DENGAN SISTEMATIKA,KETENTUAN UMUM; RAD PK; PEMANTAUAN DAN EVALUASI DAN KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2022.
70 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 41 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Guna menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melui pengisian secara terbuka dan kompetetif, maka perlu diatur Tata Cara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017,Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019, Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016.
PERBUP ini mengatur mengenai Tata Cara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka Dan Kompetitif Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka yaitu dengan memperhatikan syarat kompeterisi, kualifikasi, kepangkatan, Pendidikan dan Pelatihan, rekam jejak Jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undnagan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2022.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 41 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2022/NO.41, LL Kab. Kubu Raya : 7 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 96 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 96 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun
2016; Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 96 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi Kabupaten Manokwari.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020; Surat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 060/97/SETDA-PB/2022.
Peraturan Bupati mengatur mengenai Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2022.
Lamp 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 41 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Ketapang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
bahwa pakaian dinas Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016
peraturan ini merubah lampiran berkaitan dengan model pakaian dinas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2022.
Merubah Peraturan Bupati Ketapang Nomor 63 Tahun 2021
4 halaman peraturan dan 42 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
