PERAN DESA - PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING - TERINTEGRASI
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peran Desa Dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi
ABSTRAK:
Untuk menanggulangi kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis (stunting) terutama pad 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan di tingkat desa, perlu disusun pedoman bagi desa dalam pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; Perpres No. 72 Tahun 2012; Perpres No. 42 Tahun 2013; Perpres No. 83 Tahun 2017; Perbup Bolmong No. 41 Tahun 2019;
BAB I Ketentuan Umum;
BAB II Maksud dan Tujuan;
BAB III Kewenangan Desa dalam Intervensi Pencegahan Stunting;
BAB IV Tanggung Jawab Pelaksanaan Konvergensi Pencegahan Stunting;
BAB V Koordinasi, Sosialisasi dan Pengorganisasian;
BAB VI Pelaksanaan Pencegahan Stunting;
BAB VII Pengawasan dan Pelaporan Hasil Pengawasan;
BAB VIII Pembiayaan;
BAB IX Peran Serta Masyarakat;
BAB X Pembinaan dan Pengawasan;
BAB XI Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2021.
-
-
27 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat No. 29 Tahun 2014
RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA - PEDOMAN PEMBENTUKAN
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2014/NO.117, TBD NO.117, LL KAB. MALUKU TENGGARA BARAT: 12 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Wilayah Kelurahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
ABSTRAK:
Rukun tetangga dan rukun warga merupakan lembaga kemasyarakatan dan mitra Pemerintah Daerah yang memiliki peranan dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotongroyongan dan kekeluargaan. Pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa maupun di kelurahan berpedoman pada Peraturan Daerah, namun hingga saat ini Peraturan Daerah yang mengatur khusus mengenai hal dimaksud belum ditetapkan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 19 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 5 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2014; PERDAKAB No. 08 Tahun 2008; PERDAKAB No. 02 Tahun 2014; PERBUP MTB No. 35 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pedoman Pembentukan Rukun Warga dan Rukun Tetangga di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Menetapkan maksud dan tujuan pembentukan, tata cara pembentukan, tugas dan fungsi, kepengurusan, tata kerja dan hubungan kerja, sumber dana dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan.
RT dan RW yang telah dibentuk pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini tetap sebagai RT dan RW. RT dan RW yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini harus disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) setelah berakhirnya masa bakti pengurus RT dan RW. Pengurus RT dan RW yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menjalankan tugasnya sampai berakhir masa baktinya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Penjelasan: 3 hlm, Lampiran: 2 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 29 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul No. 103 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan pelayanan penyaluran Dana Desa, perlu menyempurnakan ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016, Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2015, Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2006.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur bahwa terdapat ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2015 yang diubah, yaitu Pasal I yang terdiri dari Pasal 6 dan Pasal II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2016.
Mengubah Peraturan Bupati Bantul No. 103 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016
5 HLM; -
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 29 Tahun 2021
PETA BATAS KELURAHAN RANTAU KUJANG DAN DESA RANTAU BAHUANG
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2021/No.29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Batas Kelurahan Rantau Kujang Dan Desa Rantau Bahuang Kecamatan Jenamas.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi Desa dan memberikan kepastian hukum mengenai wilayah Desa dengan Desa lainnya, perlu adanya kepastian batas antar Desa.
Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di kalimantan;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang informasi Geospasial;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50000;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
1. Pasal 1
2. Batas Desa
3. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2021.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Bagian Hukum Kabupaten Lombok Timur
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Batas Desa Gereneng Kecamatan Skara Timur Kabupaten Lombok Timur
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Gereneng Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
Penetapan Peta Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Gereneng Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2020.
-
-
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 29 Tahun 2018
Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa/Kelurahan Dalam
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2018 Nomor 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa/Kelurahan Dalam Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa, perlu menetaokan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa/Kelurahan dalam Kecamatan Seginim
1. UU No. 04 Tahun 1956
2. UU No. 9 Tahun 1967
3. UU No. 26 Tahun 2007
4. UU No. 43 Tahun 2008
5. UU No. 6 Tahun 2014
6. UU No. 23 Tahun 2014
7. PP No. 43 Tahun 2014
8. Permendagri No. 76 Tahun 2012
9. Permendagri No. 45 Tahun 2016
10. Perda No. 1 Tahun 2016
Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap betas wilayah suatu Desa/Kelurahan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2018.
23
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sinjai Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemeliharaan Saran dan Prasarana Desa
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka efektivitas pengelolaan,
pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana desa yang dibangun dengan pola
pemberdayaan masyarakat, maka dipandang perlu
menetapkan pemeliharaan sarana dan prasarana
desa;
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Desa;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);
2. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan pelaksanaan undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pembangunan
Gedung;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana
Tata Bangunan dan Lingkungan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA MILIK DESA
PRINSIP DASAR PEMELIHARAAN
KELOMPOK PEMANFAAT DAN PEMELIHARA
PENGANGGARAN
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PELAPORAN
SANKSI
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2016.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 29 Tahun 2021
BANTUAN KEUANGAN BIDANG OLAHRAGA - PEDOMAN PENGELOLAAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 29 Seri E Nomor 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bidang Olahraga Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya meningkatkan sarana dan prasarana keolahragaan di Kab Purworejo Pemkab Purworejo akan memberikan bantuan keuangan kepada Pemdes untuk kegiatan sarana dan prasarana olahraga; bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (4) PP no 43 Tahun 2014 tentang Perppu No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 67 ayat (6) PP no 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah, peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan ditetapkan oleh Pemda pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan; bahwa untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam pemberian, pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pengaturan menegani pedoman pengelolaan Bantuan Keuangan yang ditetapkan dengan Perbup; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bidang Olahraga kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD Kab Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU no 13 Tahun 1950; UU no 3 Tahun 2005; UU no 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri no 1 Tahun 2016; Permendagri No 77 Tahun 2020; Perda Kab Purworejo No 15 tahun 2020; Perbup Purworejo No 103 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyaluran, verifikasi, penggunaan dan pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi serta pengawasan, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2021.
13 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 29 Tahun 2017
desa - MENYELENGGARAKAN SEBAGIAN URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD Tahun 2017/ No. 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penugasan Kepada Desa Untuk Menyelenggarakan Sebagian Urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyelenggarakan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kendal sehingga dapat berjalan tertib, efektif dan efisien, maka berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Nomor : 470/800/Dispendukcapil tanggal 30 Mei 2017 Perihal Konsep Peraturan Bupati Kendal tentang Penugasan Kepada Desa Untuk Menyelenggarakan Sebagian Urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kendal, ketentuan Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu menugaskan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, penugasan kepada desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Kepada Desa Untuk Menyelenggarakan Sebagian Urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kendal;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kendal Nomor 11 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, penugasan dan lingkup penugasan kepada desa, pelaporan, pembinaan,pengawasan, dan evaluasi, pembiayaan, ketentuan lain-lain, dan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2017.
6 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
